Sejumlah PP dan Permen Akan Direview

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah menghargai dan menghormati keputusan yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan UU No. 9 tahun 2009 mengenai Badan Hukum Pendidikan (BHP) bahwa UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Konsekuensi dengan dibatalkannya UU BHP itu adalah mereview seluruh peraturan, baik level Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) yang konsiderasinya menggunakan UU BHP.

“Intinya, pemerintah menghargai dan menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara,” ujar Mendiknas Mohammad Nuh dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Senayan, Jakarta , Rabu (31/3) malam.

Sebelumnya, dijelaskan Nuh, salah satu tugas pemerintah adalah melaksanakan apa yang telah diamanatkan oleh peraturan dan perundang-undangan. Lalu, pemerintah sangat menghargai dan menghormati hak-hak  yang dimiliki masyarakat untuk mengajukan review baik judicial review maupun constitutional review.

Pemerintah pun menghargai dan menghormati keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga negara. Tidak ada istilah pemerintah menolak atau melawan terhadap keputusan lembaga-lembaga negara.

Nuh menambahkan, posisi pemerintah dalam menghadapi adanya judicial review maupun constitutional yang diajukan sebagian masyarakat tidak dalam vis a vis (saling berhadapan) atau saling berlawanan, karena kalau posisinya berhadapan, akan ada istilah kalah dan menang terhadap hasil keputusan.

“Posisi pemerintah lebih pada penyempurnaan dari proses pembentukan peraturan dan perundangan,” jelasnya.

Intinya, tegas dia, Undang-Undang Dasar (UUD) saja bisa diamandemen dan bahkan beberapa kali diamandemen, maka dalam menyikapi UU BHP --yang bukan UUD-- ini suatu yang biasa saja.

“Itu tak perlu terlalu diributkan, seakan-akan terjadi tsunami, atau gempa macam-macam. Itu biasa,” katanya.

Ditegaskan Nuh, konsekuensi dibatalkannya UU BHP, maka seluruh peraturan yang telah dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pada level PP atau Permen yang konsiderasinya menggunakan UU BHP akan direview. Nuh mengatakan, yang terakhir adalah PP tentang Universitas Pertahanan. Itu cantolannya UU BHP.(A-94/A-50)***

Baca Juga

Yogyakarta Gawangi Layanan Satu Atap Khusus TKI

NASIONAL

YOGYAKARTA,(PRLM).– Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), segera mengeluarkan peraturan layanan terbaru mengenai penyaluran calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan membentuk layanan satu atap pengurusan dokumen dan adminitsrasi khusus para Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Helikopter AW139 Perkuat Basarnas

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Badan SAR Nasional (Basarnas) berkomitmen melaksanakan operasi Search and Rescue (SAR) yang efektif, efisien, cepat, andal dan aman.

Prambanan Butuh Air Bersih

NASIONAL

YOGYAKARTA, (PRLM).- Masyarakat di kawasan perbukitan Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada musim kemarau tahun ini membutuhkan pasokan air bersih melalui mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Presiden Jangan Main-main dengan Fungsi Intelijen

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Ketua FPKB DPR RI A. Helmy Faishal Zaini meminta Presdien RI Jokowi tidak main-main dengan fungsi intelejen negara, mengingat ancaman global sekarang ini sangat berbahaya bagi kelangsungan berbangsa dan bernegara.