Pasar Tradisional Kian Terdesak

BANDUNG, (PRLM).- Sepuluh provinsi berkomitmen menjaga dan melindungi keberadaan pasar tradisional yang saat ini kian terdesak oleh pasar modern. Sebagai salah satu langkah strategis, mereka akan mengusulkan adanya kajian revisi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional.

Komitmen itu merupakan hasil pertemuan Mitra Praja Utama (MPU) di Bandung, belum lama ini. Kesepuluh pemprov yang tergabung dalam MPU itu yakni Jawa Barat, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

”Perkembangan pasar modern dan minimarket saat ini cukup mengkhawatirkan kelangsungan pasar tradisional. Oleh karena itu, kami berkomitmen melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional, walaupun pengembangan pasar merupakan kewenangan pemerintah pusat,” ujar Kepala Biro Administrasi Perekonomian Jabar, Ir. H. M. Taufiq Budi Santoso.

Sejauh ini, kata dia, belum ada peraturan perundang-undangan yang mampu mengakomodasi permasalahan yang menimbulkan keterpurukan pasar tradisional di hadapan pasar modern. Di sisi lain, pertumbuhan dan perkembangan pasar modern terbilang sangat pesat.

Selain akan mengusulkan pengkajian PP, kesepuluh provinsi juga sepakat untuk meminta kejelasan mengenai tugas pokok dan fungsi serta peranan pemerintah pusat, provinsi, dan kab./kota. Hal itu akan dituangkan dalam pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. (A-150/A-147)***

Baca Juga

Menpar Arief Yahya Jajaki E-Commerce Alibaba

JAKARTA, (PR).- Kemenpar terus menjajaki semua platform online untuk menajamkan promosi Wonderful Indonesia hingga ke level sales. Bukan hanya bermain di mesin pencari atau searching engine, seperti Baidu atau Google. Tetapi sampai landing ke tahap booking dan payment yang konkret.

Fitra Desak Pembatalan RUU Pengampunan Pajak

JAKARTA, (PR).- Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyayangkan sikap pemerintah yang memperbolehkan pelaku korupsi memanfaatkan fasilitas yang ada dalam Undang-undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) jika rancangan UU itu lolos.

Pasar Hotel Asia Pasifik Capai Rp 200 Triliun

JAKARTA, (PR).- Pasar bisnis hotel di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2017 mendatang diperkirakan mencapai angka Rp 200 triliun. Dari jumlah tersebut penyumbang terbesar yaitu 70 persen, merupakan hotel berbintang tiga ke bawah.

BPS Jawa Barat Catat Defalsi Bulan April 0.37 Persen

BANDUNG, (PR).- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat sepanjang April 2016 terjadi deflasi 0,37 persen di wilayah ini. Dengan demikian, laju inflasi tahun kalender (Januari-April 2016) tercatat 0,24 persen sementara laju inflasi tahun ke tahun (year on year) tercatat 3,17 persen.