Munaslub Segera Digelar, Rekomendasi Golkar untuk Pilgub Jabar Sulit Berubah

Dua petinggi Partai Golkar Nurdin Halid dan Idrus Marham/ANTARA FOTO

JAKARTA, (PR). - Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar untuk memilih Ketua Umum Baru pengganti Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi semakin dekat. Namun, selain isu pergantian ketua umum partai berlambang pohon beringin itu, rekomendasi Golkar di Pilgub Jabar yang sebelumnya memilih Ridwan Kamil pun dikabarkan bisa dievaluasi.

Ketua DPD I Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjadi salah satu yang memunculkan wacana evaluasi ini.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menilai rekomendasi pada prinsipnya sulit untuk diubah karena keputusan sudah diambil dalam rapat Pilkada. Oleh karena itu, siapapun ketuanya nanti, tidak akan memengaruhi rekomendasi yang telah ditentukan DPP.

"Kecuali nyelundup. Kebijakan yang sesuai dengan mekanisme, siapa pun Ketum tidak bisa ganggu gugat. Rusak itu partai nanti kalau kebijakan pendahulunya diubah-ubah," kata Nurdin di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 6 Desember 2017.

Pengecualian yang dimaksud Nurdin adalah pengubahan yang tidak melalui sistem. "Kecuali kebijakan oknum ya yang tidak melalui sistem. Nah, itu bisa saja, bisa ditinjau. Tapi kebijakan sesuai dengan sistem tidak bisa," ucapnya.

Namun pendapat yang berbeda muncul dari Ketua Umum Kosgoro Agung Laksono. Menurut dia, rekomendasi untuk Ridwan Kamil maju di Pilgub Jabar bisa saja dievalusi karena Golkar terbuka terhadap segala kemungkinan. Ketua Dewan Pakar DPP Golkar itu mengatakan, yang terpenting adalah soliditas kader-kader di daerah. 

"Selama tidak ada hal-hal yang memecah belah kader di daerah, maka tidak ada masalah. Meski sudah ada keputusan-keputusan sebelumnya, kami tetap terbuka untuk melakukan evaluasi," kata Agung.

Pemulihan citra partai

Sebelumnya Dedi Mulyadi mendukung DPP Partai Golkar harus menjalin dialog dan komunikasi aktif dengan DPD Partai Golkar Provinsi di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan langkah Munaslub Partai Golkar. 

"Kalau tidak diselesaikan, saya kira kepercayaan publik terhadap Partai Golkar akan hilang dan Golkar di ambang kehancuran yang nyata. Oleh karenanya Partai Golkar harus segera bertindak," ucapnya.

Pentingnya Munaslub digelar, lanjut Dedi, agar Partai Golkar segera konsolidasi diri untuk menghadapi kontestasi Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019. ‎"Khawatir karena basis Partai Golkar yang berada dalam segmen massa berusia 40 tahun ke atas, dipandang tidak cukup untuk memenangkan kontestasi tersebut," ujarnya.

Karena itu, Dedi memberikan masukan agar Partai Golkar meraih basis massa pemilih yang berusia dibawah 40 tahunan. Hal ini demi efektivitas pelaksanaan saran dan masukan ini, salah satu cara yang harus ditempuh adalah memulihkan citra partai yang kadung negatif. Seperti diketahui Ketua Umum Partai Golkar terkena kasus hukum.***

Baca Juga

Pilkada

Idrus Jamin Rekomendasi Golkar di Pilkada Tak Berubah

JAKARTA, (PR).- Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan rekomendasi yang telah diberikan kepada pasangan calon dalam Pilkada Serentak 2018 tak akan terpengaruh oleh masalah hukum yang dihadapi Ketua DPP Golkar, Setya Nova

PAN Mulai Merapat ke Sudrajat?

JAKARTA, (PR).- Partai Amanat Nasional (PAN) nampaknya membuka peluang untuk bergabung dengan Gerindra dan mengusung Sudrajat sebagai bakal calon Gubernur di Pilgub Jabar 2018.

Kasus Setya Novanto Turunkan Elektabilitas Golkar di Jabar

JAKARTA, (PR).- Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut gonjang-ganjing yang terjadi pada tubuh partai berlambang pohon beringin itu berdampak besar pada menurunnya elektabilitas Partai Golkar secara nasi