Sejumlah PP dan Permen Akan Direview

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah menghargai dan menghormati keputusan yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan UU No. 9 tahun 2009 mengenai Badan Hukum Pendidikan (BHP) bahwa UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Konsekuensi dengan dibatalkannya UU BHP itu adalah mereview seluruh peraturan, baik level Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) yang konsiderasinya menggunakan UU BHP.

“Intinya, pemerintah menghargai dan menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara,” ujar Mendiknas Mohammad Nuh dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Senayan, Jakarta , Rabu (31/3) malam.

Sebelumnya, dijelaskan Nuh, salah satu tugas pemerintah adalah melaksanakan apa yang telah diamanatkan oleh peraturan dan perundang-undangan. Lalu, pemerintah sangat menghargai dan menghormati hak-hak  yang dimiliki masyarakat untuk mengajukan review baik judicial review maupun constitutional review.

Pemerintah pun menghargai dan menghormati keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga negara. Tidak ada istilah pemerintah menolak atau melawan terhadap keputusan lembaga-lembaga negara.

Nuh menambahkan, posisi pemerintah dalam menghadapi adanya judicial review maupun constitutional yang diajukan sebagian masyarakat tidak dalam vis a vis (saling berhadapan) atau saling berlawanan, karena kalau posisinya berhadapan, akan ada istilah kalah dan menang terhadap hasil keputusan.

“Posisi pemerintah lebih pada penyempurnaan dari proses pembentukan peraturan dan perundangan,” jelasnya.

Intinya, tegas dia, Undang-Undang Dasar (UUD) saja bisa diamandemen dan bahkan beberapa kali diamandemen, maka dalam menyikapi UU BHP --yang bukan UUD-- ini suatu yang biasa saja.

“Itu tak perlu terlalu diributkan, seakan-akan terjadi tsunami, atau gempa macam-macam. Itu biasa,” katanya.

Ditegaskan Nuh, konsekuensi dibatalkannya UU BHP, maka seluruh peraturan yang telah dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pada level PP atau Permen yang konsiderasinya menggunakan UU BHP akan direview. Nuh mengatakan, yang terakhir adalah PP tentang Universitas Pertahanan. Itu cantolannya UU BHP.(A-94/A-50)***

Baca Juga

Transportasi Barang dan Jasa

Pembangunan Tol Trans Sumatera dalam Tiga Tahap

NASIONAL

SABAHBALAU, (PRLM).- Rencana pembangunan segmentasi konstruksi jalan Tol Trans Sumatera di Lampung akan dibangun tiga tahap. Jalan tol direncanakan melintasi Bakauheni, Lampung Selatan melewati sebelah Timur Kota Bandar Lampung hingga Terbanggi Besar, Lampung Tengah.

Pukat Nilai Penangkapan Novel tak Jelas

NASIONAL

YOGYAKARTA, (PRLM).-Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM menilai penangkapan penyidik KPK, Novel Baswedan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri tidak jelas.

Gempa Nepal

MDMC-PP Muhammadiyah Kirim Relawan ke Nepal

NASIONAL

SOLO, (PRLM).- Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, sejak Kamis (30/4/2015) telah mengirim ratusan relawan untuk membantu korban gempa Nepal. Mereka terdiri dari tenaga medis, tenaga logistik, tenaga khusus trauma healing dan tenaga relawan lain.

FAMPI Desak KPK Usut Kasus Pajak Bank BCA

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Komisi Pemberantasan Korupsi didesak segera mengusut kasus pajak di PT Bank Central Asia Tbk (Bank BCA) yang dinilai berjalan lambat. Padahal, mantan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo yang ditetapkan sebagai tersangka, telah ditangkap sejak April 2014.