Warga Kompleks Akabri Mengadukan Dugaan Intimidasi Aparat ke Komnas HAM

Mengadu ke Komnas HAM/MUHAMMAD ASHARI/PR
WARGA Kompleks Akabri mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta Pusat, Kamis 18 Oktober 2018. Mereka mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa terintimidasi oleh perlakuan anggota TNI karena berupaya mengosongkan rumah yang tidak dihuni oleh anggota aktif. *

JAKARTA, (PR).- Sebanyak 50 warga Kompleks Akabri, Jalan Dr Sahardjo, Jakarta Selatan, mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa terintimidasi oleh perlakuan anggota TNI yang ingin mengosongkan pemukiman mereka, Kamis 18 Oktober 2018. Sengketa antara penghuni kompleks Akabri dan TNI itu telah berlangsung sejak tahun 2017.

Warga terpicu mengadu ke Komnas HAM setelah pada Rabu 17 Oktober 2018, ada upaya pengosongan 2 rumah oleh personel perbantuan dari TNI Kodam Jaya dan sempat diwarnai ketegangan. Seorang warga, Wijayadi (25), pada saat itu terkena pukulan tongkat dari pasukan huru hara Kodam Jaya sehingga harus dirawat di rumah sakit sampai sekarang. Pukulan itu menyebabkan luka serius pada bagian belakang kepala Wijayadi.

Ketua Umum Kerukunan Keluarga Besar Penghuni Komplek Akabri Hendro Prakoso mengatakan, akibat adanya perlakuan intimidasi dari aparat TNI itu, memaksa pihaknya untuk melapor kepada Komnas HAM. Ia mengaku ingin warga kompleks Akabri memperoleh perlindungan dari tindakan-tindakan represif aparat TNI itu.

Ia beranggapan, tidak seharusnya anggota TNI yang bertugas itu menghantam Wijayadi dari belakang. “Bagi kami, itu hanya memperlihatkan arogansi kemiliteran mereka,” katanya ketika dijumpai di Komnas HAM.

Kronologi dimulainya sengketa

Warga yang tinggal di Kompleks Akabri itu telah dari sejak tahun 2017 bersengketa dengan TNI. Persengketaan itu berawal dari upaya satuan Akademi TNI untuk mengosongkan rumah penghuni yang sudah tidak ditinggali oleh anggota aktif, sekitar Mei 2017. Menurut Hendro, pada saat itu warga menolak pengosongan karena baik dari pihak TNI dan juga penghuni setempat yang telah tinggal selama 50 tahun dianggapnya sama-sama belum memiliki status kepemilikan lahan yang pasti.

Namun demikian, ujarnya, pada Agustus 2017, pihak TNI tiba-tiba memasang plang nama kompleks menjadi Perumahan Dinas Akademi TNI. Pihak Akademi TNI juga kemudian membawa Sertifikat Hak Pakai No 03117/Menteng Atas tertanggal 2 Agustus 2016.

Warga Kompleks Akabri pun kemudian menempuh jalur peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun meski proses pengadilan sampai kini masih berjalan, Hendro menyesalkan aparat TNI yang masih berupaya mengosongkan pemukiman di Kompleks Akabri. Menurutnya, aparat TNI seharusnya tidak melakukan hal itu ketika proses peradilan masih berlangsung.

“Tapi mereka tidak menggubris sama sekali, seakan-akan mereka berada pada posisi di atas hukum positif dan juga tidak memberikan kesempatan untuk membuka pintu dialog sama sekali,” katanya.

Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Infanteri Kristomei Sianturi mengatakan, kalau memang warga ada yang diintimidasi maupun diserang aparat, dipersilahkan untuk melapor ke Kodam Jaya. Menurutnya, pihaknya tidak pernah memerintahkan anggota untuk mengintimidasi dan melukai masyarakat.

“Kalau memang ada yang diserang aparat, laporkan ke kami siapa namanya, pangkatnya apa. Kami akan tindak karena TNI tidak pernah memerintah untuk mengintimidasi masyarakat, apalagi melukai,” tuturnya.

Penertiban untuk penyediaan rumah bagi prajurit aktif

Selain itu, ia menuturkan, selama ini telah menjalankan prosedur sesuai aturan terkait pengosongan rumah di Kompleks Akabri itu. Surat peringatan secara bertahap telah dikeluarkan. Ia menyebutnya dengan upaya penertiban rumah dinas.

“Kodam itu akan memberikan surat peringatan dalam tiga tahapan. Sudah kami lakukan dari setahun yang lalu sekaligus kami melakukan sosialisasi. Jadi, tidak ada, tiba-tiba kami mengusir. Tapi, kalau sampai batas waktu tidak mau pindah, ya kami bantu pindah,” ujarnya.

Ia menambahkan, upaya penertiban itu bertujuan untuk menata ulang perumahan dengan menyediakannya bagi anggota aktif. TNI, katanya, sampai saat ini masih kekurangan rumah dinas. 

Adapun terkait proses peradilan yang masih berjalan, Kristomei mengatakan, hal itu tidak menghalangi Kodam Jaya untuk melakukan upaya pengosongan. Selama ini pihaknya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI.

“Silahkan saja masyarakat gugat lewat pengadilan. Tapi, tidak menghalangi kodam menertibkan. yang disengketakan kan apakah ini tanah negara atau saya? Silahkan saja, tapi tidak menghalangi Kodam mengosongkan,” tuturnya.***

Baca Juga

Jokowi: Jangan Kaitkan Program Dana Kelurahan dengan Politik

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo mengatakan dana kelurahan yang kini tengah dipersiapkan oleh pemerintah jangan dihubungkan dengan politik. Menurut dia, dana kelurahan itu merupakan komitmen pemerintah untuk rakyat.