KPK akan Hadirkan 5 Saksi Praperadilan Setya Novanto

Setya Novanto/ANTARA
TERSANGKA kasus korupsi e-KTP Setya Novanto menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 6 Desember 2017. KPK menyatakan berkas perkara Setya Novanto sudah lengkap dan siap untuk disidangkan.*

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan lima saksi pada sidang praperadilan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Kusno pada Kamis 7 Desember 2017 menggelar sidang perdana praperadilan Setya Novanto dengan agenda pembacaan permohonan praperadilan dari pihak pemohon.

"Saksi kami kurang lebih lima, ada saksi fakta ada juga ahli yang akan kami sampaikan. Satu atau dua untuk saksi, sisanya ahli," kata Kepala Biro Hukum KPK Setiadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 7 Desember 2017.

Menurut Setiadi, dari lima saksi itu terdapat ahli hukum pidana, ahli hukum acara pidana, dan ahli administrasi tata negara. Dia menyatakan KPK juga sudah menyiapkan strategi khusus menghadapi praperadilan kedua yang diajukan Ketua DPR RI itu, terutama dalam jawaban.

"Pasti ada strategi khusus dan rekan-rekan sudah ketahui ada beberapa pemeriksaan dari tersangkanya yang sudah diperiksa di pengadilan. Yang terakhir bahkan sudah buka-bukaan semua oleh salah satu terdakwa dan itu ada sebagian yang kami masukan dalam jawaban kami," kata Setiadi.

Ia telah mempersiapkan bukti surat yang akan diajukan pada Jumat, namun ia tidak menjelaskan secara rinci berapa banyak bukti surat itu. Ia hanya menyatakan bahwa bukti surat pada praperadilan kedua tidak sebanyak bukti surat pada praperadilan pertama Novanto.

"Saya lupa karena tadi tengah malam pun kami masih memilah dan memilih mana yg sangat berkompeten dan signifikan dalam masalah ini. Apalagi terkait permintaan hakim tunggal tadi tidak perlu yang banyak sampi dua meter. Kami tidak sebanyak yang pertama," ucap Setiadi seperti dikutip dari Antara.

Pembagian fee

Sebelumnya, salah satu terdakwa KTP-e Andi Narogong mengakui bahwa ada komitmen pembagian fee untuk DPR sebanyak 5 persen dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar 5 persen dari proyek e-KTP. Selain itu, Andi Narogong juga mengaku memberikan jam tangan seharga Rp1,3 miliar kepada Setya Novanto.

Andi Narogong didakwa mendapatkan keuntungan 1,499 juta dolar AS dan Rp1 miliar dalam proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP) yang seluruhnya merugikan keuangan negara senilai Rp 2,3 triliun.

Sidang lanjutan praperadilan Novanto akan dilanjutkan pada Jumat 8 Desember 2017 dengan agenda jawaban dari pihak KPK dan juga pengajuan bukti surat dari kedua belah pihak. Setya Novanto ditetapkan kembali menjadi tersangka kasus korupsi KTP-e pada Jumat 10 November 2017.

Setya Novanto selaku anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi, menyahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas perekonomian negara sekurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan KTP-E 2011-2012 Kemendagri.***

 

Baca Juga

Polisi: Kecepatan Kendaraan Novanto 40 Km/Jam

JAKARTA, (PR).- Penyidik Polda Metro Jaya menduga kecepatan kendaraan yang ditumpangi tersangka korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik Setya Novanto saat terjadi kecelakaan sekitar 40 km per jam.

Hakim Gugurkan Praperadilan Setya Novanto

JAKARTA, (PR).- Hakim Tunggal Kusno menggugurkan praperadilan yang diajukan Setya Novanto dalam pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 14 Desember 2017. 

Video Sidang Perkara Setya Novanto Diputar dalam Praperadilan

JAKARTA, (PR).- Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang praperadilan sempat menayangkan video pemeriksaan perdana Setya Novanto dalam perkara korupsi KTP-elektronik (KTP-e) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Peng