Verifikasi Faktual Susutkan Peserta Pemilu 2019

Pemilu 2019, Klarifikasi Data Ganda Keanggotaan Partai/RIRIN NUR FEBRIANI/PR
801 Data Ganda Keanggotaan Parpol Harus Diklarifikasi KPU Kota Cimahi Ke Lapangan.

JAKARTA, (PR).- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang kewajiban partai politik mengikuti verifikasi faktual dinilai dapat menyusutkan peserta Pemilu 2019.

"Kalau KPU (Komisi Pemilihan Umum -red) benar-benar melaksanakan aturan ini secara fair, maka sangat mungkin jumlah partai politik peserta Pemilu 2019 akan menyusut," ujar Pengamat Politik Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin di Jakarta, Kamis 11 Januari 2018.

Hal itu karena, lanjut Direktur Eksekutif Sigma tersebut, jangankan untuk dapat memenuhi persyaratan di tingkat kecamatan, untuk lolos verifikasi faktual di tingkat kabupaten/kota saja bukan perkara mudah bagi sejumlah partai politik yang akan menjadi peserta Pemilu 2019.

"Boleh jadi banyak partai politik yang akan oleng atau sempoyongan. Ujung-ujungnya mereka bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU dan gagal menjadi peserta Pemilu 2019. Sekali lagi, kondisi ini bisa terjadi jika KPU benar-benar fair dalam melakukan verifikasi faktual," kata dia sebagaimana dikutip dari Antara.

Ia mengatakan ketentuan verifikasi faktual kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan ini bisa dibilang sebagai aturan baru. Ketentuan ini tidak dilakukan terhadap partai politik peserta Pemilu 2014.

Pasca dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 hari ini Kamis 11 Januari 2018, maka tidak ada lagi partai politik yang terbebas dari kewajiban mengikuti verifikasi faktual.

Modal ongkang-ongkang kaki

Jika sebelumnya sepuluh partai politik pemilik kursi DPR hanya diwajibkan mengikuti verifikasi faktual di Provinsi Kalimantan Utara dan beberapa kabupaten/kota saja, maka setelah jatuh Putusan MK seluruh partai politik peserta Pemilu 2014 wajib diperiksa alias dicek kembali pemenuhan persyaratannya di 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan.

Jadi terhitung sejak hari ini, Kamis 11 Januari 2018, tidak ada lagi partai politik yang akan menjadi peserta Pemilu 2019 hanya bermodal ongkang-ongkang kaki saja. Dan tidak bisa dengan mudah langsung ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019.

Semuanya harus diteliti secara faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, keanggotaan dan keberadaan kantornya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan khusus untuk kepengurusan, Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU agar melakukan verifikasi faktual sampai ke tingkat kecamatan, sesuai ketentuan undang-undang.***

Baca Juga