LPSE Disosialisasikan di Lingkungan Pemkab Garut

GARUT, (PRLM).- Ratusan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Rabu mendapatkan materi sosialisasi mengenai Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) atau "e-procurement".

"Layanan perangkat elektronik tersebut akan memfasilitasi proses pelelangan hingga penentuan pemenang," kata Kepala LPSE Provinsi Jawa Barat (Jabar), Karso seperti dikutip Antara, Eabu (18/11)..

Dia mengemukakan penanganan secara manual juga berlangsung pada kegiatan evaluasi meski dipastikan tak terdapat celah untuk merekayasa nilai lelang berikutnya karena akan terjadi perbedaan angka dengan data awal.

Menurut dia jasa layanan ini telah terbukti efektif, efisien, aman dan nyaman.

Sementara itu Wakil Bupati Garut R. Diky Candra saat ditemui secara terpisah mengemukakan apapun program dan kebijakan yang diterapkan, dipastikan pula terdapat kekurangan karena yang membuat serta melaksanakan peraturan sama-sama manusia.

"Karena itu diperlukan komitmen bersama yang jelas, untuk terus melakukan inovasi pembenahan serta perbaikan kearah yang lebih baik dan sempurna," katanya.

Dia mengingatkan LPSE juga merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir kebocoran maupun sebagai sarana pencegahan yang dinilai patut dijadikan proses pembelajaran yang baik.

Pendapat senada disampaikan asisten perekonomian dan pembangunan setda setempat H. Budiman yang menyatakan LPSE tersebut paling lambat diberlakukan di daerah mulai tahun anggaran 2010.

Kendati penerapannya masih perlu ditunjang aspek legalitas formal antara lain melalui penerbitan Peraturan Daerah maupun produk hukum lain.

"Terkait pemanfaatan LPSE yang juga memiliki aspek efisiensi waktu biaya serta banyak kemudahan bahkan aman dan nyaman termasuk aspek kejujurannya tinggi," katanya. (A-120) ***

Baca Juga

Ngarewahkeun, Tradisi Jelang Ramadan di Banjaran

MENYAMBUT bulan suci Ramadan ada kebiasaan warga disejumlah desa di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka yakni melakukan kirim-kirim makanan kepada sanak pamili yang diistilahkan warga setempat dengan “ngarewahkeun”.

Alih Kelola Belum Final, BIJB Teken MoU dengan Citilink

BANDUNG,(PR).- Keputusan soal alih kelola Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka dari pemerintah pusat belum terbit. Namun, PT BIJB tetap menjalankan peran mereka sesuai dengan Perda No.22/2013 unutk merencanakan, membangun, mengoperasikan dan mengembangkan bandara.