Pengendalian Intern BPR Masih Lemah

BANDUNG, (PRLM).- Kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah ditargetkan bisa ditekan maksimal menjadi 3 persen. Sebelumnya, per Mei 2009, NPL PD BPR mencapai 5,76 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan NPL BPR milik swasta (PT BPR) yang berkisar 3,93 persen dan BPR milik koperasi 3,90 persen.

”Kita harapkan dengan berbagai upaya perbaikan, NPL PD BPR bisa turun, maksimal di kisaran 3 persen,” ujar Direktur Pengawasan BUMD BPKP, Arzul Andalisa.

Secara umum, Azrul mengatakan, kendala utama PD BPR adalah kurang memadainya sumber daya manusia (SDM) sehingga lemahnya inovasi serta dedikasi, lemahnya sistem pengendalian intern, dan faktor eksternal, seperti pesaing dari bank umum.

”Oleh karena itu, melalui nota kesepahaman ini kita akan menyusun program untuk membuat pengelolaan bisnis yang sehat sehingga kinerja PD BPR meningkat,” ujarnya.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jabar Ruchijat mengatakan, pengawasan yang dilakukan BPKP bukanlah mencari kesalahan PD BPR, melainkan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan menindaklanjutinya dengan mencari solusi.

Sementara itu, Direksi BPR Sumedang Yanti K. Dewi berharap, melalui kerja sama ini kinerja PD BPR bisa meningkat. Pasalnya, PD BPR juga akan mengetahui secara detail performa kinerja yang dilakukan. (A-188/A-147)***

Baca Juga

Tekan Harga, Pemerintah Tetapkan HET Bawang Putih

JAKARTA, (PR).- Pemerintah melakukan intervensi dengan mengatur tata niaga bawang putih. Setelah melakukan kesepakatan dengan importir, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi bawang putih Rp 38 ribu per kg.

Investor Kecewa oleh Persoalan Perizinan di Indonesia

BOGOR, (PR).- Membuka rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan masih ada persoalan yang menyebabkan investor kecewa. Persoalan itu dikatakannya tidak fundamental dan cenderung kecil.