Terlalu Fokus Infrastruktur Jadi Kelemahan Dana Desa

Ilustrasi/GELORA GUSTAFA RAHMAN

JAKARTA, (PR).- Pemanfaatan dana desa yang selama ini ada dinilai belum bisa digunakan secara optimal. Masih banyak kendala yang terjadi di lapangan terutama terkait pencatatan administrasi dan penggunaannya yang melulu terkait infrastruktur. Untuk itu perlu peran bersama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Desa.

Dalam diskusi yang digelar di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin, 6 November 2017, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (DPP LPM-RI) Eni Maulani Saragih mengatakan desa menggunakan dana desa untuk infrastruktur memang beralasan. Selain dibutuhkan, penyerapan anggaran pun lebih cepat. Sayangnya, setelah infrastruktur rampung, pengelolaan yang sifatnya pengembangan SDM sering terlupakan.

“Pokoknya mereka beranggapan bagaimana anggaran bisa kepakai, bisa habis dan dilaporkan. Belum sampai memberdayakan itu,” kata Eni.

Sementara itu, di satu sisi memang tidak mudah mengarahkan pembinaan SDM. Belum lagi ketatnya aturan yang menyulitkan kepala desa membuat laporan sehingga sering berujung pada dugaan penyelewengan dana desa.

“Enggak mudah dana desa yang tepat sasaran dan tepat guna.  Padahal program dana desa ini ada untuk mendukung pembangunan Indonesia dari pinggiran sehingga desa mandiri dan bermartabat,” kata dia.

Melihat dari permasalahan ini, pihaknya pun berharap dapat berperan lebih sebagaimana yang diamanatkan UU menjadi pengawal RPJMDes. Menurut dia, alokasi dana desa sudah saatnya mengakomodir pengembangan SDM lewat pinjaman bergulir dengan bunga rendah untuk mengembangkan UMKM.

“Jadi perekonomian pedesaan juga harus dibangun. Peran LPM di mana? Kan LPM ada di setiap desa dengan ketua yang dipilih sebagai tokoh masyarakat setempat sehingga tahu potensi dan kearifan lokal masing-masing desa,” kata dia.

Percontohan

Adapun mengenai banyaknya kepala desa yang belum paham mengelola anggaran dan teknik laporan, Eni tak memungkirinya. Oleh karena itu pihaknya sudah merencanakan pelatihan pelaporan anggaran dengan BPK RI.

“Saya percaya kalau para kepala desa ini enggaj ada niat menyelewangkan dana desa tapi belum paham saja, karena banyak aturan, harus bisa terserap, tepat sasaran, tepat guna, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bagaimana LPM sebagai sekretaris RPJMDes mewujudkan itu,” ucapnya.

Dengan 75 ribu desa yang ada di Indonesia tak ditampik kalau pelatihan ini tak akan menyeluruh. Namun LPM akan memilih beberapa desa yang nantinya dianggap bisa jadi percontohan.

“Enggak hanya kepala desa tapi ketua LPM yang ada di desa juga karena mereka bersama-sama berembug melakukan perencanaan. Kenapa BPK? Karena ini uang negara yang harus dipertanggung jawabkan secara ketat,” ucapnya.

Sementara itu, Sekjen LPM RI Suminto Martono mengatakan, idealnya dari total dana desa yang masuk tahun 2018 nanti, 60 persen harus sudah dialokasikan. untuk pemberdayaan. Sisanya, tinggal 40 persen untuk infrastruktur.

“Selain itu pendampingan pun harus bisa cepat. Jangan sampai karena ketidakpahaman adminsitrasi ini ada kepala desa yang terjerat kasus tindak pidana korupsi,” kata dia.***

Baca Juga

Golkar Tetap Usung Jokowi di Pilpres 2019

JAKARTA, (PR).- Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menegaskan akan tetap mendukung Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019 nanti. Penegasan ini dilakukan seiring pergantian ketua dari Setya Novanto ke Airlangga Hartarto.