Headlines

Ratusan Buruh Demo Bupati Minta Kenaikan Upah Buruh

BOGOR, (PRLM).- Ratusan buruh dari berbagai perusahaan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Bogor melakukan aksi unjukrasa ke kantor Bupati Bogor Rachmat Yasin di Tegar Beriman, Cibinong, Kamis (12/11). Mereka menuntut agar penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sesuai aturan dan tidak merugikan buruh.

Aksi unjukrasa kalangan buruh ke kantor Bupati Rachmat Yasin berharap bisa bertemu dengan orang nomor satu di Kab. Bogor itu. Buruh ingin berdialog langsung dan mengetahui bagaimana sikap bupati. Namun, mereka kecewa karena bupati tidak ada di tempat. "Kami ingin bupati tahu aspirasi kaum buruh," kata seorang pengunjukrasa.

Setelah menunggu cukup lama, karena tak bisa bertemu dengan bupati, buruh yang berasal dari 30 perusahaan di Kab. Bogor itu, mendatangi gedung DPRD yang jaraknya sekitar 100 meter dari kantor bupati.

Pengunjungrasa menyampaikan aspirasi yang sama dan meminta DPRD untuk mengawal penetapan UMK sesuai aturan dan tidak merugikan buruh. "Kami minta dewan ikut serta memperjuangkan kebutuhan buruh terutama dalam penetapan UKM," kata sekretaris SPN Kab. Bogor Nadi Harza.

Menurut Nadi Harza, berdasarkan hasil survey KHL, UMK Kab. Bogor 2010 yang direkomendasikan DPK (Dewan Pengupahan Kabupaten) Kab. Bogor sebesar Rp 1.056.914 atau mengalami kenaikkan 6 % lebih dari UMK tahun 2009 sebesar Rp 991.714. "Jadi kalau ditambah lagi 2,2 % inflasi tahun ini UMK Kab. Bogor semestinya sebesar Rp 1.780.000," ujarnya.

Makanya, kata Nadi, untuk menghindari ada ‘main mata’ dari oknum perusahan, pihaknya mendatangi bupati dan anggota DPRD Kab. Bogor agar merealisasikan hasil rekomendasi dari dewan pengupahan tersebut.

"Kami takut ada oknum-oknum pihak perusahaan yang melobi bupati untuk mengurangi UMK yang sudah disepakati dewan pengupahan, karena UMK tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," katanya Nadi.

Pengunjukrasa diterima komisi B DPRD Kabupaten Bogor untuk berdialog soal penetapan UMK tersebut. Dewan sendiri berjanji akan mengawal penetapan UMK sesuai ketentuan yang berlaku. Usai berdialog, buruh membubarkan diri dengan menyampaikan jika penetapan UMK oleh bupati untuk diteruskan ke gubernur merugikan buruh, mereka akan melakukan aksi. (A-134/das)***

Customize This