KPK Siap Beberkan Keterlibatannya di Persidangan, Bukti untuk Setya Novanto Kian Kuat

Setya Novanto/ANTARA

JAKARTA, (PR).- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) siap membeberkan bukti-bukti keterlibatan Setya Novanto dalam kasus korupsi pengadaan paket e-KTP.

Bukti-bukti berupa rekaman komunikasi, dokumen, dan surat itu dinilai akan menjelaskan bahwa Setya Novanto merupakan aktor intelektual dalam kasus tersebut.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, bukti-bukti terangkum di dalam berkas dakwaan yang sudah dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum pada 6 Desember 2017 lalu.

”Untuk proses penanganan perkara dan substansinya, kami pastikan, kasus KTP elektronik ini didukung oleh bukti yang kuat. Penyidikan sudah kami lakukan sejak lama. Untuk tersangka pertama pada saat itu, Irman dan Sugiharto, sudah divonis bersalah di pengadilan tinggi,” ucapnya, Minggu 10 Desembe r 2017.

Bahkan, menurut dia, terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong –yang kini masih menjalani proses persidangan—sudah mengakui perbuatannya dalam korupsi proyek tahun 2011-2012 itu. Mengaku tak hanya sendiri, Andi Narogong pun menjelaskan keterlibatan Setya Novanto dalam kasus tersebut.

”Ada satu orang lagi (Andi Narogong) yang diproses di persidangan. Bahkan sudah mengakui perbuatannya dan menjelaskan dugaan keterlibatan SN dalam kasus e-KTP ini. Jadi, kami yakin betul kasus ini ditangani berdasarkan bukti dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Febri menyatakan KPK enggan menanggapi spekulasi soal penunjukan majelis hakim yang kini diketuai oleh hakim Yanto, menggantikan Jhon Halasan Butarbutar. Sebagaimana diketahui, hakim Jhon merupakan pimpinan majelis yang memimpin persidangan Irman, Sugiharto, dan Andi Narogong. Namun, kini, posisinya digantikan oleh hakim Yanto karena hakim Jhon dimutasi ke Pontianak.

Menurut Febri, susunan majelis hakim yang sudah ditetapkan patut dihargai. KPK percaya majelis hakim menjunjung tinggi sikap independen sekaligus ketidakberpihakan. Oleh karena itu, siapapun hakim yang ditunjuk akan mengadili secara independen.

”Kami percaya dengan independensi dan imparsialitas kekuasaan kehakiman, ditunjukan oleh hakim-hakim yang akan mengadili secara independen. Nanti kami akan buktikan semua perbuatan yang diduga dilakukan oleh SN dan juga pihak-pihak lain yang terkait dalam proses dakwaan dan proses persidangan nanti. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari komposisi majelis hakim yang baru. Kami hormati itu dan kami akan buktikan seluruh dakwaan yang sudah disampaikan tersebut,” tuturnya.

Pada Minggu 10 Desember 2017, wartawan sempat menanyakan ihwal bukti-bukti yang akan disiapkan KPK.

Walakin, Febri enggan mengungkapkan secara detail. Ia hanya menjelaskan bahwa komisi antirasywah memiliki bukti kuat, terdiri atas keterangan para saksi yang tentu akan dihadirkan juga dalam persidangan, bukti dokumen, surat, serta ribuan barang bukti dari penyidikan dan persidangan.

”KPK sudah punya bukti yang kuat. Ada keterangan saksi, bukti dokumen, surat, dan juga barang bukti yang jumlahnya sangat banyak,” katanya.

Kesesuaian

Hal itu semakin diperkuat bukti yang terungkap dalam persidangan Andi Narogong. Andi Narogong sudah mengakui, bahkan menjelaskan, pertemuan-pertemuan yang dilakukan dengan Setya Novanto dan pihak lain. Ia juga mengakui adanya aliran dana ke sejumlah pihak dan dugaan alokasi commitment fee untuk  pihak-pihak tertentu.

Berdasarkan keterangan Andi Narogong pun, kata dia, KPK telah menemukan kesesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain. Cukup banyak saksi yang mengatakan dan mengonfirmasikan hal itu.

”Apa yang disampaikan oleh terdakwa Andi Agustinus tentu saja menambah kekuatan penanganan perkara e-KTP secara keseluruhan. Hal itu sudah diuraikan, ada di sana (berkas dakwaan). Tentu kami akan melihat kesesuaian dengan bukti-bukti yang lain,” ucapnya.

Sikap kooperatif dalam pengusutan kasus korupsi e-KTP jugalah yang membuat KPK mengabulkan permohonan Andi Narogong untuk menjadi justice collaborator. Keterangan Andi Narogong atas dugaan peran Setya Novanto tentu saja berimplikasi terhadap proses penanganan perkara yang melibatkan ketua DPR itu, mulai dari proses penyidikan sampai dengan persidangan.

”Ya, salah satu syarat dikabulkannya (permohonan) seseorang menjadi JC itu adalah ketika informasinya itu dapat membuka keterlibatan pihak lain yang perannya lebih besar,” ujarnya.***

Baca Juga

KPK Panggil Dua Kepala Dinas Kabupaten Bandung Barat

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua kepala dinas di Kabupaten Bandung Barat sebagai saksi dalam penyidikan korupsi yang melibatkan Bupati Bandung Barat Abubakar sebagai tersangka.