Pengendalian Intern BPR Masih Lemah

EKONOMI

BANDUNG, (PRLM).- Kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah ditargetkan bisa ditekan maksimal menjadi 3 persen. Sebelumnya, per Mei 2009, NPL PD BPR mencapai 5,76 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan NPL BPR milik swasta (PT BPR) yang berkisar 3,93 persen dan BPR milik koperasi 3,90 persen.

”Kita harapkan dengan berbagai upaya perbaikan, NPL PD BPR bisa turun, maksimal di kisaran 3 persen,” ujar Direktur Pengawasan BUMD BPKP, Arzul Andalisa.

Secara umum, Azrul mengatakan, kendala utama PD BPR adalah kurang memadainya sumber daya manusia (SDM) sehingga lemahnya inovasi serta dedikasi, lemahnya sistem pengendalian intern, dan faktor eksternal, seperti pesaing dari bank umum.

”Oleh karena itu, melalui nota kesepahaman ini kita akan menyusun program untuk membuat pengelolaan bisnis yang sehat sehingga kinerja PD BPR meningkat,” ujarnya.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jabar Ruchijat mengatakan, pengawasan yang dilakukan BPKP bukanlah mencari kesalahan PD BPR, melainkan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan menindaklanjutinya dengan mencari solusi.

Sementara itu, Direksi BPR Sumedang Yanti K. Dewi berharap, melalui kerja sama ini kinerja PD BPR bisa meningkat. Pasalnya, PD BPR juga akan mengetahui secara detail performa kinerja yang dilakukan. (A-188/A-147)***

Baca Juga

Pengusaha Akui Marak Suap Dalam Kasus "Dwelling Time"

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Pertengahan Juni 2015 lalu saat mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Presiden Joko Widodo marah setelah melihat lambatnya proses dwelling time yang menurut presiden berpotensi merugikan negara sekitar Rp 780 triliun per tahun karena membuat sistem perdagangan juga menja

Johnson Maju sebagai Calon Ketua Umum INSA

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Johnson W.

El Nino Skan Picu Kelangkaan Elpiji 3 Kg

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah harus menaruh perhatian serius atas terjadinya musibah kekeringan akibat gelombang panas el nino yang melanda negeri ini, khususnya terhadap para petani dan juga para petambak ikan yang menggunakan elpiji 3 kg bersubsidi sebagai bahan bakar untuk mesin penyedot air.

Bank Bjb Perluas Layanan Pembayaran PBB

EKONOMI
DIRUT Bank Bjb Ahmad Irfan (kanan), berbincang dengan Direktur Konsumer Bank Bjb Femiyanti (kiri), Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar (kedua kanan), dan Direktur Corporate Affair Alfamart Solihin, seusai peluncuran perluasan "Delivery Channel" pembayara