Jepang dan Jerman Minati Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Revisi Peraturan Menteri/ANTARA
Menhub Budi Karya Sumadi memberi keterangan pers tentang revisi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2017 lalu. Ada sembilan poin yang ditekankan dalam aturan tersebut, antara lain argometer, tarif, wilayah operasi, kuota atau perencanaan kebutuhan, persyaratan minimal 5 kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, domisili tanda nomor kendaraan bermotor, sertifikat registrasi uji tipe (SRUT), dan peran aplikator.*

YOGYAKARTA, (PR).- Wacana pembangunan rel dan kereta api cepat Jakarta-Surabaya mendapat respons pihak Jepang dan Jerman. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan, Japan International Cooperation Agency JICA samgat antusias dengan proyek tersebut.

Disusul lembaga sejenis dari Jerman. Satu lagi proposal kajian kelayakan kereta cepat jarak jauh tersebut dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Ia berbicara dalam seminar kereta cepat Jakarta-Sruabaya di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Kamis, 7 Desember 2017. Dia menyatakan proposal tiga lembaga tersebut berkaitan dengan studi kelayakan maupun teknologinya.

“Kami akan perbandingkan mana saja yang bisa digunakan dan mengetahui dinamika percepatan kereta api di masing masing negara,” ujar dia.

Menurut dia, tujuan pengembangan kereta api cepat jarak jauh tersebut untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia dan menurunkan biaya losgistik barang dan jasa.

Tujuan tersebut bisa tercapai apabila kereta cepat jarak jauh layak dioperasikan. Dengan sistem kereta demikian, waktu tempuh kereta terpangkas 50 persen, dari rata-rata Jakarta Surabaya 9 jam menjadi 5,5 jam.

Jarak tempuh kurang dari 12 jam

Kereta api cepat juga menambah efisiensi dalam pelayanan angkutan manusia maupun barang karena perjalanan Jakarta-Surabaya dan sebaliknya bisa ditempuh pergi-pulang dalam waktu kurang 12 jam.

Masalah biaya sangat besar, menurut dia, bukan persoalan utama. Apabila dalam perencanaan mampu memilih jenis teknolologi kereta api yang sesuai kebutuhan seperti di Jepang, Korea dan Jerman, biaya menjadi terkoreksi. Pilihan teknologi menentukan besaran biaya proyek tersebut.

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Unggul Priyanto sependapat dengan Budi Karya Sumadi dalam hal pilihan teknologi pintar kereta cepat. Kemudian teknologi dan komponen infrastrktur moda transportasi besi tersebut harus menimbang kemampuan komponen produk dalam negeri. Komponen lokal menjadi nilai penentu tentang daya saing proyek prestisius tersebut. Pendapat senada disampaikan Ketua Masyrakat Tranportasi Indonesia (MTI) Prof, Dr. Ir. Danang Parikesit, M.Sc.

Pakar Korea Rail Network Authority Park Dae Geuni, Ph.D menyatakan Indonesia perlu menyimak perkembangan penggunaan teknologi cepat Korea Selatan. Otoritas angkutan umum setempat mendukung sepenuhnya penerapan teknologi kereta api cepat dengan syarat percepatannya secara bertahap.

Saat ini kecepatan kereta api cepat di Korea 120 km per jam. Karena infrastruktur dan teknologinya terus berkembang, maka otoratis angkutan kereta mulai merancang kecepatan kereta naik menjai 230 km per jam.

Technical University of Munich Jerman Dr Bernhard Lechner mengemukakan senada. Penyesuaian infrastruktur rel dan teknologi kereta yang dipilih menentukan berapa kecepatan laju kereta di suatu daerah.***

Baca Juga

UGM Akan Pecat Mahasiswa Pelaku Pemerkosaan

YOGYAKARTA, (PR).- Universitas Gadjah Mada (UGM) mengonfirmasi status DPW, tersangka pemerkosa sembilan anak laki-laki, sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

Jokowi Canangkan Anggaran Rehabilitasi Rumah Adat dan Keraton

BOGOR, (PR).- Presiden Joko Widodo menjanjikan alokasi anggaran bagi upaya pelestarian adat istiadat dan budaya. Beberapa upaya pelestarian yang dijanjikan akan difasilitasi melalui bantuan anggaran seperti rehabilitasi rumah adat dan keraton.