Arief Hidayat Terpilih Lagi Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi

Hakim MK Arief Hidayat/ANTARA
CALON Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim MK di Komisi III, gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2017. Ketua MK Arief Hidayat merupakan calon tunggal sebagai Hakim MK.*

JAKARTA, (PR).-  Komisi III DPR RI menyetujui Arief Hidayat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di periode kedua. Keputusan diambil setelah  dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.  Mayoritas fraksi menyatakan setuju Arief menjadi hakim MK.

“Komisi III menyetujui saudara Arief Hidayat untuk dicalonkan kembali menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) setelah melalui fit and proper test dari anggota Komisi III dan Tim panel Ahli,” ujar pimpinan rapat, Trimedya Panjaitan, Rabu, 6 Desember 2017.

Trimedya menjelaskan, dari 10 fraksi yang hadir dalam rapat, sembilan menyatakan setuju. Sementara, satu fraksi yaitu partai Gerindra sejak awal menolak adanya fit and proper test jika hanya terdapat satu calon tunggal.

Minta kritik

“Pak Arief disetujui atas pertimbangan jam terbangnya, integritas serta keputusan-keputusan yang telah diambilnya, makanya kami mengaggap dia mampu menjaga NKRI. Kami akan bawa keputusan ini pada rapat Badan Musayarah (Bamus) untuk segera disahkan kembali menjadi hakim MK dalam rapat Paripurna,”ungkapnya seraya menyatakan harapannya agar Arief  amanah dalam menjalankan tugasnya.

Dalam kesempatan yang sama Arief Hidayat mengucapkan syukur dan terimakasih kepada Komisi III DPR,  karena telah dipercaya kembali menjadi hakim konstitusi. “Syukur Alhamdulillah saya dipercaya dan dipilih kembali sebagai hakim konstitusi. Saya akan menjaga konstitusi NKRI sebaik-baiknya dan seluruhnya,” ungkap Arief.

Ketua MK ini juga meminta agar publik dan anggota Komisi III tidak segan untuk memberikan kritik kepadanya bila ke depan ia melakukan hal-hal yang dianggap kurang pas. “Saya mohon kritik dan saran dari rekan-rekan supaya saya bisa menjalankan amanah ini. Semoga Allah memberikan yang terbaik,” pungkasnya.***

Baca Juga

Fraksi PPP Upayakan LGBT Masuk KUHP

JAKARTA, (PR).-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46/PUU-XIV/2016 soal permohonan penafsiran atas norma tentang zina, pemerkosaan dan perbuatan cabul sebagaimana tertuang dalam UU KUHP pasal 284, 285 dan 292 UU KUHP menurut harus direspon