Perpanjangan Jabatan Hambat Kaderisasi

PURWAKARTA, (PRLM).- Rencana perpanjangan kepala dinas eselon II di lingkungan Pemkab Purwakarta yang memasuki masa pensiun, menjadi sorotan publik. Meski secara aturan hal itu dapat dibenarkan, tetapi dilihat dari sosiologisnya bisa menghambat atau memandekan karier pejabat yang ada di bawahnya.

Mencuatnya rencana perpanjangan pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Purwakarta berawal dari beredarnya rumor bahwa salah seorang pejabat eselon II yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, Soekoyo yang akan memasuki masa pensiun pada bulan Maret 2010 akan diperpanjang lagi.

Padahal yang bersangkutan saat pemerintahan bupati sebelumnya (Lily Hambali Hasan) telah diperpanjang masa tugasnya (satu kali perpanjangan) selama dua tahun. Konon, setelah masa perpanjangan pertama habis, jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi tersebut akan diperpanjang lagi (dua kali perpanjangan) selama dua tahun.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kab. Purwakarta, H. Aep Rusjaman Kartiwa yang juga telah memasuki masa pensiun pada November 2009 telah mengalami perpanjangan masa tugasnya (satu kali) sampai dengan bulan November 2010.

Menurut pemerhati sosial di Purwakarta, Tarman Sonjaya, perpanjangan masa tugas pejabat eselon II di lingkungan
Pemkab Purwakarta tersebut dinilai akan membuat mandeknya kaderisasi pejabat yang ada di bawahnya. Adanya hal itu, diharapkan agar Bupati Purwakarta tidak begitu saja  mengeluarkan kebijakan memperpanjang pejabat eselon II yang memasuki masa pensiun. "Kalau bisa kebijakan memperpanjang masa tugas pejabat yang memasuki pensiun ditiadakan," katanya. (A-86/A-147) ***

Baca Juga

ASN Anggota HTI Bakal Dipecat

KARAWANG, (PR).- Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang diketahui menjadi anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bakal dijatuhi sanski tegas berupa pemecatan.

4.643 Koperasi di Jabar Dipastikan Akan Dibubarkan

BANDUNG, (PR).- Sebanyak 4.643 koperasi di Jawa Barat (Jabar) sudah diusulkan untuk dibubarkan. Pembubaran tersebut tinggal menunggu legalitas berupa surat keputusan (SK) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pilkada

Pemkot Gelontorkan Anggaran Pilwalkot Rp 15 Miliar

SUKABUMI, (PR).- Pemerintah Kota Sukabumi, Jumat 28 Juli 2017, akhirnya menyepakati pemberian hibah pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi sebesar Rp 15.219.842.550.