Dilantik Jadi Menpan-RB, Syafruddin Tegaskan Bukan Lagi Wakapolri

Ucapan/ANTARA FOTO
PRESIDEN Joko Widodo (kedua kanan) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kanan) memberi ucapan selamat kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Komjen Pol Syafruddin (kiri) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 15 Agustus 2018. Komjen Pol Syafruddin menggantikan Asman Abnur yang mengundurkan diri pasca Partai Amanat Nasional memutuskan tidak lagi berkoalisi dengan pemerintah.*

JAKARTA, (PR).- Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara-Reformasi Birokrasi yang baru dilantik, Syafruddin menjelaskan posisinya sebagai Wakapolri dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal Polisi telah diserahkan kepada Kapolri Tito Karnavian. Ia mengaku telah dilantik sebagai sipil ketika Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai Menpan-RB menggantikan Asman Abnur.

“Saya sudah menyerahkan tugas, tanggungjawab dan anggota polri kepada kapolri. Saya sekarang sudah dilantik menjadi sipil,” katanya seusai pelantikannya sebagai Menpan-RB di Istana Negara, Rabu 15 Agustus 2018.

Menurutnya, begitu Presiden Joko Widodo menugaskannya untuk mengganti Asman, posisi Wakapolri langsung ia serahkan kepada Kapolri. Syafruddin mengaku, dipanggil oleh Jokowi ke Istana Presiden Bogor pada Selasa 14 Agustus 2018 malam pukul 20.30. Pada saat itu, Jokowi mengatakan kepada Syafruddin akan melantiknya sebagai Menpan-RB pada esok paginya. 

“Begitu presiden menunjuk saya tadi malam, kemudian hari ini pelantikan, malam itu juga saya serahkan jabatan wakapolri ke Kapolri,” tuturnya. 

Posisi Wakapolri

Kapolri Tito Karnavian mengatakan, masih akan konsultasi dengan Jokowi untuk menentukan posisi wakapolri. Menurutnya, konsultasi itu sudah jadi mekanisme yang harus dilalui. Namun demikian, ia mengatakan, salah satu pertimbangan yang muncul terkait posisi wakapolri yang kini kosong perlu diisi oleh perwira polisi bintang dua atau bintang tiga. 

“Akan diputuskan nanti setelah saya konsultasi sama Pak Presiden. Karena memang mekanismenya begitu. Itu hak prerogatif presiden, setelah menyampaikan dan atas persetujuan Pak Presiden soal jabatan Wakapolri,” ujar Tito.***

You voted 'senang'.

Baca Juga