Demo Buruh Sambut Menakertrans

BANDUNG RAYA

BANDUNG, (PRLM).- Ratusan buruh berdemonstrasi menyambut kedatangan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar di Gedung Sate, Kamis (11/2). Muhaimin bersama Gubernur jabar Ahmad Heryawan dan Wakil Gubernur Yusuf M. Efendi, tadi pagi meluncurkan Konsolidasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di halaman Gedung Sate.

Buruh yang memprotes kedatangan Muhaimin Iskandar mulai berdatangan, setelah Muhaimin hadir di mimbar kehormatan. Ratusan buruh itu ditahan oleh aparat kepolisian yang jumlahnya lebih banyak, dan dilengkapi dengan berbagai kendaraan anti huru-hara. Para buruh itu meneriakkan protes atas kedatangan Muhaimin di Jawa Barat. Mereka juga menuding kelompok buruh yang diundang dan hadir di Gedung Sate sebagai pengkhianat kaum buruh.

Salah seorang juru bicara buruh, Asep Salim Tamim dari GOBSI mengatakan, Muhaimin tidak layak menjadi Menakertrans karena tidak memiliki program yang jelas untuk memperbaiki nasib buruh. Muhaimin juga dinilai tidak memiliki pengetahuan dan kepedulian atas diberlakukannya ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA). "Masa dia bilang ACFTA bagus dan baik-baik saja. Dia juga tidak pernah menanggapi keinginan kami untuk bertemu membicarakan pemberlakukan ACFTA itu," kata Asep.

Sementara itu, Burhanudin Simbolon dari KSBSI mengatakan, acara Konsolidasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian itu tidak jelas maksud dan tujuannya. Pemprov Jabar, kata Burhanudin, selalu mengatakan telah menyerap 500 ribu tenaga kerja, tapi hal itu sulit untuk dibuktikan. Apalagi, program penyerapan tenaga kerja itu tampaknya hanya dilakukan dengan pola outsourcing dan menggantikan kekosongan tenaga kerja akibat PHK yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.

Burhanudian juga mengkritik pemberian penghargaan kepada tiga Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit tingkat kabupaten/kota oleh Gubernur Jabar. Pasalnya, Burhanudin sebagai anggota LKS Tripartit Provinsi Jabar, menilai tidak ada LKS tingkat kabupaten/kota yang layak dan ideal. "Lebih parah lagi, tiga LKS Tripartit yang diberi penghargaan, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Bekasi tidak ada yang benar, bahkan  secara legal pun sudah salah. LKS Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta. LKS Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta cacat hukum karena ada anggota Polri yang menjadi anggota LKS-nya. Sedangkan LKS Kabupaten Bekasi cacat hukumnya, adalah mereka sudah habis masa tugasnya sejak empat bulan lalu. Jadi tiga LKS yang diberi penghargaan itu cacat hukum," kata Burhanudin.

Aksi unjuk rasa itu diikuti berbagai organisasi buruh, antara lain KSBSI, GOBSI, Gaspermindo, dan FSBI. Menurut Burhanudin, dia juga diundang untuk hadir di Gedung Sate. Namun, saat kawan-kawannya berunjuk rasa, dia memilih bergabung dengan mereka, ketimbang tetap hadir di acara seperti kelompok buruh undangan lainnya. (A-132/A-147)***

Baca Juga

Rumah Sukandar Terbakar, Dua Penghuni Tersambar Api

BANDUNG RAYA

CIMAHI, (PRLM).- Kebakaran melanda rumah milik Sukandar (77) di RT 3 RW 2 No. 127 Margaluyu Kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, Senin (23/3/2015). Diduga, api berasal dari kompor gas yang menyambar gas elpiji dari selang regulator yang bocor.

Pemprov Desak Usut Oknum Pengadilan yang Bermain

BANDUNG RAYA

BANDUNG, (PRLM).- Kasus pemalsuan surat novum lapang Gasibu tidak sampai pada terdakwa Ridha Faridha Rukmiati Siti Jubaedah yang sudah divonis 2 tahun oleh hakim PN Bandung. Namun diperkirakan akan berbuntut panjang karena diduga pemalsuan itu melibatkan oknum pegawai pengadilan.

Ade Akui Usaha Walet dan Tambang Menjadi Penghasilan Paling Besar

BANDUNG RAYA

BANDUNG, (PRLM).-Bupati Karawang nonaktif, Ade Swara dan istrinya, Nurlatifah, menjelaskan pembelian barang dan aset miliknya merupakan uang penghasilan sebelum menjadi bupati. Bahkan Ade Swara menjelaskan bahwa bisnis walet dan tambang bouksit menjadi penghasilan yang paling besar.

Kasus Perceraian di Kab. Bandung Meningkat

BANDUNG RAYA

SOREANG, (PRLM).- Jumlah kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Bandung terus meningkat setiap tahun. Sepanjang 2014, jumlah kasus perceraian mencapai sekitar 7.000 kasus, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 5.000-an kasus.