Sejumlah PP dan Permen Akan Direview

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah menghargai dan menghormati keputusan yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan UU No. 9 tahun 2009 mengenai Badan Hukum Pendidikan (BHP) bahwa UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Konsekuensi dengan dibatalkannya UU BHP itu adalah mereview seluruh peraturan, baik level Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) yang konsiderasinya menggunakan UU BHP.

“Intinya, pemerintah menghargai dan menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara,” ujar Mendiknas Mohammad Nuh dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Senayan, Jakarta , Rabu (31/3) malam.

Sebelumnya, dijelaskan Nuh, salah satu tugas pemerintah adalah melaksanakan apa yang telah diamanatkan oleh peraturan dan perundang-undangan. Lalu, pemerintah sangat menghargai dan menghormati hak-hak  yang dimiliki masyarakat untuk mengajukan review baik judicial review maupun constitutional review.

Pemerintah pun menghargai dan menghormati keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga negara. Tidak ada istilah pemerintah menolak atau melawan terhadap keputusan lembaga-lembaga negara.

Nuh menambahkan, posisi pemerintah dalam menghadapi adanya judicial review maupun constitutional yang diajukan sebagian masyarakat tidak dalam vis a vis (saling berhadapan) atau saling berlawanan, karena kalau posisinya berhadapan, akan ada istilah kalah dan menang terhadap hasil keputusan.

“Posisi pemerintah lebih pada penyempurnaan dari proses pembentukan peraturan dan perundangan,” jelasnya.

Intinya, tegas dia, Undang-Undang Dasar (UUD) saja bisa diamandemen dan bahkan beberapa kali diamandemen, maka dalam menyikapi UU BHP --yang bukan UUD-- ini suatu yang biasa saja.

“Itu tak perlu terlalu diributkan, seakan-akan terjadi tsunami, atau gempa macam-macam. Itu biasa,” katanya.

Ditegaskan Nuh, konsekuensi dibatalkannya UU BHP, maka seluruh peraturan yang telah dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pada level PP atau Permen yang konsiderasinya menggunakan UU BHP akan direview. Nuh mengatakan, yang terakhir adalah PP tentang Universitas Pertahanan. Itu cantolannya UU BHP.(A-94/A-50)***

Baca Juga

Polri Terjunkan 14.676 Personel Pada Operasi Ketupat

NASIONAL

JAKARTA,(PRLM).- Jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Operasi Ketupat untuk mengamankan pelaksanaan libur Idul Fitri 1436 H tahun 2015 ini, dengan mengerahkan sebanyak 14.676 personel.

Besok, Sutiyoso Serah Terima Jabatan

NASIONAL

JAKARTA,(PRLM).- Setelah dilantik menjadi Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) hari ini, Sutiyoso akan serah terima jabatan dengan Kepala BIN Marciano Norman.

KPK Ajak Pemda Cegah Korupsi Sejak Usia Dini

NASIONAL

SURABAYA, (PRLM).- Pada acara penyerahan 1.000 alat peraga permainan anti korupsi kepada guru-guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Balai Kota Surabaya, Rabu (8/7/2015), KPK mengingatkan bahwa upaya pencegahan merupakan langkah efektif dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pangarmabar Resmikan Pomal Koarmabar

NASIONAL
PANGLIMA Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI.A.Taufiq. R meresmikan Polisi Milter Koarmabar.*

JAKARTA, (PRLM).- Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI.A.Taufiq.