Pilkada Serentak 2018, Penundaan Proses Hukum Kandidat Ditolak

Gerakan sadar pilkada serentak/USEP USMAN NASRULLOH/PR
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Agus Hasbi dan Asisten Pemerintahan Yudi bersama perwakilan dari partai politik, pemilih pemula dan unsur lainnya melepaskan balon pada pencanangan Gerakan Sadar Pilkada Serentak.

JAKARTA, (PR).- Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat bersama seluruh pemangku kebijakan untuk membahas sejumlah isu krusial yang disinyalir akan terjadi pada Pilkada 2018. Isu krusial dibahas dalam rapat yang digelar di Gedung DPR RI, Kamis 11 Januari 2018. 

DPR RI dalam hal ini Komisi II dan III mengundang juga pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam rapat tersebut.

Salah satu isu yang cukup jadi sorotan di antaranya adalah penghentian sementara proses hukum para kandidat yang mengikuti Pilkada Serentak 2018. Usulan ini datang dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian namun menuai pro kontra dari sejumlah peserta rapat hingga akhirnya usulan ini dikembalikan lagi ke aparat penegak hukum.

"Poin ini kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk membuat kajian atau kesepakatan sendiri? Setuju ya," kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR Fadli Zon.

Beberapa penolakan di antaranya hadir dari Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Rufinus Hotmaulana Hutauruk. Menurut dia, penundaan proses hukum saat Pilkada Serentak 2018 tidak menjelaskan secara spesifik ini soal jenis pidana yang ditunda prosesnya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani juga mengatakan, usulan ini bisa saja dilakukan selagi kandidat yang terkena proses hukum masih berstatus sebagai saksi. Namun, jika sudah tersangka, diskresi ini tentunya akan bertentangan dengan prinsip hukum.

“Semua pihak harus mendapat perlakuan yang sama di muka hukum. Tapi kalau jadi saksi, jangan sampai seorang calon kepala daerah (dalam Pilkada 2018 -red) kalah hanya karena dipanggil sebagai saksi," ujar Arsul.

Peluru bagi lawan

Dalam rapat, KPK juga menjadi salah satu pihak yang menolak usulan Tito. Ketua KPK Agus Rahardjo, mengatakan calon-calon kepala daerah peserta Pilkada Serentak 2018, yang terindikasi terjerat kasus korupsi, proses hukumnya tak perlu ditunda hingga Pilkada selesai. Apalagi kalau calon kepala daerah bersangkutan ternyata dalam perjalanannya maupun sebelum pengesahan sudah nyata-nyata melakukan tindak pidana korupsi.

“Maka penegak hukum harus segera menangkap sinyal itu. Begitu juga Operasi Tangkap Tangan (OTT), proses hukum tetap tak boleh berhenti. Kalau memang ada pelanggaran hukum harus ditindak," ujar Agus.

Sementara Tito menilai diskresi perlu dilakukan agar proses demokrasi tetap bisa berlangsung adil. Menurut dia, saat Pilkada 2018 para calon berusaha untuk menarik hati publik. Jika proses hukum tidak dihentikan sementara khawatir akan dipolitisasi dan jadi peluru bagi lawan politiknya.

“Lagi pula, selama proses hukum berjalan, seseorang belum bisa dipastikan bersalah atau tidak. Tapi kalau Pilkada sudah selesai, terpilih atau tidak, proses sebagai saksi atau tersangka bisa dilanjutkan," ucapnya.

Kecuali OTT

Namun, Tito menambahkan, pengecualian terjadi pada kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT). Menurut Tito, untuk penegakan hukum yang sifatnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tetap harus diteruskan dan ditegakkan pada siapapun, termasuk calon yang sedang melewati masa pemilihan.

"Walaupun dia sudah ditetapkan sebagai calon, kalau kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) tidak apa-apa (proses hukum berlanjut -red), misalnya kalau memakai uang disawer-sawer, atau membayar penyelenggara atau pengawas, tangkap!" kata Tito.***

Baca Juga