Antisipasi Sengketa Pilkada, Presiden Perlu Segera Siapkan Pengganti Hakim MK

Hakim MK Arief Hidayat/ANTARA
CALON Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim MK di Komisi III, gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2017. Ketua MK Arief Hidayat merupakan calon tunggal sebagai Hakim MK.*

 

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo perlu mengantisipasi adanya hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang masa jabatannya akan habis bersamaan dengan dimulainya Pilkada Serentak 2018, Agustus nanti. Kelengkapan hakim MK dinilai penting untuk menangani sengketa Pilkada yang mungkin akan muncul.

Ketua MK Arief Hidayat mengatakan, telah menyampaikan kepada presiden mengenai masa jabatan salah satu hakim MK, Maria Farida Indrati, yang akan habis pada 2018. Ia pun mengharapkan agar presiden segera mengantisipasi pengganti Maria. Terlebih, Maria Farida merupakan hakim yang diusulkan langsung oleh presiden.

“Kami harapkan (posisi yang akan ditinggalkan Maria) bisa terisi dengan batas waktu yang pas dan tepat sehingga tidak ada kekosongan hakim,” katanya di Kompleks Istana Presiden, Selasa, 13 Maret 2018.

Menurutnya, secara tata tertib, enam bulan sebelum masa jabatan hakim habis, MK secara kelembagaan perlu menyurati lembaga pengusulnya. Kedatangan Arief Hidayat beserta rombongan MK ke Istana Presiden pada saat itu merupakan upaya memenuhi tata tertib penggantian hakim tersebut. Ia menyerahkan surat pemberitahuan kepada presiden mengenai posisi salah satu hakim yang akan selesai pada tahun ini.

Menurutnya, setelah pemberitahuan ini, menjadi kewenangan sepenuhnya presiden untuk menentukan pengganti Maria. MK tidak memiliki kewenangan untuk turut menentukan pengganti Maria.

“Kami tidak bisa mendorong dan mengharapkan. Tidak bisa. Itu terserah kepada lembaga pengusulnya,” kata Arief.

Namun demikian, Arief mengatakan, kualifikasi paling penting bagi hakim MK adalah pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang konstitusi. Pasalnya, MK tidak hanya mengurusi persoalan politik saja. Namun menyentuh persoalan kenegaraan secara luas. Beberapa di antaranya mulai dari perkara peternakan, pertanian, budaya sampai agama.

“Perkara yang masuk pengujian UU di MK itu mulai dari A sampai Z kehidupan bernegara sehingga kehidupan bernegara itu bisa diarahkan di MK. Jadi, hakim MK memang harus betul-betul hakim yang mempunyai kemampuan luar biasa,” tuturnya.

Tangani sengketa Pilkada

Saat ini, MK menitikberatkan kepada Pilkada Serentak 2018 yang dalam hitungan bulan ke depan berlangsung. Antisipasi utamanya dalam menangani perselisihan.

Meskipun akan ada hakim yang masa jabatannya habis, Arief mengatakan, MK telah menyiapkan instrumen peraturan yang terkait dengan penanganan perkara pemilu. Dikatakannya, ada 3 Peraturan MK yang kini telah diterbitkan mengenai persoalan tersebut, yakni PMK nomor 5 sampai nomor 8 Tahun 2017.

“Instrumen itu menjadi dasar hukum penyelesaian perkara di MK. Sampai hari ini, kami sudah melakukan sosialisasi instrumen-instrumen itu kepada semua pihak,” katanya.

Ia mengatakan, Pilkada serentak perlu mendapatkan perhatian karena sebanyak 80% suara pemilihnya akan mencerminkan suara tingkat nasional. Itu berarti, suara pemilih dalam Pilkada serentak tahun ini bisa mencerminkan suara dalam Pilpres.

“Seolah-olah kita bisa berasumsi bahwa keberhasilan Pilkada 2018 itu mencerminkan hasil Pileg dan Pilpres 2019,” katanya.

Menurut Arief, Pilkada adalah proses pengisian jabatan 5 tahun dan alamiah dalam iklim demokrasi. Ia lebih senang menyebutnya dengan tahun pergantian jabatan, alih-alih tahun politik. “Tahun untuk mengisi jabatan dengan sebaik-baiknya sehingga bisa betul-betul menghasilkan pimpinan daerah yang amanah, memikirkan rakyat dan menyejahterakan rakyatnya,” kata dia.***

Baca Juga

Jokowi Terima 3 Nama Calon Hakim Konstitusi

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo telah menerima tiga nama calon hakim konstitusi yang diajukan oleh panitia seleksi (Pansel) hakim Mahkamah Konstitusi (MK).