Stasiun Televisi Diminta Selektif Pilih Pendakwah

Ilustrasi/REUTERS

JAKARTA, (PR).- Anggota Komisi I DPR RI Arwani Thomafi meminta stasiun televisi untuk lebih selektif menghadirkan pendakwah untuk memberikan tausiah atau ceramah publik. Mengingat sebelumnya, tayangan pendakwah agama di salah satu stasiun televisi swasta telah melakukan kesalahan fatal dengan menayangkan tulisan yang salah terhadap ayat Al Quran.  
 
Menurut Politisi PPP ini, hal tersebut cukup memprihatinkan atas kualitas tayangan di frekuensi milik publik. Menurut dia, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus melakukan langkah cepat, tegas dan konkret menindaklanjuti tayangan tersebut karena telah meresahkan masyarakat.  
 
"Kepada stasiun televisi mestinya lebih selektif dalam menghadirkan pendakwah dalam menyampaikan taushiyah atau ceramah ke publik. Tidak hanya mengejar rating semata. Stasiun televisi harus mengetahui secara detil riwayat pendidikan penceramah," ujar Arwani, Rabu, 6 Desember 2017.
 
Hal ini perlu menjadi perhatian, karena di Indonesia terdapat ribuan pesantren sebagai wadah pencetak pendakwah yang ahli di bidangnya, namun di satu sisi tampak stasiun televisi tidak selektif dalam memilih penceramah. Setidaknya penceramah harus jelas riwayat pendidikannya seperti alumni pesantren, atau alumni perguruan tinggi keagamaan. 
 
Terhadap hal ini, Arwani minta kepada KPI untuk melakukan audit terhadap acara-acara di televisi yang berisi ceramah keagamaan khususnya Islam.  Audit tersebut terkait dengan siapa yang menjadi pengisi acara tersebut dilihat dari kapasitas dan kapabilitas pengisi acara.
 
"KPI dapat menggandeng MUI atau lembaga kredibel lain untuk mengaudit pengisi acara.  Peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting untuk menghadirkan tayangan yang berkualitas dan mencerahkan pemirsa," ujar Arwani.***

Baca Juga

Fraksi PPP Upayakan LGBT Masuk KUHP

JAKARTA, (PR).-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46/PUU-XIV/2016 soal permohonan penafsiran atas norma tentang zina, pemerkosaan dan perbuatan cabul sebagaimana tertuang dalam UU KUHP pasal 284, 285 dan 292 UU KUHP menurut harus direspon