Terlibat Penganiayaan, Kapolri Copot Kapusdikmin Lemdikpol

Tito Karnavian/DEDEN IMAN/PR

JAKARTA, (PR).- Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mencopot Kombes Polisi Ekotrio Budhiniar dari jabatannya sebagai Kepala Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan Polri (Kapusdikmin Lemdikpol) menyusul kasus penganiayaan yang dilakukan Ekotrio terhadap tujuh orang anggotanya.

Mutasi jabatan tersebut tertera dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1572/VI/KEP/2018. Selanjutnya Kombes Pol Bobyanto I.O.R. Adoe ditunjuk untuk menempati jabatan yang ditinggalkan Ekotrio. Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal, Jakarta, Rabu 27 Juni 2018.

"Keputusan Kapolri untuk memutasi Kapusdikmin Lemdiklat Polri sebagai bentuk tindakan tegas terhadap pimpinan yang arogan kepada anak buahnya dalam memberi peringatan kepada anggotanya," kata Iqbal seperti dikutip dari Kantor Berita Antara.

Sebelumnya Kombes Ekotrio memukul tujuh anggotanya karena masalah sepele yakni mobilnya terhalang mobil boks katering di pintu gerbang Markas Pusdikmin Lemdikpol, Gede Bage, Bandung, Jawa Barat. Kronologi kasus ini berawal saat Kombes Eko hendak masuk ke Markas Pusdikmin, namun kendaraannya terhalangi mobil boks katering di pintu gerbang.

Eko yang tidak sabar menunggu mobil katering mundur, akhirnya memutuskan turun dari mobilnya sambil marah-marah lalu memukuli anggota-anggota penjagaan menggunakan helm baja. "Kapusdikmin menghantam semua anggota piket yang terkumpul menggunakan helm baja secara bergantian di bagian kepala," ungkapnya.

Tujuh korban penganiayaan yang dilakukan Eko yakni AKP Ale Surya, Ipda Taryana, Ipda Ade Hasan (Kanit Provos), Bripka Iim Permana, Brigadir Asep Ismanto, Penata I Joko Pitoyo dan Pengatur Agus Suherlan.***

Baca Juga

Penetapan UMP Jabar 2019 Akan Diumumkan November 2018

BANDUNG,(PR).- Pemerintah pusat melalui Kementrian Tenaga Kerja telah memutuskan besaran nilai kenaikan upah minumum provinsi (UMP) dan upah minumum kota/kabupaten (UMK) 2019 sebesar 8,03 persen berdasarkan surat Surat Edaran (SE) Menteri

Jokowi: Jangan Kaitkan Program Dana Kelurahan dengan Politik

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo mengatakan dana kelurahan yang kini tengah dipersiapkan oleh pemerintah jangan dihubungkan dengan politik. Menurut dia, dana kelurahan itu merupakan komitmen pemerintah untuk rakyat.