Jokowi Minta Setya Novanto Ikuti Proses Hukum

Presiden Joko Widodo/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo meminta Ketua DPR RI Setya Novanto mengikuti proses hukum terkait kasus korupsi e-KTP. Permintaan itu ia ucapkan seusai menghadiri acara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat, 17 November 2017. 

Joko Widodo saat itu diminta komentarnya tentang Setya Novanto yang kini dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Selatan. Ia dirawat setelah mobil yang ditumpanginya menabrak tiang listrik di Jalan Permata Berlian, Jakarta Selatan, Kamis malam, 17 November 2017. 

"Saya minta Pak Setya Novanto mengikuti proses hukum yang ada. Saya yakin, proses hukum yang ada di negara kita ini terus berjalan dengan baik," kata Joko Widodo. 

Saat itu, dia juga ditanya mengenai pergantian ketua DPR sehubungan dengan status Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi ektp. Namun dia enggan menjawabnya. "Itu wilayahnya DPR," kata dia mengakhiri wawancara. 

Sebelumnya, ketika kunjungan kerja di Manado, Rabu, 15 November 2017, Joko Widodo menyatakan menyerahkan semua persoalan hukum kepada peraturan yang berlaku ketika ditanya soal Setya Novanto yang menolak diperiksa KPK sebelum ada izin dari presiden. Menurutnya, semua sudah diatur menurut Undang-Undang. “Buka undang-undangnya semua. Buka undang-undangnya. Aturan mainnya seperti apa, disitulah diikuti,” katanya.

Sementara itu, KPK akan menelusuri peristiwa kecelakaan yang menimpa Setya Novanto.

Tim diterjunkan untuk itu. Beberapa saat sebelumnya, komisi antirasywah sebenarnya telah memasukkan Setya Novanto ke dalam daftar pencarian orang.

”Kami akan perhatikan bagaimana kondisi tersangka di sana (Rumah Sakit Medika Permata Hijau, tempat Novanto dirawat). Namun, kami juga akan melihat kronologi secara persis. Apakah kecelakaan tersebut, kalau memang benar-benar terjadi dan berakibat tidak bisa dilakukan pemeriksaan atau tidak bisa mengikuti proses hukum lain atau masih bisa dilakukan pemeriksaan. Itu perlu dicek lebih lanjut. Tim sedang memastikan itu ke lokasi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis 16 November 2017 malam

Komentar Jusuf Kalla

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Partai Golkar harus mengganti ketua umum.

”Ya, harus segera. Kalau ketua umum menghilang, bagaimana partainya? Masak partainya hilang juga? Mesti ada pemimpin baru,” ujar politisi senior Partai Golkar tersebut di Jakarta, Kamis 16 November 2017.

Meski demikian, Jusuf Kalla menyerahkan mekanisme pemilihan ketua umum baru sepenuhnya kepada Partai Golkar, baik melalui musyawarah nasional luar biasa atau bukan.

Menurut dia, penggantian ketua umum baru sangat mendesak. “Siapa ketuanya, itu hak internal partai,” katanya.

Ia pun menyatakan, menghilangnya Setya Novanto saat dijemput KPK merupakan kampanye negatif bagi Partai Golkar.

Baca Juga

Kasus Setya Novanto, Polri Dukung KPK

JAKARTA, (PR).- Kapolri Tito Karnavian menegaskan bahwa Polri sepenuhnya mendukung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam menangani kasus Setya Novanto. Dia menyerahkan kasus tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada di KPK.

Setya Novanto Dipindah ke RSCM, KPK Dampingi di Ambulans

JAKARTA, (PR).- Ketua DPR RI Setya Novanto dipindahkan dari RS Medika Permata Hijau ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jumat, 17 November 2017. Tersangka korupsi e-KTP itu dipindahkan karena alasan keterbatasan alat medis.