Lolos Verifikasi Administrasi, Parpol Belum Tentu Lolos Verifikasi Faktual

Ilustrasi/FINKA RIZKANI

.JAKARTA, (PR).- Verfikasi partai politik (Paprol) baik secara administrasi maupun faktual untuk lolos sebagai peserta pemilu 2019 menjadi upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Meskipun hal itu baru bersifat prosedural.

“Apalagi pemilu 2019 nanti secara serentak. Baik caleg DPR, DPD, DPRD maupun Pilpres. Jadi, Pemilu serentak ini merupakan tantangan penyelenggara Pemilu dan parpol. Termasuk mekanisme Sipol (sistem informasi partai politik),” tegas anggota DPR RI FPPP Arwani Thomafi dalam dialog ‘'Verifikasi dan Gugatan Partai Politik Menuju Masa Depan Demokrasi?” di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis , 2 November 2017. Hadir pula sebagai pembicara anggota KPU Wahyu Setiawan dan Sekjen Perindo Ahmad Rofiq.

Wakil Ketua Umum PPP itu mengatakan, verifikasi itu jangan sampai menutup hal-hal substansial dari penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. “Bagaimana membangun demokrasi konstitusional itu diikuti dengan aturan-aturan yang detil,” ujarnya.

Karena itu tinggal kesiapan parpol khususnya dalam verifikasi parpol sebagai tertib demokrasi. “Maka, KPU ingin Pemilu yang berkualitas dan bukan prosedur semata,” pungkasnya.

Menjalankan perintah

Anggota KPU Wahyu Setiawan mengatakan, ada 27 parpol yang mendaftar. Dari jumlah itu, 14  parpol dokumennya lengkap, 13 lainnya tidak lengkap, termasuk dua partai lama yaitu PKPI dan PBB. “KPU hanya menjalankan perintah UU bahwa hanya parpol yang mendapat SK Kemenkumham RI yang diterima,” tuturnya.

Karena itu, 13 parpol tersebut tidak masuk penelitian administrasi. Sengketa itu kini dibawa ke Bawaslu. "Anehnya, Bawaslu kenapa menerima parpol yang tak mendapat SK Kemenkumham?” katanya mempertanyakan.

Kalau KPU, lanjut Wahyu, harus memperlakukan parpol secara adil dan setara. Bahkan parpol lama seperti PDIP, PKB, dan PPP yang belum lengkap administrasinya, sesuai tenggat waktu harus melengkapi dokumen.  Sementara PKPI sendiri kini menghadapi dualisme kepengurusan.

“Pada 17 November akan diumumkan hasil verfikasi administrasi dan dilanjutkan dengan verifikasi faktual untuk parpol yang baru. Sedangkan untuk parpol lama, hanya diferfikasi faktual di daerah otonomi baru saja. Tapi, parpol baru semua proses harus diikuti,” jelas Wahyu.

“Jadi, penerapan Sipol itu bukan ujug-ujug dan membuat kaget seperti diungkap Waketum PPP Pak Arwani Thomafi. Dasarnya (penerapan Sipol) itu kebijakan KPU,” ujar Wahyu Setiawan

Hasil verifikasi sementara, sebanyak 14 parpol diterima KPU lantaran lengkap administrasi sementara 13 Parpol lain tidak lengkap administrasi termasuk PBB pimpinan Yusril Ihza Mahendra dan Partai Keadilan & Persatuan Indonesia (PKPI) yang didirikan Soetiyoso. Sementara 14 parpol kini memasuki tahap penelitian administrasi hingga faktual.

Ia menjelaskan, parpol yang lolos verifikasi administrasi itu belum tentu lolos verifikasi faktual. Verifikasi itu memperbandingkan antara pernyataan administratif dengan fakta-fakta lapangan. Seperti kepengurusan, kantor, hingga keberadaannya seperti syarat 100 persen di provinsi, 75% kabupaten/kota, dan 50% kecamatan.

Sementara itu Rofiq mengakui jika verfikasi parpol saat ini jauh lebih berat dibanding sebelumnya, termasuk Sipol. Hanya saja, Sipol ini berdampak positif bagi parpol untuk memberikan data yang transparan. Ada unsur pembinaan, tak boleh ada keanggotaan yang ganda, dan lain-lain,” pungkasnya.***

Baca Juga

Hukum Seberat-beratnya Pelaku Predator Anak

JAKARTA, (PR).- Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti mendorong pihak aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku predator anak.

Fraksi PPP Upayakan LGBT Masuk KUHP

JAKARTA, (PR).-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46/PUU-XIV/2016 soal permohonan penafsiran atas norma tentang zina, pemerkosaan dan perbuatan cabul sebagaimana tertuang dalam UU KUHP pasal 284, 285 dan 292 UU KUHP menurut harus direspon