KPK Periksa Mantan KSAU Agus Supriatna Terkait Pengadaan Helikopter

KPK/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memeriksa mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Purnawirawan Agus Supriatna dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101 di TNI AU Tahun 2016/2017.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Irfan Kurnia Saleh," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu 3 Januai 2018.

Agus Supriatna sudah mendatangi Gedung KPK RI sekitar pukul 9.30 WIB. Namun, dia tidak memberikan komentar apa pun saat tiba dan langsung masuk gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Sebelumnya, Agus Supriatna tidak memenuhi panggilan KPK sebanyak dua kali yaitu pada 27 November 2017 dan 15 Desember 2017.

Saat itu, Pahrozy, kuasa hukum Agus Supriatna menyatakan bahwa kliennya sedang berada di luar negeri untuk menjalankan ibadah umrah.

"Kami sampaikan kepada penyidik KPK, klien kami belum bisa hadir karena masih umrah. Nanti kalau beliau sudah di Indonesia, kami akan sampaikan kepada penyidik beliau akan memenuhi panggilan," kata Pahrozy di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 15 Desember 2017 lalu.

Irfan Kurnia Saleh, Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dari unsur swasta dalam kasus tersebut.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui hakim tunggal Kusno menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Irfan Kurnia Saleh dalam putusan yang dibacakan Jumat 10 November 2017.

Dalam putusannya, Hakim Kusno menilai penetapan tersangka terhadap Irfan Kurnia Saleh sah secara hukum.

Selain itu, dalam putusannya, Hakim Kusno juga menilai telah ada pemeriksaan calon tersangka sehingga penetapan Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka sah secara hukum. Demikian dilaporkan Antara.

Hakim Kusno juga menolak dalil pemohon yang menyebutkan KPK tidak berwenang untuk mengangkat penyelidik yang tidak berasal dari kepolisian.

Irfan Kurnia Saleh diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU Tahun 2016/2017.

Akibatnya, diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp 224 miliar.

Irfan Kurnia Saleh disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, POM TNI telah menetapkan lima tersangka terkait dengan kasus itu. Lima tersangka itu yakni anggota TNI AU atas nama Kolonel Kal FTS SE sebagai Kepala Unit Pelayanan Pengadaan, Marsekal Madya TNI FA yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa, Letkol Admisitrasi WW selaku pejabat pemegang kas atau pekas, Pelda (Pembantu Letnan Dua) SS staf pekas yang menyalurkan dana kepada pihak-pihak tertentu, dan Marsda TNI SB selaku asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara.***

Baca Juga

Usai Diperiksa KPK, Setya Novanto: Sehat

JAKARTA, (PR).- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Selasa 19 Desember 2017 memeriksa Setya Novanto sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP.

Lagi, Kepala Daerah Terjaring OTT KPK

JAKARTA, (PR).- Tim satuan tugas penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjaring kepala daerah yang terlibat rasywah dalam operasi tangkap tangan (OTT).