Laporan Politik Akhir Tahun 2017: Menjadi Riuh karena Isu SARA

Warga mengikuti acara Reuni 212 di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu 2 Desember 2017/REUTERS

HIRUK pikuk yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 masih menyisakan euforia di masyarakat. Satu yang paling kentara adalah penggunaan aspek primordialisme. Alhasil, kini, terjadilah polarisasi yang secara tegas membagi masyarakat menjadi dua puak. 

Kondisi itu tak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga dunia maya, dan itu berimbas terhadap banyak kebijakan negara. Diperkirakan, hal itu tidak akan berubah, setidaknya sampai pelaksanaan Pemilihan Presiden 2019 mendatang. 

Peneliti Wahid Foundation, Alamsyah, menilai bahwa fenomena menajamnya penggunaan isu SARA di masyarakat sebenarnya tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di serata dunia. Hal itu dipicu oleh banjirnya informasi di media sosial yang, celakanya, tidak diverifikasi oleh para penggunanya.

Menurut dia, ketidaksukaan terhadap suatu kelompok sebenarnya alamiah. Namun, yang menjadi masalah ketika ketidaksukaan itu direspons secara berlebihan dan semakin mengemuka dalam momentum politik. 

Penggunaan isu identitas pun terindikasi akan digunakan kembali. Hal itu mengingat isu tersebut cukup efektif untuk mendulang suara.

”Wahid Foundation memang belum ada riset khusus mengenai pilkada. Tapi, dalam kajian kami, isu agama dan ujaran kebencian masih akan dipakai oleh para pihak yang berkepentingan,” ucapnya.

Penggunaan isu SARA pun berubah seiring dengan konteks dan informasi terkini yang mencuat di masyarakat. Pada 2016, misalnya, survei Wahid Foundation menunjukkan bahwa kelompok paling dibenci adalah LGBT. 

Sementara pada 2017, kebencian beralih kepada kelompok komunis. Alamsyah tak menampik, ada yang bermain dalam penggiringan opini tersebut.

Meski di satu sisi banyak dampak negatif, menguatnya isu SARA juga bisa berdampak positif jika tokoh masyarakat bisa mengelolanya. Pasalnya, intoleransi bisa mendorong orang untuk lebih terbuka menerima perbedaan. Adapun langkah preventif yang perlu dilakukan. 

Beberapa di antaranya, pemerintah harus tegas menindak pelaku yang terbukti melakukan ujaran kebencian berbasis SARA dan memastikan proses monitoring di masyarakat.

”Ada juga proses pemantauan dan monitoring terhadap pilkada yang bersih dan menentang ujaran kebencian. (Hal itu harus dipastikan oleh) masyarakat, Bawaslu, dan pengawas daerah. Selain itu, tokoh masyarakat pun harus bisa meredam dan mengelola kalau isu ini bertendensi negatif,” jarnya.

Terjadi di Jabar?

Apa yang berlaku di DKI Jakarta bukan tidak mungkin terjadi pula di Jawa Barat dalam pemilihan gubernur/wakil gubernur 2018 mendatang. 

”Saya melihat, di Jawa Barat juga bisa seperti itu, tapi tidak akan seekstrem Jakarta,” ujar Yaya Mulyana Aziz, pengamat politik dari Universitas Pasundan. 

Ia mengatakan itu dalam diskusi Refleksi Akhir Tahun 2017 Bidang Politik di Aula Pikiran Rakyat, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin 18 Desember 2017.

Kegiatan itu digagas oleh Gema 77/78, Universitas Pasundan, dan HU Pikiran Rakyat. Tiga pembicara dihadirkan. Selain Yaya, ada pula Karim Suryadi dan Achmad Sjarmidi.

Yaya berpendapat, dalam Pilkada Jawa Barat nanti, pemilih akan mempertimbangkan aspek primordial sebelum menjatuhkan pilihan. Hanya, dia menilai, dari beberapa figur bakal calon yang mengemuka, pembeda antara satu dengan yang lain tidak terlampau mencolok.

Oleh karena itu, persoalannya kemudian adalah siapa kandidat yang bisa mengambil hati para calon pemilih dengan menggunakan aspek primordial tersebut. Tidak mengherankan jika sejumlah bakal calon sudah mulai bergerak untuk mendekati kalangan tokoh adat serta tokoh agama.

Hal senada dinyatakan Achmad Sjarmidi. Pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, visi,  misi,  dan program pasangan calon tidak menjadi faktor utama penentu kemenangan. Hal itu meski pendidikan politik, misalnya lewat debat calon, di media massa sudah diupayakan.

”Terlihat bahwa munculnya kembali kekuatan primordial di samping tuduhan terhadap ikut sertanya kelompok bisnis berlatar kepentingan kapital memengaruhi pilihan dalam pilkada. Sementara peran partai dalam pilkada menjadi terdistorsi dari peran yang sesungguhnya sebagai representasi kehendak rakyat. Partai politik seolah-olah kehilangan otonomi,” ujar Achmad.

Dia menilai, berbagai dinamika yang terjadi pada tahun 2017 menunjukkan bahwa fungsi pengaderan belum berjalan dengan baik di partai politik. 

”Calon yang diusung partai atau koalisi partai dalam pilkada bahkan didapat dari rekrutmen instan. Terkadang masyarakat pemilih bingung dengan pasangan calon yang diusung. Fenomena ini menyebabkan publik percaya bahwa ada kepentingan yang lebih besar di luar partai yang dapat mengalahkan kebijakan pengaderan calon pemimpin dari partai politik,” katanya.

Catatan lainnya berkaitan dengan oligarki elite partai yang cenderung semakin nyata dalam membuat kebijakan penentuan calon dalam pilkada dan kebijakan lainnya. 

”Kebijakan yang dihasilkan dari kalkulasi politik para elite partai tersebut kadang sukar dipahami masyarakat, bahkan oleh fungsionaris dan kader partai sekalipun. Seolah-olah struktur dan mesin partai tidak berjalan,” tuturnya.

Dia juga menyoroti minimnya komunikasi politik langsung ke masyarakat, baik oleh partai maupun calon penguasa yang diusung partai. 

Pemilih tidak dilibatkan dalam penentuan calon pemimpin daerah. Pemilih tinggal menerima apa yang disodorkan oleh koalisi partai dan terkadang tanpa kriteria yang jelas.

”Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih dalam penentuan kriteria yang diinginkan dari seorang calon pemimpin agar dapat memahami kebutuhan pemilih serta melayani publik dengan baik ketika berkuasa. Komunikasi politik dengan pemilih hanya terjadi pada masa kampanye yang sangat terbatas,” katanya.

Karim Suryadi menilai, penggunaan aspek primordial dalam menentukan pilihan pribadi merupakan hal yang wajar. 

Pemilih akan cenderung menjatuhkan pilihan kepada sosok yang secara primordial dekat, memiliki kesamaan, atau memiliki keterkaitan.

Namun, perlu dicatat pula bahwa primordialisme ini berlaku untuk masing-masing pribadi, tidak untuk dipaksakan terhadap orang lain. 

”Tidak ada dosa melibatkan emosi dan keyakinan. Yang tidak boleh dilakukan adalah memaksakan pilihan orang karena preferensi keyakinan,” ujarnya.

Cegah penggunaan isu SARA

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, berkembangnya penggunaan isu SARA, terutama memasuki musim politik nanti, harus dicegah dengan kemauan moral para elite partai politik. 

Menurut dia, parpol harus mencegah kandidatnya untuk menggunakan isu SARA sebagai strategi pemenangan.

”Kandidat pun harus mampu menahan diri dan menghindari penggunaan isu SARA. Tim pemenangan yang bergerak di akar rumput ini juga harus diperhatikan. Sebagai garda terdepan, anggota tim pemenangan paling berpeluang menggoreng isu SARA,” katanya.

Dalam konteks ini, peran masyarakat dan para sukarelawan independen menjadi sangat penting. Mereka harus memantau, mencegah, dan melawan jika isu SARA digunakan dalam politik. Mereka pun tak boleh sungkan untuk melapor.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eriko Sutorduga tak menampik, isu SARA masih berpotensi digunakan dalam Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. 

”Kalau itu terjadi, ya kami meminta kepada aparat penegak hukum, Bawaslu, KPU, untuk bertindak tegas,” katanya.

Namun, satu hal penting dan perlu dipikirkan adalah langkah preventif. Dia menilai, isu SARA bisa menajam karena didukung oleh kesenjangan ekonomi di masyarakat. 

Oleh karena itu, perlu langkah perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah dan berdampak langsung terhadap masyarakat.

Hal senada dinyatakan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sodik Mujahid. Hal itu lantaran adanya anggota masyarakat yang kuat berpegang kepada komitmen SARA. Di lain sisi, ada peristiwa/kasus SARA yang dilakukan oleh elite-elite bangsa, termasuk oleh petinggi partai atau calon yang akan maju dalam kontes politik.

”Dua faktor ini yang memperkuat. Oleh karena itu, presiden, kepala daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat harus terus mengedukasi masyarakat untuk tidak mengeksploitasi masalah SARA dalam Pilkada. Mereka harus berorientasi kepada kapasitas, visi dan misi, serta program kerja calon. Dengan berbagai kelemahan, kebijakan dan kampanye tentang hal ini sebenarnya dilaksanakan dengan baik oleh Presiden Soeharto dan rezim Orde Barunya,” kata Sodik.

Langkah lainnya, sebelum pilkada dimulai, para elite politik dan kandidat hendaknya menyepakati komitmen untuk tidak mengekploitasi SARA dalam pilkada

”Bawaslu dan aparat keamanan harus tegas dan adil untuk menegakkan aturan jika ada calon yang mengekploitasi SARA dengan melanggar UU,” ucapnya.***

Baca Juga