Pemerintah Dianggap Lemah Hadapi Freeport

M Nasir/SJAFRI ALI/PR

JAKARTA, (PR).- Anggota Komisi VII DPR, M Nasir menilai pemerintah lemah dalam bernegosiasi dengan Freeport termasuk janji pembangunan smelter.

“Soal Freeport ini jangan jadi pembohongan publik. Proses divestasi saja dari awal sudah sulit. Sekarang janji pembangunan smelter juga tidak jelas,"ujar M Nasir. Dia mengungkapkan itu dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri dan Wakil Menteri ESDM (energy dan sumber daya mineral) di DPR.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi VII lainnya, Tjatur Sapto Edy. Tjatur mengatakan, jangan sampai pemerintah dipermainkan oleh perusahaan asing tersebut soal janji membangun smelter. Pasalnya, hingga kini belum ada tanda-tanda pembangunan smelter di Gresik yang konon sempat beredar kabar akan dijadikan tempat pembangunan smelter PT Freeport.

Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih pun mempertanyakan kesanggupan pemerintah menguasai saham Freeport sejumlah 51 persen. Lebih lanjut ia juga berharap perusahaan bersangkutan memiliki itikad baik untuk merealisasikan janjinya tersebut.

"Wajar jika kita menjadi ragu karena sikap dan langkah yang dilakukan Freeport tidak seiya dan sekata. Polemik ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah," papar Eni.

Masih tertunda

Menanggapi hal itu, Menteri ESDM, Ignatius Jonan menjelaskan bahwa janji membangun smelter masih tertunda. Ini dikarenakan proses transisi divestasi atau keputusan kepemilikan 51 persen segera dipegang pemerintah.

Dilanjutkan dia, untuk mencapai divestasi 51 persen, sebanyak 40 persen participating interest Rio Tinto, perusahaan tambang terbesar kedua di dunia asal Australia, akan diakuisisi oleh BUMN yang ditugaskan pemerintah bersama-sama dengan BUMD (Badan usaha milik daerah). Selain itu saham milik PT Indocopper sebanyak kurang lebih 9 persen yang dikuasai Freeport McMoran juga akan diambil alih pemerintah.

"Sampai saat ini, negosiasi sudah dilakukan, dan mulai dibahas legal drafting  untuk akuisisi sahamnya,"ujar Jonan.***

Baca Juga

Fraksi PPP Upayakan LGBT Masuk KUHP

JAKARTA, (PR).-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46/PUU-XIV/2016 soal permohonan penafsiran atas norma tentang zina, pemerkosaan dan perbuatan cabul sebagaimana tertuang dalam UU KUHP pasal 284, 285 dan 292 UU KUHP menurut harus direspon