Sejumlah PP dan Permen Akan Direview

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah menghargai dan menghormati keputusan yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan UU No. 9 tahun 2009 mengenai Badan Hukum Pendidikan (BHP) bahwa UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Konsekuensi dengan dibatalkannya UU BHP itu adalah mereview seluruh peraturan, baik level Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) yang konsiderasinya menggunakan UU BHP.

“Intinya, pemerintah menghargai dan menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara,” ujar Mendiknas Mohammad Nuh dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Senayan, Jakarta , Rabu (31/3) malam.

Sebelumnya, dijelaskan Nuh, salah satu tugas pemerintah adalah melaksanakan apa yang telah diamanatkan oleh peraturan dan perundang-undangan. Lalu, pemerintah sangat menghargai dan menghormati hak-hak  yang dimiliki masyarakat untuk mengajukan review baik judicial review maupun constitutional review.

Pemerintah pun menghargai dan menghormati keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga negara. Tidak ada istilah pemerintah menolak atau melawan terhadap keputusan lembaga-lembaga negara.

Nuh menambahkan, posisi pemerintah dalam menghadapi adanya judicial review maupun constitutional yang diajukan sebagian masyarakat tidak dalam vis a vis (saling berhadapan) atau saling berlawanan, karena kalau posisinya berhadapan, akan ada istilah kalah dan menang terhadap hasil keputusan.

“Posisi pemerintah lebih pada penyempurnaan dari proses pembentukan peraturan dan perundangan,” jelasnya.

Intinya, tegas dia, Undang-Undang Dasar (UUD) saja bisa diamandemen dan bahkan beberapa kali diamandemen, maka dalam menyikapi UU BHP --yang bukan UUD-- ini suatu yang biasa saja.

“Itu tak perlu terlalu diributkan, seakan-akan terjadi tsunami, atau gempa macam-macam. Itu biasa,” katanya.

Ditegaskan Nuh, konsekuensi dibatalkannya UU BHP, maka seluruh peraturan yang telah dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pada level PP atau Permen yang konsiderasinya menggunakan UU BHP akan direview. Nuh mengatakan, yang terakhir adalah PP tentang Universitas Pertahanan. Itu cantolannya UU BHP.(A-94/A-50)***

Baca Juga

Ditangkap, Lima Tersangka Perekrut WNI ke Suriah

NASIONAL

BEKASI,(PRLM).- Kepolisian Indonesia menangkap lima orang yang diduga merekrut dan mendanai keberangkatan sejumlah warga Indonesia ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok militan Negara Islam atau dulu disebut ISIS.

Prajurit Makostrad Latihan Acu Bidik

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Prajurit Markas Kostrad melaksanakan latihan acu bidik sebelum melaksanakan latihan menembak memakai peluru tajam, di Lapangan Apel Makostrad. Gambir, Jakarta Pusat.
 

Perizinan Rawan Gratifikasi dan Korupsi

KPK Terjunkan Tim Soroti Alih Fungsi Lahan di DIY

NASIONAL

YOGYAKARTA, (PRLM).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kebijakan perizinan alih fungsi lahan pertanian yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Mudahnya perizinan alih fungsi lahan menjadi hotel, mal, dan apartemen menjadi perhatian serius.

Denny Penuhi Panggilan Penyidik Bareskrim

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).-Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk pemeriksaan perdananya sebagai tersangka dalam kasus proyek payment gateway, Jumat (27/3/2015).