UU MD3 Tetap Akan Berlaku Efektif pada 14 Maret 2018

UU MD3/ANTARA
Aktivis saat melakukan aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) di Blitar, Jawa Timur, Senin, 26 Februari 2018 lalu.*

SUMEDANG, (PR).- Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang baru direvisi tetap akan berlaku efektif pada 14 Maret 2018, dengan atau tanpa tanda tangan Presiden RI. Tanggal itu merupakan rentang waktu sebulan setelah pembahasan antara pemerintah dan legislatif mengenai UU MD3 disahkan di parlemen.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo akan menunggu sampai tanggal 14 Maret 2018 untuk menyatakan sikapnya terkait UU tersebut. Jokowi dikatakannya akan melihat perkembangan polemik di masyarakat mengenai UU tersebut.

“Kemarin juga Mensesneg dan Menkumham berdialog dengan presiden mengenai langkah yang akan dilakukan. Tentunya presiden punya langkah itu. Tapi, sekali lagi, langkah yang akan dilakukan presiden menunggu tanggal 14 Maret,” katanya di sela-sela pemberian gelar Honoris Causa kepada Megawati Soekarnoputri di IPDN, Jatinangor, Kamis, 8 Maret 2018.

Pramono menambahkan, Presiden selama ini mendengarkan masukan banyak hal terkait dengan polemik UU MD3. Ada yang memberikan masukan untuk mengeluarkan perppu. Ada yang memberikan masukan agar tidak menandatangani UU tersebut. Ada juga yang memberi masukan untuk menandatangani UU itu.

“Yang lebih didengarkan presiden adalah bagaimana masukan dari ahli hukum tata negara dan respon masyarakat. Masyarakat yang paling utama,” katanya.

Presiden Joko Widodo sendiri sampai saat ini belum menandatangani draf UU tersebut karena adanya polemik di masyarakat. Meskipun hal tersebut tidak akan berpengaruh karena UU itu telah disahkan di parlemen.

Saat berada di Sirkuit Sentul, Kabupaten Bogor, Selasa, 6 Maret 2018 lalu, presiden menyatakan masih menunggu kajian terhadap UU tersebut. Ia akan menyatakan sikapnya setelah kajian mengenai UU itu diterima olehnya.

“Saya sudah perintahkan untuk mengkaji apakah tandatangan atau tidak, ataukah dengan keluarkan Perppu. Sampai saat ini, saya belum dapatkan laporan mengenai kajian itu,” katanya.

Yakin akan ditandatangani Presiden

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan keyakinan bila presiden akan menandatangani UU tersebut. Pasalnya, UU MD3 dibahas bersama antara legislatif dan pemerintah. Pengesahannya pun dikatakannya menjadi kesepakatan antara dewan dan pemerintah.

“Walaupun revisi UU MD3 tidak ditandatangani oleh Presiden dalam jangka waktu 30 hari, UU tersebut berlaku secara sah dan mengikat,” katanya.

Ia menyarankan Menkumhan Yasonna Laoly untuk meyakinkan Presiden, bahwa perubahan atau koreksi UU MD3 bisa dilakukan dalam uji materi di MK sebagaimana UU lain yang dinilai tidak sesuai dengan Semangat UUD 1945 dan Pancasila.

Menurutnya, anggapan yang muncul bila beberapa pasal dalam UU MD3 memberikan imunitas kepada anggota dewan pada dasarnya tidak benar. Anggota DPR tetap bisa diproses hukum bila melakukan tindak pidana.

Ia menjelaskan, adanya pasal dalam UU MD3 tentang pemanggilan paksa, dibuat untuk memudahkan kerja DPR sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat. Ia mencontohkan, bila ada kecelakaan di berbagai proyek pembangunan, DPR harus menjalankan tugas dan fungsi dalam bidang pengawasan.

“Bayangkan jika pihak-pihak yang dipanggil, misalnya dari kementerian terkait atau dari kontraktor, tidak mau datang. DPR tidak bisa berbuat apa-apa. Lantas, apa jadinya negara ini? Karena itu, UU MD3 memberikan aturan main yang jelas tentang bagaimana DPR menjalankan tugas dan fungsinya,” kata dia.***

Baca Juga

Jokowi Nilai Amien Rais Bisa Beri Alternatif di Pilpres 2019

BOGOR, (PR).- Presiden Joko Widodo menghormati keinginan Amien Rais yang menyatakan diri maju dalam pemilihan presiden mendatang. Jokowi memandang bahwa Amien Rais memiliki pengalaman panjang dalam politik Indonesia.

Jokowi Ungkap Alasan Yudi Latif Mundur dari BPIP

JAKARTA, (PR).- Yudi Latif memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran Yudi Latif.