Empat RPH Ilegal Resahkan Warga Bekasi

JAWA BARAT

BEKASI, (PRLM).-Sebanyak empat Rumah Pemotongan Hewan (RPH) babi dan anjing tak berizin di kampung Rawa Kalong, Desa Setia Mekar, RT 05 RW21, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi meresahkan warga. Pasalnya, RPH tersebut berada di tengah permukiman penduduk.

"Kami khawatir atas dampak dari RPH tersebut. Penduduk di sini sudah sangat terganggu oleh limbah sisa pemotongan. Kami khawatir hewan ternaknya mengandung virus," ujar Dani (30), salah seorang warga Kampung Rawa Kalong ketika ditemui "PRLM", Kamis (18/3).

Menurutnya, RPH tersebut sudah ada sejak sepuluh tahun lalu. Awalnya, warga tidak berkeberatan, namun setelah diselidiki ternyata RPH tersebut tidak mempunyai izin. "Kalau tidak punya izin berarti kan tidak punya standar pemotongan hewan dan keamanan dari kegiatan tersebut, termasuk limbah yang dibuang," ucapnya.

Kepala Desa Setia Mekar, M. Sebih, mengatakan hampir setiap hari didatangi oleh warga yang menanyakan tindak lanjut penutupan RPH tersebut. "Warga sudah sangat resah dengan aktivitas RPH. Sebab hewannya berisik dan baunya sangat menyengat, belum lagi bahaya penyakit yang ditimbulkan," katanya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Bekasi, Asep Adid Kusnadit, mengatakan keberadaan RPH tersebut telah menyalahi aturan karena tidak mempunyai surat-surat perizinan, dan sistem pengolahan produksi yang tidak layak.

"Salah satu syarat mendirikan RPH, tempatnya minimal berjarak 100 meter dari permukiman penduduk untuk menghindari pencemaran lingkungan. Sementara para pengsaha itu membangun di tengah pemukiman penduduk," katanya.(A-186/A-50)***

Baca Juga

Kejari Segara Tingkatkan Status Kasus Dugaan Korupsi Gedung DPRD

JAWA BARAT

KARAWANG, (PRLM).-Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang bakal menaikan status kasus dugaan korupsi rehab Gedung Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari penyelidikan menjadi penyidikan. Lembaga penegak hukum itu bahkan segera melakukan ekspos kasus itu kepada media massa.

Denda Rp 400 Juta

Jaksa KPK Tuntut Ade Swara 8 Tahun Penjara

JAWA BARAT
YEDI SUPRIADI/PRLM

BANDUNG, (PRLM).- Bupati Karawang non-aktif Ade Swara dituntut delapan tahun penjara oleh jaksa KPK dalam sidang yang digelar di pengadilan Tipikor Bandung, Selasa (31/3/2015). Sedangkan istrinya, Nurlatifah dituntut tujuh tahun penjara.

Bupati Sumedang Minta Penangguhan Penahanan

JAWA BARAT

BANDUNG, (PRLM).-Bupati Sumedang Ade Irawan akhirnya resmi melayangkan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk meminta penangguhan penahanan. Selain Ade, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga atas nama lembaga pemerintah melayangkan surat yang sama.

Warga Kampung Cimerak Tinggalkan Posko Pengungsian

JAWA BARAT

SUKABUMI, (PRLM).- Dibantu personel tentara, sebanyak 97 kepala keluarga atau 293 jiwa warga di Kampung Cimerak, RT 27/04, Desa Tegalpanjang, Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi,Jumat (3/4/2015) meninggalkan tempat pengungsian.