LPSE Disosialisasikan di Lingkungan Pemkab Garut

JAWA BARAT

GARUT, (PRLM).- Ratusan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Rabu mendapatkan materi sosialisasi mengenai Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) atau "e-procurement".

"Layanan perangkat elektronik tersebut akan memfasilitasi proses pelelangan hingga penentuan pemenang," kata Kepala LPSE Provinsi Jawa Barat (Jabar), Karso seperti dikutip Antara, Eabu (18/11)..

Dia mengemukakan penanganan secara manual juga berlangsung pada kegiatan evaluasi meski dipastikan tak terdapat celah untuk merekayasa nilai lelang berikutnya karena akan terjadi perbedaan angka dengan data awal.

Menurut dia jasa layanan ini telah terbukti efektif, efisien, aman dan nyaman.

Sementara itu Wakil Bupati Garut R. Diky Candra saat ditemui secara terpisah mengemukakan apapun program dan kebijakan yang diterapkan, dipastikan pula terdapat kekurangan karena yang membuat serta melaksanakan peraturan sama-sama manusia.

"Karena itu diperlukan komitmen bersama yang jelas, untuk terus melakukan inovasi pembenahan serta perbaikan kearah yang lebih baik dan sempurna," katanya.

Dia mengingatkan LPSE juga merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir kebocoran maupun sebagai sarana pencegahan yang dinilai patut dijadikan proses pembelajaran yang baik.

Pendapat senada disampaikan asisten perekonomian dan pembangunan setda setempat H. Budiman yang menyatakan LPSE tersebut paling lambat diberlakukan di daerah mulai tahun anggaran 2010.

Kendati penerapannya masih perlu ditunjang aspek legalitas formal antara lain melalui penerbitan Peraturan Daerah maupun produk hukum lain.

"Terkait pemanfaatan LPSE yang juga memiliki aspek efisiensi waktu biaya serta banyak kemudahan bahkan aman dan nyaman termasuk aspek kejujurannya tinggi," katanya. (A-120) ***

Baca Juga

Diskop UMKM Dorong Pengusaha Miliki Sertifikasi

JAWA BARAT
SEJUMLAH pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Diskop UMKM) tengah menggelar rapat mengenai kesiapan pendataan UMKM yang ada di Cianjur. Produk UMKM tersebut sediannya akan diusulkan untuk mendapatkan sertifikasi ke Kementerian Koperasi d

CIANJUR, (PRLM).- Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Diskop UMKM) Kabupaten Cianjur tengah menginventarisasi sejumlah produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki sertifikasi.

Biaya Pembangunan Pasar Pagaden Butuh Rp 2,5 - Rp 3 M

JAWA BARAT

SUBANG, (PRLM).- Pemkab Subang membutuhkan biaya antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 3 miliar untuk membangun kembali kios/los/lapak di Pasar Inpres Pagaden yang terbakar beberapa waktu lalu. Namun untuk kepastiannya masih menunggu hasil kajian yang kini sedang berjalan.

Pemkab Sukabumi Tetapkan Siaga Darurat Kekeringan

JAWA BARAT

SUKABUMI, (PRLM).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, Minggu (2/8/2015) menetapkan status siaga darurat kekeringan. Penetapan seiring daerah rawan bencana semakin meluas, terutama di beberapa daerah merah kekeringan.

29 Kecamatan di Cianjur Nunggak Pembayaran Raskin

JAWA BARAT

CIANJUR, (PRLM).- Hanya tiga dari 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur hingga Juli 2015 yang bisa melunasi pembayaran beras untuk rakyat miskin (Raskin) tahun 2015. Sisanya sebanyak 29 kecamatan masih nunggak pembayaran raskin untuk kebutuhan dari Januari-Juli 2015.