Kena Serangan Jantung, BPJS Serahkan Klaim Rp 605 Juta

Ilustrasi Serangan Jantung/INDEPENNDENT

JAKARTA, (PR).- BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) senilai Rp 605 juta kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan YM (53) yang bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Almarhumah meninggal dunia terkena serangan jantung saat bekerja di kantor sebagai karyawan di Bagian Pengadaan KPK pada 7 November 2017.

"Kami turut berbelasungkawa atas kejadian ini. Santunan ini merupakan tanggung jawab kami kepada seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jika terjadi risiko kecelakaan kerja terhadap peserta kami, maka tugas kami adalah wajib memenuhi tanggung jawab kepada peserta ataupun ahli waris, semoga santunan ini bisa bermanfaat untuk membantu kelangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan, kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto di Jakarta, Rabu 3 Januari 2018.

Penyerahan santunan itu diserahkan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dan Basaria Pandjaitan bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto kepada ahli waris YM di gedung KPK, Jakarta. Menurut peraturan, jika ada peserta BPJS Ketenagakerjaan meninggal dunia saat bekerja, termasuk saat menuju tempat kerjanya dan saat pulang, berhak mendapatkan klaim JKK sebesar 48 kali gaji yang dilaporkan.

Dikatakan, sesuai dengan amanah Undang-Undang, BPJS Ketenagakerjaan bertugas untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di Indonesia melalui 4 program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKm).

"Dengan adanya peraturan tersebut, itu artinya seluruh perusahaan atau pemberi kerja wajib untuk mendaftarkan pekerjanya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," jelas Agus.

Profesi berisiko tinggi

Menurut data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, KPK telah terdaftar sebagai peserta sejak Juli 2015 dan November 2017. Diketahui terdapat 1.519 pekerja yang telah terdaftar menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Sepanjang tahun 2017, KPK telah melakukan klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 629 Juta dengan total 2 kasus klaim.

Wakil Ketua KPK Alex Areata mengatakan, pegawai merupakan aset yang paling berharga. Dengan itu pihaknya harus menjamin keamanan, keselamatan dan kesejahteraannya saat ini dan masa depannya bagi para pegawai di lingkungan kerja KPK. 

"BPJS Ketenagakerjaan sudah sangat baik dalam memberikan pelayanan kepada pesertanya dalam ketepatan dan kecepatan. Hal ini kami rasakan sendiri oleh peristiwa yang menimpa pegawai kami. Kami juga berharapan pelayanan ini dapat terus ditingkatkan dan merata kepada seluruh pekerja yang ada di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.

"Kami juga menyadari dengan profesi yang disandang ini merupakan profesi dengan nilai risiko tinggi, sehingga dibutuhkan jaminan yang baik agar para pegawai kami dapat bekerja dengan tenang dan nyaman," tutur Alex.

Agus berharap, semoga dengan penyerahan santunan secara langsung oleh KPK ini dapat memberi contoh baru untuk masyarakat pekerja akan haknya sebagai pekerja dalam mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan ini merupakan kewajiban pemberi kerja.***

Baca Juga

Banyak Persoalan, UU BPJS Harus Direvisi

JAKARTA, (PR).- Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Prof Dr Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, banyak persoalan yang muncul dalam tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Bambang Soesatyo Klaim KPK Setuju Pilkada Melalui DPRD

JAKARTA, (PR).- Ketua DPR Bambang Soesatyo mengemukakan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK setuju dengan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD karena persoalan yang ditimbulkan dari pelaksanaan pilkada langsung seperti maraknya k

Amien Rais Dukung Konvensi Capres 2019

JAKARTA, (PR).- Tokoh reformasi yang juga mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Muhammad Amien Rais, mendukung rencana penyelenggaraan Konvensi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2019.