Imbas Dugaan Persekongkolan, Fredrich Yunadi Diperiksa KPK Jumat Ini

Fredrich Yunandi/ANTARA
PENGACARA Setya Novanto, Fredrich Yunandi, memasuki ruang perawatan Setya Novanto di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta, Kamis 16 November 2017. Setya Novanto mengalami kecelakaan lalu lintas dan saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Medika Permata Hijau.*

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil advokat Fredrich Yunadi yang juga mantan kuasa hukum Setya Novanto, untuk diperiksa sebagai tersangka. Pemanggilan ini dilakukan atas dugaan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan kasus KTP  elektronik atas tersangka Setya Novanto.

"Tadi saya cek juga, direncanakan pemeriksaan dilakukan pada hari Jumat. Kami harap yang bersangkutan dapat memenuhi proses hukum," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2018 seperti dilansir Kantor Berita Antara.

KPK pun mengharapkan Fredrich dapat memenuhi panggilan KPK setelah dia ditetapkan tersangka, Rabu, 10 Januari 2018. "Jika memang ada tanggapan dan bantahan nanti bisa disampaikan oleh yang bersangkutan saat dirinya hadir memenuhi panggilan KPK tersebut," ucap Febri.

KPK telah menetapkan Fredrich Yunadi alias Fredy Junadi yang juga mantan kuasa hukum Novanto dan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta Barat Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama untuk memalsukan tersangka Setya Novanto ke Rumah Sakit untuk dilakukan rawat inap. Data medis juga diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Bekerjalah sesuai etika profesi

Atas perbuatannya tersebut, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah2.jpg

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

KPK telah memeriksa 35 orang saksi dan ahli dalam proses penyelidikan sebelum penetapan dua tersangka tersebut.

KPK pun mengimbau agar pihak-pihak yang menjalankan profesi sebagai advokat ataupun dokter agar bekerja sesuai dengan etika profesi. Bekerja harus dengan itikad baik baik dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela serta tidak menghambat atau menghalang-halangi proses hukum yang berlaku, khususnya upaya pemberantasan korupsi.***

Baca Juga

Putri Setya Novanto Penuhi Panggilan KPK

JAKARTA, (PR).- Dwina Michaella, anak dari Setya Novanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan s