Guru Honorer Di Depok Pertanyakan Sumber Honor

DEPOK,(PRLM).-Guru honorer di Kota Depok meminta Dinas Pendidikan menjelaskan darimana sumber honor transport yang dibayarkan kepada guru honor, apakah berasal dari APBD Kota Depok atau bukan. Saat ini para guru honor merasa resah dan mempertanyakan honor transport sebesar Rp 150.000 yang diterimanya setiap bulan.

"Kami perlu kejelasan. Honor transport ini dari APBD Kota Depok atau bukan," kata Ketua Asosiasi Guru Honorer Kota Depok Mahmudin, di ruang kerjanya, Rabu (31/3).

Menurut Mahmudin, pihaknya menginginkan kepastian itu karena dalam pembahasan revisi PP No 48 tahun 2009 yang salah satu pembahasannya adalah guru honorer akan langsung diangkat menjadi PNS asalkan Pemerintah Kota menggaji guru honorer dengan menggunakan dana dari APBD.

Sedangkan penjelasan dari Kepala Bagian Kepegawaian Pemkot Depok Agung Sugih saat hadir di Kantor Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi, bersama DPRD Kota Depok dan ia, Rabu (30/3) bahwa honor transport guru honorer di Kota Depok itu dananya bukan dari APBD. Sedangkan yang menggunakan dana APBD hanyalah tenaga honorer Pemkot Depok sebanyak 110 orang.

"Setahu saya pembayaran honor transport itu melalui SK Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail dan itu pasti pakai APBD. Kami ini jadi bingung," tuturnya.

Selain itu, ujar Mahmudin pihaknya juga menginginkan adanya verifikasi data guru honorer antara Disdik Kota Depok dengan Asosiasi Guru Honorer Kota Depok dan Komisi A DPRD Kota Depok. "Kami inginkan verifikasi jumlah guru honorer. Kami takut tidak sama dengan data kami. Jumlah guru honorer di Kota Depok ada 9.500 orang," tandasnya.(A-163/A-50)***

Baca Juga

Waduk Jatiluhur Tercemar, Pemkab Purwakarta Putus Izin KJA

PURWAKARTA, (PR).- Limbah keramba jaring apung (KJA) telah mencemari Waduk Jatiluhur. Limbah pakan ikan dari KJA pun mengganggu kinerja turbin pembangkit listrik di danau buatan terbesar di Indonesia itu.

Warga Subang Penerima Jamkesda Akan Ditanggung BPJS Kesehatan

SUBANG, (PR).- Sebanyak 24.524 orang warga kurang mampu penerima Jamkesda di Kabupaten Subang terhitung 1 Desember 2016 dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pelayanan tersebut bersamaan dengan digulirkannya program JKN-KIS yang dikelola BPJS kesehatan.

Yayasan PR Survei Sekolah untuk Salurkan Bantuan Pembaca

SUMEDANG, (PR).- Yayasan Pikiran Rakyat melakukan survei ke Sekolah Dasar Negeri Sukasirna I dan II di Jalan Cut Nyak Dhien, Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan yang terkena musibah banjir, Selasa 8 November 2016.

Kades Sirnagalih Diduga Korupsi Dana Bantuan Rutilahu

‎SINGAPARNA,(PR).- Setelah melakukan penyelidikan selama 15 bulan, Kepolisian Resor Kabupaten Tasikmalaya akhirnya melimpahkan kasus dugaan korupsi bantuan provinsi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi 20 warga Desa Sirnagalih, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya ke Kejaksaan Singaparna.