Majelis Pemeriksa Bawaslu Akan Bacakan Putusan Persidangan Rabu Ini

Komisioner KPU/ANTARA
Komisioner KPU Hasyim Asy'ari (kanan).*

JAKARTA, (PR).- Persidangan sengketa pendaftaran dan verifikasi partai politik di Badan Pengawas Pemilu memasuki tahap akhir. Majelis Pemeriksa Bawaslu akan membacakan hasil putusan persidangan yang telah berjalan sejak 2 November 2017 itu pada Rabu, 15 November 2017.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan agenda pembacaan putusan itu seusai persidangan dengan agenda mendengarkan kesimpulan dari para pelapor dan terlapor, Selasa, 14 November 2017. Saat itu Ratna Dewi bertindak sebagai Ketua Majelis Pemeriksa Bawaslu.

"Persidangan akan dilanjutkan besok dengan agenda pembacaan putusan. Pelaksanaannya pada pukul 15.30," katanya mengakhiri sidang.

Adapun terkait sidang mendengarkan kesimpulan pelapor dan terlapor, saat itu 10 kuasa hukum pelapor menyatakan hasil kesimpulannya di dalam persidangan. Setiap kuasa hukum pelapor diberikan waktu 15 menit untuk membacakan kesimpulan.

Mayoritas pelapor meminta agar Majelis Pemeriksa Bawaslu mengabulkan laporan mereka. Seperti diketahui, mayoritas pelapor melaporkan adanya pelanggaran dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang digunakan KPU selaku terlapor.

SIPOL dianggap bertentangan dengan undang-undang, tidak tersosialisasi dengan baik, dan sering mengalami gangguan dalam implementasinya sehingga partai politik kesulitan dalam mengunggah berkas.

Selain itu juga, jangka waktu memasukkan data ke SIPOL terlalu singkat tanpa mempertimbangkan banyak data yang harus diunggah.

Di samping SIPOL, pelapor juga menganggap KPU melanggar administrasi karena dalam menetapkan bahwa partai politik tidak memenuhi syarat, KPU tidak melakukan penelitian administrasi.

KPU juga dilaporkan karena dianggap tidak memiliki dasar hukum dalam menetapkan sebuah parpol memenuhi syarat ataukah tidak  untuk ikut serta di Pemilu 2019.

Dalam persidangan tersebut, KPU sebagai pihak terlapor hanya diwakili oleh staf ahli sebagai kuasa hukum. Komisioner KPU tidak ada yang menghadiri sidang. Biasanya, persidangan selalu dihadiri oleh Komisioner KPU Hasyim Asy'ari. 

Kuasa hukum dari KPU juga tidak membacakan kesimpulan di persidangan. Mereka lebih memilih menyerahkan kesimpulan tertulis kepada Majelis Pemeriksa. 

Isu strategis

Direktur Eksekutif Rumah Bebas Konflik Abdul Ghofur menilai, Pilpres 2019 menjadi isu yang sangat strategis bagi parpol. Banyak parpol berkeinginan untuk berpartisipasi dan mengusung calonnya masing-masing. 

"Parpol baru dan parpol lama yang suaranya tidak besar berharap mengusungkan capres itu tidak harus dari parpol lama (dan suaranya besar)," kata dia. 

Dengan demikian, tuturnya, menjadi wajar bila parpol kini banyak yang melakukan manuver agar bisa berperan dalam Pilpres 2019. Selain menggugat KPU ke persidangan Bawaslu, beberapa parpol juga kini memperkarakan beberapa pasal Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi.***

Baca Juga

Tujuh Pengaduan Parpol Akan Diproses Bawaslu

JAKARTA, (PR).- Sebanyak tujuh laporan terkait dugaan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik dikabulkan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu untuk diproses lebih lanjut dalam persidangan.