Sejumlah PP dan Permen Akan Direview

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah menghargai dan menghormati keputusan yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan UU No. 9 tahun 2009 mengenai Badan Hukum Pendidikan (BHP) bahwa UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Konsekuensi dengan dibatalkannya UU BHP itu adalah mereview seluruh peraturan, baik level Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) yang konsiderasinya menggunakan UU BHP.

“Intinya, pemerintah menghargai dan menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara,” ujar Mendiknas Mohammad Nuh dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Senayan, Jakarta , Rabu (31/3) malam.

Sebelumnya, dijelaskan Nuh, salah satu tugas pemerintah adalah melaksanakan apa yang telah diamanatkan oleh peraturan dan perundang-undangan. Lalu, pemerintah sangat menghargai dan menghormati hak-hak  yang dimiliki masyarakat untuk mengajukan review baik judicial review maupun constitutional review.

Pemerintah pun menghargai dan menghormati keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga negara. Tidak ada istilah pemerintah menolak atau melawan terhadap keputusan lembaga-lembaga negara.

Nuh menambahkan, posisi pemerintah dalam menghadapi adanya judicial review maupun constitutional yang diajukan sebagian masyarakat tidak dalam vis a vis (saling berhadapan) atau saling berlawanan, karena kalau posisinya berhadapan, akan ada istilah kalah dan menang terhadap hasil keputusan.

“Posisi pemerintah lebih pada penyempurnaan dari proses pembentukan peraturan dan perundangan,” jelasnya.

Intinya, tegas dia, Undang-Undang Dasar (UUD) saja bisa diamandemen dan bahkan beberapa kali diamandemen, maka dalam menyikapi UU BHP --yang bukan UUD-- ini suatu yang biasa saja.

“Itu tak perlu terlalu diributkan, seakan-akan terjadi tsunami, atau gempa macam-macam. Itu biasa,” katanya.

Ditegaskan Nuh, konsekuensi dibatalkannya UU BHP, maka seluruh peraturan yang telah dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pada level PP atau Permen yang konsiderasinya menggunakan UU BHP akan direview. Nuh mengatakan, yang terakhir adalah PP tentang Universitas Pertahanan. Itu cantolannya UU BHP.(A-94/A-50)***

Baca Juga

Tokoh Nasional Minta Masyarakat Lawan Terorisme

NASIONAL

JAKARTA (PRLM).- Sejumlah tokoh nasional meminta masyarakat melawan terorisme. Mereka menegaskan aksi terorisme dengan dalih apapun tak bisa diterima.

Ketua DPR Ade Komarudin Setuju Revisi UU Terorisme

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Ketua DPR Ade Komarudin setuju jika Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme direvisi. Wacara revisi UU Terorisme mengemuka kembali pascaserangan teror di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

Revisi Belum Detail, Baru Pertemuan Awal

NASIONAL

JAKARTA (PRLM).- Presiden RI Joko Widodo menjelaskan pertemuan konsultasi dengan para pimpinan lembaga negara baru pembicaraan awal. Sehingga nantinya masing-masing lembaga dan termasuk pemerintah masih akan melakukan pembahasan mendalam.

Revisi UU Terorisme Menekankan Poin Perluasan Pencegahan

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mendukung dengan wacana revisi UU No.15/2003 tentang tindak pidana terorisme. Hanya saja, jika revisi itu dilakukan khususnya soal poin perluasan pencegahan tindak pidana terorisme itu sendiri, sehingga lebih untuk melakukan pencegahan.