Akankah Ada Kocok Ulang demi Pilkada?

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla/ANTARA

RAMAINYA kabar terntang reshuffle atau kocok ulang kabinet menyeruak dalam beberapa hari terakhir. Hal itu terjadi tepat bersamaan kala Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur sebagai calon gubernur.

Banyak pihak kemudian memprediksi, Presiden Joko Widodo akan mengambil langkah perombakan kabinet jilid 3. Lebih jauh dari itu, bahkan banyak pihak sampai memperkirakan Jokowi akan merombak posisi-posisi lain bersamaan dengan mundurnya Khofifah Indar Parawansa dari jabatannya sebagai Menteri Sosial.

Setidaknya, beberapa pos yang diprediksi akan dirombak bersamaan dengan mundurnya Khofifah Indar Parawansa, yakni Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas, Menteri Pertahanan, dan Menkopolhukam. Bahkan, Kepala Staf Kepresidenan pun dikabarkan akan mengalami perubahan.

Akan tetapi, kebenaran terkait informasi yang beredar tersebut belum dapat dipastikan sebagai kabar valid.

Tidak hanya itu, waktu perombakan kabinet pun seakan menjadi bahan tebak-tebakan yang seru bagi berbagai kalangan.

Ada yang menyebut, Jokowi akan mengumumkan perombakan kabinet pada kurun waktu 10-12 Januari 2018 sebab pada tanggal-tanggal itulah Khofifah Indar Parawansa secara resmi ditetapkan sebagai calon gubernur Jatim oleh KPU Jatim. Namun hingga kini, isu tersebut tidak juga beranjak menjadi fakta yang sesungguhnya.

Jokowi mengatakan sudah menerima surat dari Khofifah Indar Parawansa pada Rabu 10 Januari 2018 tetapi ia tidak menjelaskan dengan rinci isi surat tersebut. Demikian diwartakan Antara.

Hampir bisa ditebak, surat Khofifah Indar Parawansa tak lain adalah untuk meminta restu Presiden dalam pencalonan gubernur Jatim.

Demi Pilkada, kocok ulang kabinet menjadi formula yang sudah dua kali dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam tiga tahun lebih kepemimpinannya.

Upaya ini dilakukan untuk memperkuat tim kerja Presiden sekaligus memilih "para jenderal perang" yang andal demi mewujudkan janji-janji pemerintahan kepada rakyat.

Akan tetapi, perombakan kabinet pun bukan sembarang. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan agar semua pihak dapat menerima perubahan yang dilakukan tanpa menimbulkan kontroversi dan polemik yang berlarut.

Pilkada kemudian menjadi salah satu pemicu atas dilakukannya perombakan kabinet agar kemudian pemerintahan di tingkat pusat dapat merespons dengan cepat perombakan pimpinan di tingkat daerah.

Partai-partai pendukung dan oposisi pun menjadi pertimbangan lain yang benar-benar harus dikalkulasikan dengan super cermat dalam upaya reshuffle kabinet.

Misalnya saja terkait Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar sehingga terjebak pada isu rangkap jabatan yang tidak dibenarkan peraturan.

Sirojudin Abbas, peneliti SMRC, kemudian meragukan Jokowi akan mencopot jabatan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian. Demikian Antara melaporkan.

Alasan dan kekhawatiran bahwa perombakan akan mengganggu hubungan Jokowi dengan Partai Golkar pun menjadi pertimbangan serius.

Sebagai salah satu mesin politiknya untuk Pilpres 2019, sepertinya Jokowi pun tak ingin hubungannya renggang dengan partai berlambang pohon beringin tersebut.

Boleh jadi, hal-hal itulah yang kemudian menjadi pertimbangan tersendiri sehingga Jokowi hingga detik ini belum mengambil langkah untuk mengocok ulang kabinetnya.

Peta politik Pilkada terutama Pilkada Serentak 2018 telah menjadi komponen penting dalam upaya memanaskan mesin politik menjelang Pilpres 2019.

Maka, perombakan kabinet pun akan mendatangkan pengaruh nyata bagi debut Jokowi jika ingin menjalankan dua periode pemerintahannya.

Oleh karena itu, kocok ulang kabinet pun menjadi salah satu langkah yang kerap ditempuhnya sekaligus untuk mengakomodasi dukungan dari berbagai pihak.

Hanya, reshuffle kabinet memang nyata-nyata akan mengubah peta politik yang ada meski upaya tersebut juga dilakukan sebagai langkah untuk merespons perubahan peta politik yang terjadi.

Partai-partai politik yang mengalami perubahan kepemimpinan atau bahkan konflik internal kerap kali mengubah kebijakan dan pandangan politik awal mereka.

Koalisi antarmereka dalam momentum pilkada di berbagai daerah pun menjadi salah satu peta politik yang dapat diacu untuk kemudian dipelajari lebih lanjut.

Seorang politisi ulung saja terkadang bisa terpeleset lantaran salah membaca peta politik yang berkembang.

Maka, Jokowi yang bahkan seringkali disebut sebagai "anak bawang" dalam kancah politik di Tanah Air pun tak ingin terjebak di "lumpur" persoalan karena salah membaca peta politik.

Oleh sebab itulah, rencana perombakan kabinet yang sudah beberapa kali mengemuka sejak akhir tahun lalu belum juga terealisasi faktanya.

Sementara itu, ada saja yang menebak, rumor reshuffle justru diembuskan sendiri oleh "istana" untuk mengetahui respons masyarakat di tingkat akar rumput.

Hal itu terjadi karena tidak ada orang yang ingin mati konyol lantaran salah memprediksikan langkah. Bahkan keledai pun tidak akan terperosok dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya.

Maka demi Pilkada yang jadi pemanas mesin politik menuju tahun politik 2019, kocok ulang boleh jadi akan menjadi pertimbangan serius Jokowi dalam waktu dekat.***

Baca Juga