DPR Siap Bahas BPIH 2019

ISLAMICHELP.ORG

BANDUNG,(PR).- DPR mulai membahas besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 1440 H/2019 sehingga diharapkan pada sekitar Februari 2019 sudah bisa disahkan. DPR mendesak agar pembayaran BPIH tahun 2019 tetap . memakai kurs rupiah meski terjadi gonjang-ganjing Dollar AS.
Menurut ketua panitia kerja (Panja) BPIH tahun 2019, Tubagus Ace Hasan Syadzily, pihaknya terus berusaha agar proses pembahasan pembiayaan haji tahun 2019 dapat dilakukan secara efisien tanpa mengurangi upaya peningkatan pelayanan. "Kami sudah mulai membahas besaran BPIH sejak Senin lalu (3/12/2018)," kata Tubagus Hasan di Hotel Sutan Raja Soreang, Jumat (7/12/2018).
Pembahasan BPIH melibatkan banyak instansi baik Kemenag, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Dirjen Imigrasi, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan instansi terkait lainnya. "Komisi VIII DPR mendorong penetapan dan pembayaran BPIH tahun 2019 menggunakan mata uang rupiah. Alasannya, Komisi VIII DPR menyebut hampir seluruh persiapan penyelenggaraan ibadah haji menggunakan rupiah," ucapnya.
Penetapan besaran BPIH, kata Tubagus Hasan, jangan memakai dolar AS. "Kita minta pakai rupiah karena hampir semua komponen penetapan haji, pakai mata uang rupiah," katanya.
Terkait pembayaran menggunakan mata uang dolar AS dan riyal, Tubagus Ace mengatakan, pembayaran bisa dikonversi ke mata uang rupiah. "Regulasi pemerintah tidak memungkinkan menggunakan dolar AS, seperti peraturan Bank Indonesia (BI), Pasal 21 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. BPIH itu tidak masuk dalam komponen yang dikecualikan dalam penggunaan mata uang. Jadi ya kita jangan sampai melanggar aturan, karena toh jemaah haji juga membayarnya bukan pakai dolar AS," ujar Ace.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, HD Sodik Mudjahid mengatakan, pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih baik daripada tahun lalu dengan adanya sejumlah inovasi terutama imigrasi. "Hanya, DPR mendesak pemerintah Indonesia melobi pemerintah Arab Saudi agar meningkatkan pelayanan di Mina karena sudah tak layak lagi akibat pertambahan jumlah jemaah haji dunia," katanya.
Dia menambahkan, secara umum manajemen dan pelayanan haji berjalan baik, terdapat peningkatan dibandingkan tahun lalu. "Semua ini akibat kebijakan Panitia Haji Indonedia dan Kemenag serta kinerja dan kebijakan pemerintah Arab Saudi," katanya.
Peningkatan kualitas pelayanan yg paling signifikan adalah proses imigrasi dengan pengambilan sidik jari di seluruh embarkasi di Indonesia. "Bahkan 25% atau 70 ribu jamaah haji yg berangkat melalui embarkasi Jakarta sudah bisa menjalani pemeriksaan dan mendapat cap imigrasi pemerintah Arab Saudi di Jakarta. Termasuk jemaah haji Jawa Barat yang pengambilan sidik jari untuk kepentingan Imigrasi Arab Saudi dilakukan di Asrama Haji Bekasi," katanya.
Hal ini sangat mempercepat proses imigrasi di bandara Jeddah dan Madinah yang biasanya menjadi salah satu faktor sulit dalam perjalanan ibadah haji. "Jemaah biasanya menunggu sampai lima jam di Bandara Jeddah atau Madinah, tapi saat ini cukup 30 menit bahkan kurang," ucapnya.
Walau demikian, masih ada beberapa masalah yang masih terulang dan harus diselesaikan secara mendasar. "Masalah yang masih timbul adalah kapasitas tenda di Mina yang tidak sesuai dengan jumlah jemaah haji Indonesia. Akibatnya kondisi jemaah di dalam tenda sangat penuh sesak, tidur tidak layak bahkan banyak jemaah yang terpaksa tidur di luar tenda," katanya.
Selain itu, rasio toilet di Mina yang sangat tidak sesuai dengan jumlah jamaah. "Akibatnya antrian jemaah sangat panjang sehingga memakan waktu dan enerji terutama untuk jemaah lansia," katanya.
Persoalan lain masih ada jemaah Indonesia yg ditempatkan di lokasi Mina Jadid yang sangat jauh jaraknya ke tempat melintas jumrah yang masih terdapat pro dan kontra keabsahan mabit di Mina Jadid. "Belum lagi dengan kualitas AC di tenda Mina dan Arafah yang tidak memadai apalagi dalam situasi tenda sesak dan temperatur udara mencapai 45 sampai 50 derajat Celsius," katanya.
Sodik yang menjadi tim pengawas haji dari DPR juga menyoroti masalah makanan di Mina dan maktab yang masih bermasalah seperti terlambat datang, makanan sudah basi, kualitas di bawah standar, ragam menu kurang layak dan umumnya tidak ada sayur, dan nnasi belum matang. "Untuk distribusi kebutuhan jemaah maupun komunikasi dan koordinasi juga masalah dengan okasi bangunan maktab yang berjauhan untuk satu kloter yang sama," ucapnya.
Sodik juga menyoroti jumlah bis Salawat unik antar jemput jemaah dari hotel ke Masjidil haram yang masih kurang sehingga frekuensi keberangkatan juga masih kurang. "Buss Salawat juga belum operasi pada hari tarwiyah sampai 13 Zulhijjah, padahal jemaah harus tawaf ifadah. jemaah terpaksa pakai taksi dari maktab ke Masjidilharam dengan tarif yang dirasakan sangat memberatkan jemaah minimal 100 Riyal atau sekitar Rp 380.000. Masalah ini lebih terasa memberatkan bagi jemaah yangg lokasi nya jauh ke Masjidilharam seperti di Shisya dan Aziziyah Janubiyah," katanya.
Keluhan lain dari jemaah, menurut Sodik, berkaitan dengan kualitas kopor yang buruk sehingga banyak yang sudah jebol ketika baru sampai di asrama haji saat pemberangkatan. "Masalah Kopor seperti masalah kecil, tapi hal ini cukup penting bagi jemaah karena tidak bisa diganti. Untuk itu, Kemenag harus mengawasi de can ketat pembuatan kopor dan fasilitas jemaah lainnya yang dibuat pihak ketiga," katanya.(Sarnapil***

Baca Juga

Jalur pendakian Gunung Rinjani Resmi Dibuka

LOMBOK TENGAH, (PR).- Jalur pendakian ke Gunung Rinjani melewati Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah (Loteng) secara resmi dibuka.

Mensos Lontarkan Ide Pembuatan KTP Braille untuk Tunanetra

CIMAHI, (PR).- Dalam peringatan hari ulang tahun Balai Literasi Braille Indonesia (BLBI) Abiyoso Cimahi ke-57, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa keberpihakan terhadap penyandang disabilitas tak bisa ditawar.