Sejumlah PP dan Permen Akan Direview

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah menghargai dan menghormati keputusan yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan UU No. 9 tahun 2009 mengenai Badan Hukum Pendidikan (BHP) bahwa UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Konsekuensi dengan dibatalkannya UU BHP itu adalah mereview seluruh peraturan, baik level Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) yang konsiderasinya menggunakan UU BHP.

“Intinya, pemerintah menghargai dan menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara,” ujar Mendiknas Mohammad Nuh dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Senayan, Jakarta , Rabu (31/3) malam.

Sebelumnya, dijelaskan Nuh, salah satu tugas pemerintah adalah melaksanakan apa yang telah diamanatkan oleh peraturan dan perundang-undangan. Lalu, pemerintah sangat menghargai dan menghormati hak-hak  yang dimiliki masyarakat untuk mengajukan review baik judicial review maupun constitutional review.

Pemerintah pun menghargai dan menghormati keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga negara. Tidak ada istilah pemerintah menolak atau melawan terhadap keputusan lembaga-lembaga negara.

Nuh menambahkan, posisi pemerintah dalam menghadapi adanya judicial review maupun constitutional yang diajukan sebagian masyarakat tidak dalam vis a vis (saling berhadapan) atau saling berlawanan, karena kalau posisinya berhadapan, akan ada istilah kalah dan menang terhadap hasil keputusan.

“Posisi pemerintah lebih pada penyempurnaan dari proses pembentukan peraturan dan perundangan,” jelasnya.

Intinya, tegas dia, Undang-Undang Dasar (UUD) saja bisa diamandemen dan bahkan beberapa kali diamandemen, maka dalam menyikapi UU BHP --yang bukan UUD-- ini suatu yang biasa saja.

“Itu tak perlu terlalu diributkan, seakan-akan terjadi tsunami, atau gempa macam-macam. Itu biasa,” katanya.

Ditegaskan Nuh, konsekuensi dibatalkannya UU BHP, maka seluruh peraturan yang telah dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pada level PP atau Permen yang konsiderasinya menggunakan UU BHP akan direview. Nuh mengatakan, yang terakhir adalah PP tentang Universitas Pertahanan. Itu cantolannya UU BHP.(A-94/A-50)***

Baca Juga

Komnas HAM Siap Terima Pengaduan Perpustakaan Jalanan

JAKARTA, (PR).- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai menuturkan pihaknya siap menerima pengaduan dari kolektif Perpustakaan Jalanan terkait dibubarkannya kolektif tersebut oleh oknum anggota Kodam III Siliwangi di Taman Cikapayang Bandung satu pekan lalu.

MENTERI Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi belum mau membuka informasi pelaku penyanderaan dua WNI hingga semua hal terkonfirmasi. Retno juga sudah melaporkan pada Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/9/2015) tentang

168 WNI Korban Haji Ilegal Kembali ke Indonesia

JAKARTA,(PR).- Sebanyak 168 dari 177 warga negara Indonesia (WNI) dapat dipulangkan ke Indonesia mulai Minggu, 4 September 2016. Hal ini dipastikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat memberikan keterangan pers pada sela kunjungan Presiden Joko Widodo di Hangzhou, Tiongkok.