Pengendalian Intern BPR Masih Lemah

BANDUNG, (PRLM).- Kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah ditargetkan bisa ditekan maksimal menjadi 3 persen. Sebelumnya, per Mei 2009, NPL PD BPR mencapai 5,76 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan NPL BPR milik swasta (PT BPR) yang berkisar 3,93 persen dan BPR milik koperasi 3,90 persen.

”Kita harapkan dengan berbagai upaya perbaikan, NPL PD BPR bisa turun, maksimal di kisaran 3 persen,” ujar Direktur Pengawasan BUMD BPKP, Arzul Andalisa.

Secara umum, Azrul mengatakan, kendala utama PD BPR adalah kurang memadainya sumber daya manusia (SDM) sehingga lemahnya inovasi serta dedikasi, lemahnya sistem pengendalian intern, dan faktor eksternal, seperti pesaing dari bank umum.

”Oleh karena itu, melalui nota kesepahaman ini kita akan menyusun program untuk membuat pengelolaan bisnis yang sehat sehingga kinerja PD BPR meningkat,” ujarnya.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jabar Ruchijat mengatakan, pengawasan yang dilakukan BPKP bukanlah mencari kesalahan PD BPR, melainkan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan menindaklanjutinya dengan mencari solusi.

Sementara itu, Direksi BPR Sumedang Yanti K. Dewi berharap, melalui kerja sama ini kinerja PD BPR bisa meningkat. Pasalnya, PD BPR juga akan mengetahui secara detail performa kinerja yang dilakukan. (A-188/A-147)***

Baca Juga

Tiga Strategi Mereformasi Koperasi

BEKASI, (PR).- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyiapkan tiga langkah strategis dalam upaya mereformasi total koperasi agar gerakannya bisa berkontribusi positif pada pemerataan pembangunan serta pengentasan ketimpangan ekonomi.

REI Tagih Komitmen Pemerintah dalam Penyederhanaan Perizinan

NGAMPRAH, (PR).- Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) mempertanyakan komitmen pemerintah mengenai implementasi penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan, seperti tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3/2016.

Banyak Pencari Rente, Pertamina Tak Perlu Broker

JAKARTA, (PR).- PT Pertamina (Persero), badan usaha milik negara di sektor energi terintegrasi, menutup peluang praktik percaloan melalui jasa perantara dalam kerja sama investasi maupun jual beli minyak dan gas bumi dengan investor dari luar, baik dengan National Oil Company (NOC) maupun perusah