KPK Limpahkan 6 Buku Berkas Dakwaan Setya Novanto ke Pengadilan

Setya Novanto/ANTARA
TERSANGKA kasus korupsi e-KTP Setya Novanto menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 6 Desember 2017. KPK menyatakan berkas perkara Setya Novanto sudah lengkap dan siap untuk disidangkan.*

JAKARTA , (PR).- KPK melimpahkan berkas dakwaan Setya Novanto dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi e-KTP ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu 6 Desember 2017.

Berkas dakwaan dan berita acara pemeriksaan itu berada di dalam enam buku yang dibawa jaksa penuntut umum KPK ke PN Jakarta Pusat pukul 15.50 WIB.

Berkas perkara bernomor BP-91/23/11/2017 itu bertuliskan perkara tindak pidana korupsi pengadaan penetapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional tahun 2011/2012 Kementerian Dalam Negeri yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto bersama-sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Irman selaku Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen di Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2011/2012 dan kawan-kawan.

Dalam tulisan selanjutnya terdapat kalimat, "Atas nama tersangka Setya Novanto (Ketua DPR) yang melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP”.

Pengadilan punya waktu setidaknya 7 hari untuk menentukan tanggal persidangan. Demikian dilaporkan Antara.

Bila sidang perdana perkara Setya Novanto sudah mulai, praperadilan yang diajukan Setya Novanto ke PN Jakarta Selatan pun gugur demi hukum. Sidang praperadilan direncanakan tanggal 7 Desember 2017.

Sebelumnya, Fredrich Yunadi, pengacara Setya Novanto, memrotes KPK yang sudah menyatakan lengkap berkas perkara tersebut.

"kami mau bicara pada penyidik kenapa bisa dinyatakan lengkap padahal ada saksi-saksi yang belum dinyatakan diperiksa. Itu adalah hak tersangka dari pasal 65 (KUHAP) dan penyidik harus sadar, kan mereka terikat dalam UU Nomor 20 tahun 2002 tentang KPK, di pasal 28 kan segala sesuatu di KUHAP itu berlaku bagi mereka," kata Fredrich di gedung KPK Jakarta.

Pada 5 Desember 2017, KPK menyatakan berkas penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto sudah selesai dan dinyatakan lengkap atau P21. 

"Tapi kan mereka penyidik, itulah yang kami mintai pertanggungjawabannya di mana?" ujar Fredrich.

Baca Juga

MKD DPR Akan Datangi KPK untuk Periksa Setya Novanto

JAKARTA, (PR).- Juru Bicara KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Febri Diansyah menginformasikan bahwa MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) DPR akan mendatangi gedung KPK, Jakarta, Kamis 30 November 2017 untuk memeriksa Setya Novanto.

Setya Novanto Belum Pasti Hadiri Persidangan Perdana Rabu Ini

JAKARTA, (PR).- Kuasa Hukum Setya Novanto, Firman Wijaya, menyatakan belum mengetahui apakah kliennya dapat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang perdana perkara tindak pidana korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, R