Pengumuman CPNS Lebih Awal Seijin BKD Jabar

CIANJUR, (PRLM).- Pelaksanaan pengumuman nama-nama peseta seleksi yang dinyatakan lulus atau diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemkab. Cianjur lebih awal dari jadwal yang direncanakan, sudah seijin BKD Propinsi Jabar. Sebab hasil konsultasi dengan BKD Jabar, pengumuman peserta seleksi yang lulus CPNS bisa dilaksanakan sebelum atau sesudah 11 Desember 2009.

Demikian dikatakan Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur Asep Jatnika, Selasa (8/12). Dia mengatakan sebelum mengambil keputusan mengumumkan nama-nama yang diterima menjadi CPNS, pihaknya telah melakukan konsultasi dengan BKD Jabar. Hasil konsultasi, teknis pengumuman kelulusan CPNS diserahkan kepada daerah masing masing sehingga bisa dilaksanakan sebelum atau sesudah tanggal yang direncanakan (11 Desember-red).

"Hasil konsultasi dengan BKD Jabar, kami diperbolehkan mengumumkan sebelum tanggal yang direncanakan. Jadi tergantung daerah, mau sebelum tanggal 11 atau sesudahnya juga boleh," katanya.

Dijelaskan Asep, pada awalnya direncanakan pengumuman akan dilaksanakan 11 Desember. Itu mengacu pada petimbangan penyusunan display nama nama peserta yang lulus dilaksanakan oleh Unpad sekitar 9 Desember. Namun kenyataannya proses display yang dilakukan Unpad lebih cepat, dan Kab. Cianjur sudah bisa diselesaikan per 6 Desember lalu. Setelah melakukan konsultasi, akhirnya disepakati pengumumannya dilaksanakan, Selasa (8/12). "Kalau pengumuman teknisnya diserahkan kepada masing masing daerah, cuma test CPNS yang ditetapkan harus serentak se Jabar," tuturnya.(A-116/A-120)***

Baca Juga

ASN Anggota HTI Bakal Dipecat

KARAWANG, (PR).- Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang diketahui menjadi anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bakal dijatuhi sanski tegas berupa pemecatan.

4.643 Koperasi di Jabar Dipastikan Akan Dibubarkan

BANDUNG, (PR).- Sebanyak 4.643 koperasi di Jawa Barat (Jabar) sudah diusulkan untuk dibubarkan. Pembubaran tersebut tinggal menunggu legalitas berupa surat keputusan (SK) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.