Pengendalian Intern BPR Masih Lemah

BANDUNG, (PRLM).- Kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah ditargetkan bisa ditekan maksimal menjadi 3 persen. Sebelumnya, per Mei 2009, NPL PD BPR mencapai 5,76 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan NPL BPR milik swasta (PT BPR) yang berkisar 3,93 persen dan BPR milik koperasi 3,90 persen.

”Kita harapkan dengan berbagai upaya perbaikan, NPL PD BPR bisa turun, maksimal di kisaran 3 persen,” ujar Direktur Pengawasan BUMD BPKP, Arzul Andalisa.

Secara umum, Azrul mengatakan, kendala utama PD BPR adalah kurang memadainya sumber daya manusia (SDM) sehingga lemahnya inovasi serta dedikasi, lemahnya sistem pengendalian intern, dan faktor eksternal, seperti pesaing dari bank umum.

”Oleh karena itu, melalui nota kesepahaman ini kita akan menyusun program untuk membuat pengelolaan bisnis yang sehat sehingga kinerja PD BPR meningkat,” ujarnya.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jabar Ruchijat mengatakan, pengawasan yang dilakukan BPKP bukanlah mencari kesalahan PD BPR, melainkan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan menindaklanjutinya dengan mencari solusi.

Sementara itu, Direksi BPR Sumedang Yanti K. Dewi berharap, melalui kerja sama ini kinerja PD BPR bisa meningkat. Pasalnya, PD BPR juga akan mengetahui secara detail performa kinerja yang dilakukan. (A-188/A-147)***

Baca Juga

Pertamina Jamin Pasokan BBM dan Elpiji Natal-Tahun Baru

BANDUNG, (PR).- PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) III memastikan keamanan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji di wilayah Jawa Bagian Barat (Jawa Barat, Jakarta, dan Banten) pada periode Natal 2016 dan Tahun Baru 2017 (Nataru).

Warteg Go to Malaysia Tahun 2017, Menteri Koperasi Bantu Mediasi

JAKARTA, (PR).- Warung Tegal yang biasa dikenal dengan sebutan warteg rencananya akan ekspansi ke Malaysia sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2017. Kementerian Koperasi siap memediasi koperasi warteg dengam pemerintah Malaysia agar mendapat kemudahan dalam perizinan usaha.

Rokok Tentukan Inflasi Nasional Tahun Lalu

JAKARTA, (PR).- Rokok semakin berkontribusi pada tingkat inflasi nasional di tahun 2016 dan juga garis kemiskinan. Sementara disparitas kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan semakin besar.