Mutasi Jabatan di Pemkab Sumedang Sesuai SOTK Baru

SUMEDANG, (PRLM).- Pemkab Sumedang, dalam waktu dekat ini bakal mengadakan kembali mutasi jabatan. Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) kab. Sumedang H. Atje Arifin Abdullah mengatakan, mutasi itu idealnya dilaksanakan sesegera mungkin.

Mutasi jabatan yang bakal dilaksanakan di lingkup Pemkab Sumedang awal tahun anggaran sekarang, terkait dengan adanya perubahan pada Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru yang telah ditetapkan untuk diberlakukan pada tahun anggaran 2010. "Karena APBD-nya sekarang sudah ditetapkan, maka jabatan-jabatan pada SOTK baru itu pun, idealnya segera diisi melalui mutasi dan pergeseran jabatan," uja Atje, lalu menyebutkan untuk itu, Baperjakat akan segera menyampaikan bahan untuk mutasi pengisian jabatan SOTK baru tersebut kepada Bupati Sumedang.

Namun, Atje menyatakan sejauh ini pihaknya belum bisa memastikan nama-nama pejabat yang akan mengisi SOTK baru tersebut, pun kepastian waktu pelaksanaan mutasinya. "Itu merupakan kewenangan dan akan ditentukan oleh pimpinan (bupati-red)," katanya.

Sementara itu, dalam SOTK baru yang akan diberlakukan di Kab. Sumedang tahun 2010, terdapat beberapa perubahan dan muncul beberapa lembaga baru. Seperti di antaranya, Bagian Keuangan dan Bagian Aset Daerah di lingkup Setda Sumedang dihilangkan, dan muncul lembaga baru Bagian Tata Usaha.

Bagian Keuangan dan Aset, pada SOTK baru masuk masuk ke dalam struktur organisasi baru Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pengganti Dinas Pendapatan Kabupaten. Selain itu, dalam SOTK baru juga muncul lembaga baru Bidang Penanggulangan Bencana yang berada dalam struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana.(A-91/A-147)***

Baca Juga

PEKERJA menunkan tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram yang kosong di salah satu agen gas "Subur Abadi" Jln. Emong, Kota Bandung, Rabu (27/9/12). Rencana PT Pertamina (Persero) menaikkan harga gas elpiji ukuran 12 kilogram (kg) atau nonsubsidi untuk mengura

Elpiji Bersubsidi Haram untuk ASN

KUNINGAN, (PR).- Pengusaha pangkalan elpiji 3 kg di Kabupaten Kuningan diingatkan untuk tidak lagi menjual elpiji bersubsidi kepada aparatur sipil negara (ASN).

Akankah Kasus Setya Novanto Pengaruhi Pilgub Jabar?

JAKARTA, (PR).- Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran Muradi menilai gonjang ganjing yang terjadi di Partai Golkar terkait menguatnya dugaan keterlibatan Setya Novanto pada korupsi E-KTP bisa memberi imbas tidak langsung pada peta