Megawati: Minat Perempuan di Dunia Politik Masih Rendah

Megawati Dapat Gelar Doktor Honoris Causa/ARMIN ABDUL JABBAR/PR
PRESIDEN RI ke-5 Megawati Soekarnoputri (tengah) mendapat ucapan selamat seusai acara Penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Padjadjaran di Graha Sanusi Hardjadinata, Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Rabu, 25 Mei 2016. Gelar Doktor Honoris Causa yang diterima Megawati tersebut dalam bidang politik dan pemerintahan.*

SUMEDANG, (PR).- Institut Pemerintah Dalam Negeri memberikan gelar honoris causa di bidang politik dan pemerintahan kepada Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, Kamis, 8 Maret 2018. Dalam orasi ilmiahnya, Megawati berbicara setidaknya mengenai tiga isu.

Pertama adalah mengenai peranan perempuan dalam politik. Menurut dia, meskipun konstitusi telah sejak awal memberikan akses setara bagi partisipasi perempuan dalam politik, namun minat perempuan untuk masuk ke dunia politik dianggapnya masih rendah.

Kedua, Megawati mengkritik pemberlakuan peraturan menteri yang mempercepat usia pensiun peneliti madya dari sebelumnya umur 65 menjadi 60 tahun. Hal itu dipandangnya tidak tepat di tengah kurangnya peneliti.

“Tidak ada salahnya jika aturan tersebut ditinjau kembali. Apalagi saat ini kita sedang berupaya membangun Science Based Policy,” katanya.

Terakhir, Megawati menekankan pentingnya memberlakukan kembali Garis Besar Haluan Negara. Hal itu dipandangnya penting karena selama ini arah pembangunan sering tidak berkelanjutan seiring pergantian kepala negara maupun kepala daerah.

Saat Megawati menjabat presiden, ia masih merupakan Presiden Mandataris MPR. Namun di sisi lain, amandemen terhadap konstitusi UUD 1945 mencabut wewenang MPR untuk menetapkan GBHN.

“Tetapi, saya berjuang keras agar Indonesia tetap memiliki blueprint rencana pembangunan. Karena saya meyakini langkah politik konkret untuk menjaga NKRI yang berideologi Pancasila adalah melalui politik pembangunan,” katanya.

Menurut dia, politik pembangunan yang dirumuskannya adalah untuk mengintegrasikan antar kota-kabupaten, antar provinsi, antar pulau, serta mengikat kuat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tujuh gelar honoris causa

Pemberian gelar honoris causa kepada Megawati saat itu dihadiri juga oleh sejumlah tokoh. Beberapa di antaranya adalah Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Dalam rekam jejaknya, Megawati telah memperoleh 7 penghargaan gelar honoris causa. Gelar honoris causa sebelumnya diperoleh Megawati dari Universitas Waseda, Tokyo, Jepang (2001); Moscow State Institute of International Relation, Rusia (2003); Korea Maritime and Ocean University, Busan, Korsel (2015); Universitas Padjadjaran (2016); Universitas Negeri Padang (2017); dan Mokpo National University, Mokpo, Korsel (2017).

Saat menutup orasi ilmiahnya di IPDN, Megawati mengaku pemberian gelar honoris causa tersebut merupakan beban yang cukup berat. “Saya ucapkan terima kasih kepada IPDN yang telah memberikan gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang politik pemerintahan,” katanya.

Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengatakan, pemberian gelar seperti Honoris Causa tidak hanya diberikan kepada karya-karya yang sifatnya filosofis. Tapi juga diberikan kepada mereka yang membuat prestasi pada kemaslahatan masyarakat. Menurutnya, Megawati memenuhi syarat pemberian gelar dengan kriteria yang terakhir.

“Bu Mega sudah melakukan itu baik ketika menjadi presiden, wakil presiden maupun ketika memimpin partai,” katanya.

Dia menambahkan, persn paling menonjol dari Megawati adalah praktiknya ketika memimpin politik di Indonesia sebagai presiden dan wakil presiden. “Saya kira tepat (pemberian gelar Honoris Causa) dan kita ramai-ramai menghormatinya. Makanya kita datang kesini,” kata dia.***

Baca Juga

Penurunan Tarif Tol Diterapkan dalam Waktu Dekat

JAKARTA, (PR).- Penurunan tarif tol akan diterapkan pada waktu dekat ini. Dalam waktu satu-dua minggu ke depan, pembahasan opsi penurunan tarif tol akan dirampungkan untuk kemudian segera diterapkan.