Daftar Pemilih Tetap Nasional Ditetapkan, Tapi Masih Terbuka Perbaikan

Ilustrasi/HARRY SURJANA/PR

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memutuskan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Nasional mencapai 185.732.093 jiwa. Keputusan yang diambil dalam rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat nasional di KPU RI, Jakarta, Rabu, 5 September 2018 itu tetapi masih mungkin dilakukan perbaikan seiring permintaan penundaan DPT yang direkomendasikan oleh Bawaslu dan tim kandidat presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dalam rapat tersebut, pemilih berjenis kelamin laki-laki sebanyak 92.802.671 jiwa, dan pemilih berjenis kelamin perempuan sebanyak 92.929.422. Rekapitulasi itu dilakukan secara berjenjang dari 805.075 Tempat Pemilihan Suara, 83.370 desa, 7.201 kecamatan, 514 Kota, dan 34 provinsi di Indonesia.

Sementara, DPT luar negeri jumlahnya mencapai 2.049.791 jiwa. Itu diperoleh dari 130 kantor perwakilan negara Indonesia di berbagai negara.

Rinciannya, pemilih dari 620 TPS sebanyak 517.128 pemilih, pemilih melalui kotak suara keliling sebanyak 1.501 pemilih, dan via pos sebanyak 723.701 pemilih.

Dari total 2.049.791 pemilih luar negeri, sebanyak 984.491 merupakan laki-laki. Sedangkan 1.065.300 pemilih lainnya merupakan perempuan.

Ketua KPU Arie Budiman mengatakan data ini bisa dengan aktif dicek di sistem informasi Sidalih melalui akun https://sidalih3.kpu.go.id/ untuk memastikan sudah atau belumnya seseorang terdaftar di DPT. Selain itu, pengecakan juga dilakukan untuk memastikan rincian data diri yang tercantum di dalam DPT sudah tepat atau ada yang perlu diperbaiki.

"Kami juga buat aplikasi (sistem informasi digital) yang memudahkan, jadi warga bisa cek, sepanjang alatnya tersedia dan terkoneksi internet," kata Arief.

Data ganda

Sementara itu, rekomendasi penundaan DPT muncul dari Bawaslu karena masih adanya data ganda dalam DPT tersebut. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan pihaknya mencermati data DPT di 76 Kabupaten/kota berdasarkan nama, alamat, dan Nomor Izin Kependudukan, jumlah data gandanya mencapai 131.363. Dia pun meminta rekapitulasi DPT tingkat Nasional ditunda selama 30 hari. 

“(Penundaan ini) untuk melakukan pencermatan secara faktual dan melakukan perbaikan daftar pemilih. Bawaslu akan menyampaikan hasil pencermatan by name, by address, di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia paling lambat 14 hari setelah rekomendasi ini diberikan," kata Abhan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh koalisi partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno. Mereka mengklaim menemukan data pemilih ganda sebanyak 25 juta. Jumlah ini diperoleh setelah menganalisis sekitar 137 juta daftar pemilih sementara (DPS) yang diberikan KPU pada 12 Juli 2018 lalu. Pengecekan berdasarkan tiga unsur, yakni Nomor Izin Kependudukan (NIK), nama pemilih, dan tanggal lahir.

"Koalisi partai pendukung Prabowo-Sandiaga sudah menemukan dugaan data pemilih ganda sebanyak 25 juta dari 137 juta DPS," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Menanggapi dua permintaan ini, KPU memberikan waktu khusus untuk memperbaiki DPT yang telah diputuskan dalam waktu 10 hari kerja setelah DPT ditetapkan. Arief mengatakan, KPU akan segera melakukan pemeriksaan dan penyempurnaan DPT yang direkomendasikan Bawaslu.

"Jika ada yang harus disempurnakan, KPU dan Bawaslu kota mengundang partai politik untuk menetapkan lagi perbaikan DPT di kabupaten dan kota," ucap Arief yang disetujui oleh pihak yang meminta penundaan DPT.***

Baca Juga

KPU Siap Revisi PKPU Jika Sudah Ada Salinan Putusan MA

JAKARTA, (PR).- Putusan Mahkamah Agung yang memperbolehkan mantan napi eks koruptor ikut ambil bagian dalam kontestasi Pemilihan Umum Legislatif, Jumat, 14 September 2018 lalu mengejutkan banyak pihak.

SBY Dipersilakan Tandatangani Deklarasi Damai

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemilihan Umum mempersilakan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau Sekjen Partai Hinca Panjaitan untuk datang dan menandatangani Deklarasi Kampanye Damai, kata Komisioner Hasyim Asyari di Jakarta,

Komisi I Dukung Peningkatan Anggaran TNI

JAKARTA, (PR).- Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mendorong agar anggaran untuk TNI bisa direalisasikan pada tahun-tahun ke depan.

Memahami Perbedaan Lewat Kemah Budaya Nasional

PALU, (PR).- Pengertian dan pemahaman keanekaragaman bangsa perlu ditanamkan sejak dini kepada segenap putra putri Indonesia. Hal ini tak lain karena Indonesia sudah ditakdirkan sebagai negara dengan ragam suku, budaya, dan agama.