Sejumlah PP dan Permen Akan Direview

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah menghargai dan menghormati keputusan yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan UU No. 9 tahun 2009 mengenai Badan Hukum Pendidikan (BHP) bahwa UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Konsekuensi dengan dibatalkannya UU BHP itu adalah mereview seluruh peraturan, baik level Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) yang konsiderasinya menggunakan UU BHP.

“Intinya, pemerintah menghargai dan menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara,” ujar Mendiknas Mohammad Nuh dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Senayan, Jakarta , Rabu (31/3) malam.

Sebelumnya, dijelaskan Nuh, salah satu tugas pemerintah adalah melaksanakan apa yang telah diamanatkan oleh peraturan dan perundang-undangan. Lalu, pemerintah sangat menghargai dan menghormati hak-hak  yang dimiliki masyarakat untuk mengajukan review baik judicial review maupun constitutional review.

Pemerintah pun menghargai dan menghormati keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga negara. Tidak ada istilah pemerintah menolak atau melawan terhadap keputusan lembaga-lembaga negara.

Nuh menambahkan, posisi pemerintah dalam menghadapi adanya judicial review maupun constitutional yang diajukan sebagian masyarakat tidak dalam vis a vis (saling berhadapan) atau saling berlawanan, karena kalau posisinya berhadapan, akan ada istilah kalah dan menang terhadap hasil keputusan.

“Posisi pemerintah lebih pada penyempurnaan dari proses pembentukan peraturan dan perundangan,” jelasnya.

Intinya, tegas dia, Undang-Undang Dasar (UUD) saja bisa diamandemen dan bahkan beberapa kali diamandemen, maka dalam menyikapi UU BHP --yang bukan UUD-- ini suatu yang biasa saja.

“Itu tak perlu terlalu diributkan, seakan-akan terjadi tsunami, atau gempa macam-macam. Itu biasa,” katanya.

Ditegaskan Nuh, konsekuensi dibatalkannya UU BHP, maka seluruh peraturan yang telah dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pada level PP atau Permen yang konsiderasinya menggunakan UU BHP akan direview. Nuh mengatakan, yang terakhir adalah PP tentang Universitas Pertahanan. Itu cantolannya UU BHP.(A-94/A-50)***

Baca Juga

Ulama NU Rekomendasikan Hukuman Mati bagi Koruptor

NASIONAL

YOGYAKARTA, (PRLM).- Puluhan ulama Nahdlatul Ulama (NU) melakukan pertemuan di Yogyakarta guna menyusun rekomendasi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang salah satunya merekomendasikan hukuman mati bagi koruptor.

Presiden Bela Mentan yang tak Hadiri Munas HKTI

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Presiden Joko Wiodo menghadiri sekaligus membuka musyawarah nasional (Musyawarah Nasional) VIII Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (31/7/2015).

Pelabuhan Adikarto Dioperasikan Tahun 2016

NASIONAL

YOGYAKARTA, (PRLM).- Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo dapat dioperasikan mulai awal 2016.

Kekeringan, Ratusan Hektar Sawah di Cilacap Terancam Gagal Panen

NASIONAL

CILACAP, (PRLM).- Ratusan hektere sawah tadah hujan di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah terancam gagal panen, akibat kekeringan.