Badan Siber Siap Bekerja, Bertanggung Jawab Langsung pada Presiden

Wawancara/MUHAMMAD ASHARI/PR
KEPALA Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi menjawab pertanyaan wartawan seusai pelantikannya di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 3 Januari 2018.*

JAKARTA, (PR).- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan bekerja langsung di bawah pengawasan presiden. Badan hasil revitalisasi Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) ini akan diarahkan kepada perluasan pertahanan dan keamanan serta pembangunan ekosistem siber di Indonesia.

Presiden Joko Widodo melantik Djoko Setiadi untuk mengepalai badan yang proses revitalisasinya tercatat telah berlangsung setahun terakhir ini, di Istana Negara, Rabu, 3 Januari 2018. Dia dilantik dengan dasar Keputusan Presiden Nomor 130/P/2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Lemsaneg dan Pengangkatan Kepala BSSN. Djoko sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lemsaneg sejak 2011.

Djoko mengatakan, sebagai badan yang bertanggungjawab langsung kepada presiden, BSSN kini memiliki tugas dan kewajiban yang semakin besar. Presiden, katanya, mengarahkan langsung agar lembaga ini harus menjangkau keamanan seluruh warga negara Indonesia. 

"Kami segera menyelesaikan struktur organisasi. Akan segera dibereskan, diperkirakan pertengahan bulan ini sudah bisa bekerja," katanya seusai pelantikan. 

Revitalisasi Lemsaneg menjadi BSSN ini menghasilkan beberapa perubahan struktur organisasi. Dia menyebutkan, ada penambahan 1 pejabat deputi di dalamnya sehingga totalnya menjadi 4 deputi. Selain itu, muncul juga jabatan wakil kepala dimana sebelumnya tidak ada. 

BSSN dan tahun politik

Djoko berusaha meyakinkan, pembentukan BSSN tidak ada kaitannya dengan dukungan tertentu kepada salah satu partai politik. Menurutnya, meskipun lembaga ini merupakan lembaga baru, namun tulang punggungnya, yakni Lemsaneg, sudah dibentuk sejak tahun 1946. Sejak awal mula pembentukannya hingga saat ini, katanya, lembaga sandi negara tidak pernah berpihak. 

"Kami netral, betul-betul tidak diatur oleh siapapun. Dan tujuan kami adalah mengamankan dan membantu pemerintah menangani dunia siber," tuturnya. 

Djoko menjawab hal tersebut terkait juga dengan pertanyaan apakah presiden memberikan arahan langsung kepada BSSN untuk menghadapi tahun-tahun politik dua tahun ke depan. Menurutnya, lembaga ini hanya akan berupaya mengondisikan area siber aman dan tenang. 

"Sehingga pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan pilihan terbaik," tuturnya. 

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pengamanan dunia siber sudah menjadi keniscayaan. Cepat atau lambat, tuturnya, lembaga yang menangani pengamanan siber harus dimiliki oleh negara. 

"BSSN memang dibutuhkan dalam perkembangan lingkungan global, regional, nasional saat ini," tuturnya.

Wiranto menambahkan, selama ini beberapa lembaga telah mengembangkan sistem pengamanan sibernya sendiri, di antaranya seperti TNI, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Narkotika Nasional. Dengan dibentuknya BSSN, katanya, akan ada satu wadah terpusat yang akan mengembangkan sistem siber nasional. *** 

Baca Juga

Jokowi Soroti Masalah Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

JAKARTA, (PR).- Calon tenaga kerja yang latar belakang pendidikannya sekolah dasar dan menengah harus diperbaiki tingkat keterampilan dan kompetensinya. Hal itu agar mereka bisa menjadi tenaga kerja yang bisa diserap oleh industri. 

Meresmikan Kereta Api Bandara, Jokowi Berpenampilan Santai

TANGERANG, (PR).- Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian Kereta Api Bandara di Stasiun KA Bandara Soekarno Hatta, Selasa, 2 Januari 2017. Presiden Jokowi juga menjajal KA dari bandara ke Stasiun Sudirman Baru.

Jokowi Jamin Bali Aman bagi Wisatawan

DENPASAR, (PR).- Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, kedutaan-kedutaan, serta maskapai penerbangan untuk aktif memberikan informasi terkini dan akurat mengenai kondisi Bali.

Pembangunan UIII Dibahas dalam Rapat Terbatas

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas mengenai pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Istana Negara, Kamis, 18 Januari 2018. UIII direncanakan dibangun di Cimanggis, Kota Depok.