Fahri Hamzah: Status Setya Novanto di DPR Tunggu Inkrah

Fahri Hamzah/ANTARA
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menyampaikan tanggapan terkait kasus dugaan korupsi Ketua DPR Setya Novanto.*

JAKARTA, (PR).- Status kepemimpinan Setya Novanto di DPR akan ditentukan ketika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menanggapi kasus hukum yang tengah menjerat Novanto.

Menurut Fahri, sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), penggantian Ketua DPR yang terjerat hukum bisa dilakukan setelah inkrah.

"Kita ikut UU aja, menurut UU MD3 begitu," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 17 November 2017.

Fahri menyebut, ketentuan pergantian tersebut tertuang dalam pasal 86 ayat (5) UU MD3. Pasal itu mengatakan jika pimpinan DPR tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pimpinan DPR kembali bertugas.

“Pasal 36 Tatib DPR juga menyebut pergantian ditentukan lebih dahulu lewat verifikasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD),” kata dia.

Nantinya, verifikasi itu akan diputuskan dalam rapat paripurna lalu disampaikan ke fraksi bersangkutan. Jika rapat paripurna menetapkan seorang pimpinan DPR berstatus terdakwa diberhentikan sementara, maka dilakukan rapat paripurna untuk menetapkan salah seorang pimpinan DPR yang tersisa.

“Dipilih sebagai pelaksana tugas sampai ditetapkannya pimpinan definitif," ujarnya.

Meski kemungkinan pergantian akan terjadi, Fahri menegaskan, pimpinan DPR masih tetap solid saat ini. “DPR akan tetap bekerja kolektif kolegial dalam mengambil keputusan,” ucapnya.

Keberadaan Hilman Mattauch

Sementara itu mengenai pewarta MetroTV, Hilman Mattauch yang berada satu mobil dengan Setya Novanto, Pemimpin Redaksi Metro TV Don Bosco Selamun menjelaskan kalau Hilman memang mendapatkan wawancara eksklusif bersama Setya Novanto melalui sambungan telpon yang ditayangkan pada program Primetime News Metro TV. Status Hilman di Metro TV adalah kontributor.

Dalam keterangan tertulisnya, Ketua DPR itu tidak diketahui keberadaannya sejak ada upaya penangkapan oleh KPK, Rabu, 15 November 2017 lalu. News Gathering atau tim peliputan Metro TV mengeluarkan penugasan kepada beberapa tim reporter/kontributor untuk menemukan dan berupaya keras untuk mendapatkan wawancara eksklusif bersama Ketua DPR Setya Novanto atau membawanya ke Studio Metro TV.

"Setelah melalui berbagai upaya untuk mencari tahu keberadaan Setya Novanto, Hilman Mattauch yang berstatus sebagai kontributor Metro TV, melapor kepada Koordinator Liputan bahwa ia telah menghubungi Setya Novanto dan menyampaikan bahwa Setya Novanto merencanakan untuk memenuhi panggilan KPK pada malam harinya," kata Don Bosco.

Don Bosco mengatakan, hingga sekarang, Metro TV masih menelusuri apakah dalam menjalankan tugas jurnalistik terkait wawancara eksklusif Setya Novanto, Hilman melanggar kode etik jurnalistik. Jika terbukti Metro TV tidak mentolerir dan akan menindak tegas.

Adapun saat ini, Hilman telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi karena lalai mengemudikan mobil yang ditumpangi Novanto. Hilman diketahui merupakan jurnalis Metro TV yang sehari-hari bertugas di DPR.

Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen periode 2014-2016. Hilman disebut kerap berada di dekat Setnov ketika di DPR ataupun di Golkar.***

Baca Juga

Kemarin Ikut DPR Bersidang, Setya Novanto Kemudian Menghilang

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto berjumpa terakhir kali dengan Ketua DPR RI Setya Novanto, kemarin, Rabu, 15 November 2017. Saat itu belum ada gelagat aneh dari Novanto yang kini belum diketahui keberadaannya.

Setya Novanto Sulit Pertahankan Jabatannya

JAKARTA, (PR).- Upaya penangkapan paksa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum Golkar Setya Novanto disinyalir menjadi gejala senjakala Novanto.