Wewenang Perusahaan Aplikasi Angkutan Online Dipangkas, Ini Dampaknya kepada Pengemudi

Pengemudi ojek online/ADE BAYU INDRA/PR

BANDUNG, (PR).- Kementerian Perhubungan merancang regulasi bagi taksi berbasis aplikasi agar setara dengan jasa angkutan konvensional. Setelah Permenhub terbaru diberlakukan 1 November mendatang, sejumlah peran perusahaan aplikasi akan dipangkas. 

Salah satunya, perusahaan aplikasi tidak boleh lagi merekrut pengemudi taksi. Para pengemudi yang ingin mendapatkan izin usaha angkutan umum harus berbadan hukum atau bergabung ke dalam sebuah koperasi dengan minimal 5 kendaraan anggota terhimpun.

“Yang merekrut driver (pengemudi) bukan aplikasi online itu, kan tidak boleh mereka merekrut driver, mereka bukan perusahaan angkutan, kok. Yang perusahaan angkutan adalah yang punya izin usaha angkutan,” ujar Irjen Kementerian Perhubungan Wahyu Satrio Utomo seusai kegiatan Sosialisasi Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 di Pasteur, Kota Bandung, Sabtu 21 Oktober 2017.

Sosialisasi terkait rumusan rancangan peraturan menteri yang akan berlaku 1 November mendatang itu mengarah 9 poin yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan taksi berbasis aplikasi. Salah satunya ialah pasal yang mewajibkan usaha taksi berbasis aplikasi yang terhimpun ke dalam badan hukum.

Ia menjelaskan, yang dibolehkan menyelengarakan angkutan umum adalah yang punya izin usaha angkutan umum melalui badan hukum seperti perseroan terbatas atau koperasi. 

Di dalam koperasi ini adalah orang-orang, pribadi-pribadi. Maka, Kementerian Perhubungan menyaratkan badan hukum usaha angkutan umum harus seperti koperasi wajib memiliki anggota minimal 5 kendaraan.

Selama ini, perusahaan aplikasi berfungsi sebagai mitra pengemudi. Perusahaan aplikasi merekrut pengemudi yang ingin bergabung dengan tawaran pemasaran luas, kemudahan mencari pelanggan, pengenaan tarif khusus bagi pengguna, hingga bonus bagi pengemudi. 

Sementara dalam aturan jasa angkutan umum, setiap pengemudi diwajibkan bernaung di bawah badan hukum agar bisa mendapatkan izin operasional.

Wahyu menjelaskan, perusahaan aplikasi bukanlah perusahaan angkutan umum. Sifatnya hanya bekerja sama dengan badan hukum usaha angkutan umum yang memiliki izin. Perusahaan aplikasi tidak boleh bekerja sama dengan orang yang tidak memiliki izin usaha angkutan umum.

“Jadi, hakikatnya yang menyelenggarakan usaha angkutan itu si perusahan angkutan ini. Aplikator hanya membantu perusahaan angkutan ini memasarkan jasanya, membantu memberikan kemudahan daalam pelayanan. Jadi, ibaratnya hanya memudahkan pelayanannya tetapi sekali lagi, aplikator bukan perusahaan angkutan umum,” ujarnya.

Dengan demikian, perusahaan aplikasi diperbolehkan melakukan kerja sama dengan angkutan umum yang ada dengan manfaat membantu memudahkan angkutan umum dari segi pelayanan.

Tarif

Dalam mencapai kesetaraan dengan angkutan umum konvensional yang telah ada, soal tarif juga menjadi dasar pertimbangan persaingan usaha. Taksi berbasis aplikasi nantinya wajib menerapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah yang akan ditentukan Kementerian Perhubungan.

”Mereka (perusahaan aplikasi) tidak boleh menentukan tarif. Tarif merupakan wewenang pemerintah nanti. Jadi, aplikator tidak boleh menentukan tarif, tidak boleh promosi yang menjual tarif lebih rendah darpada tarif terbawah,” ujarnya.

Dalam menghitung tarif, seluruh pemangku kepentingan akan diajak merumuskan bersama hingga muncul tarif yang proporsional dan terjangaku pengguna.

”Tarif ini fungsinya betul-betul untuk menciptakan jasa transportasi yang kondusif di lapangan, tidak terjadi persaingan tidak sehar, dan keselamatan dapat diwujudkan di sini. Supaya mereka juga tidak jor-joran tarif murah. Karena kalau mereka rugi tidak memenuhi biaya operasional, bagaimana merawat kendaraannya,” tutur Wahyu.

Wilayah operasi

Dalam rancangan Permenhub itu, aturan taksi berbasis aplikasi disejajarkan dengan taksi konvensional, dengan fungsi Angkutan Orang dan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek atau angkutan sewa khusus. 

Jasa taksi ini melayani pintu ke pintu, tidak punya trayek tetap, dan bisa beroperasi ke seluruh penjuru wilayah.

Akan tetapi, dalam rancangan Permenhub itu akan diatur wilayah operasi taksi berbasis aplikasi. Di dalam rumusan rancangan peraturan menteri itu, disebutkan ”Pelayanan angkutan sewa khusus merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dan beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan.” Wilayah operasi di daerah akan ditetapkan oleh gubernur.

”Pemerintah pusat hanya akan menentukan koridor-koridor, (penentuan wilayah operasi) sangat bergantung dari pemerintah daerah. Saya ingin pemerintah daerah itu sangat berperan melaui dinas perhubungan untuk mencermati kondisi di lapangan,” ujarnya.

Perihal kuota angkutan atau kendaraan operasional yang diatur dalam peraturan menteri juga akan menjadi kewenangan dinas perhubungan di daerah sesuai dengan perencanaan kebutuhan di masing-masing wilayah.

Wahyu menjelaskan, soal kebutuhan kuota lebih dipahami oleh dinas perhubungan di daerah. Kuota dibentuk agar terjadi persaingan sehat di dalam penyelenggaraan usaha angkutan.

”Jangan sampai suplainya kebanyakan, demand-nya (permintaannya) kurang. Kasihan mereka (pengemudi) itu, operasi satu hari cuma dapat berapa nanti, kan, saking banyak mobil yang diizinkan beroperasi. Sehingga diatur kerseimbangannya, tidak boleh kalau tidak diatur,” katanya.

Perusahaan aplikasi diberi waktu 3 bulan setelah pemberlakuan untuk menyesuaikan kuota pengemudi yang kadung direkrut. ”Tidak ada negara yang membebaskan angkutan online ini (dari aturan). Pada 1 November ini harus keluar aturannya tapi ini dievaluasi terus, 3 sampai 6 bulan kita evaluasi terus. Kalau harus diubah (lagi), kita ubah. Yang abadi di dunia ini perubahan,” katanya.

Akan tetapi, persoalan regulasi angkutan berbasis aplikasi tidak menyinggung pengaturan angkutan sepeda motor. Wahyu mengatakan, sepeda motor memang tidak boleh dijadikan angkutan umum.

“Dalam Undang Undang tidak ada aturan yang mengatakan sepeda motor bisa dijadikan sebagai kendaraan angkutan umum. Pertama sifatnya bahaya, kalau membawa orang lain yang bukan siapa-siapanya itu akan sangat bahaya,” ujarnya.

Khusus sepeda motor, kata Wahyu, hal itu menjadi permasalahan transisi dan kebutuhan publik. Selama pemerintah belum bisa menyiapkan penggantinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, belum ada tindakan segera yang bisa dibuat.

”Tetapi mungkin di tingkat pemerintah daerah yang mengetahui betul kondisi di lapangan seperti apa,” kata Wahyu.

Sosialisasi perumusan rancangan peraturan menteri ini berusaha mengatur yang terbaik, menampung semua asporasi yang berkembang dari berbagai pihak yang digelar serentak di 7 kota. ”Kami berharap 7 kota ini bisa mewakili suara-suara perbaikan ke depan untuk terselenggaranya usaha angkutan yang kondusif,” ujar Wahyu.

Tuntutan publik

Presidium Masyarakat Transportasi Indonesia Ellen SW Tangkudung yang hadir dalam acara itu mengatakan, masyarakat pengguna jasa angkutan tidak terlalu memikirkan kondisi persaingan jasa angkutan yang tengah dibahas. 

Sebagian besar publik mementingkan peningkatan layanan dan profesionalisme penyedia jasa angkutan.

”Masyarakat yang penting dilayani dengan aman, nyaman, cepat, terjangkau. Jadi, tidak melihat aturan dalam regulasi angkutan,” katanya.

Ellen menjelaskan, pemerintah harus fokus menggiring publik untuk pindah ke angkutan umum massal. Penambahan jumlah angkutan umum yang sifatnya seperti angkutan pribadi malah bisa memenuhi kapasitas jalan. Jika tidak diatur kuotanya, jumlah taksi daring bisa lebih banyak daripada angkutan umum dan menambah kemacetan.

“Ini tidak memberikan solusi untuk kemacetan di jalan raya karena kemacetan harus memindahkan mereka ke angkutan umum, lebih massal, yang lebih banyak, lebih besar,” ujarnya.

Layanan kepada masyarakat juga tanggung jawab pemerintah. Pemerintah harus fokus menciptakan angkutan umum yang sesuai, membuat angkutan massal konvensional bisa berubah untuk memberikan layanan yang lebh baik, dan diberikan tarif bersubsidi. Dengan begitu, angkutan publik bisa lebih murah ketimbang angkutan berbasis aplikasi.

Namun, ia menyoroti layanan angkutan umum konvensional yang terus turun dan pada akhirnya kebutuhan publik akan layanan terbaik mampu diberikan angkutan berbasis aplikasi. 

”Kenapa semakin turun? Karena konvensional berbisnis dengan cara konvensonal juga. ‘Kamu membutuhkan saya, ikutilah cara saya.’ Tetapi ketika disaingi oleh online, mereka makin ditinggalkan. Apakah mereka tidak menyadari? Masyarakat harus dilayani, bukan (hanya) masyarakat itu butuh,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia berharap ada perubahan dari manajemen angkuta konvensional. Orientasi pelayanan murni harus melayani publik. 

Jika ditambah dengan perilaku kekerasan awak angkutan konvensional dengan melakukan persekusi terhadap pengemudi taksi daring di lapangan, publik makin tak bersimpati pada jasa angkutan konvensional.

”Lama kelamaan angkutan konvensional harus bisa mengubah layanan,” kata Ellen.***

Baca Juga

Baru 10% Hotel Akomodir Seniman Tradisional

BANDUNG, (PR).- Pelestarian seni dan budaya tradisional Sunda melalui kerja sama dengan hotel dan restoran di Bandung masih minim. Sanksi berat menanti bagi hotel yang tidak menyediakan tempat bagi para seniman dan budayawan Sunda.

Bandung Darurat Kesadaran Lalu Lintas

BANDUNG, (PR).- Kota Bandung sudah berada dalam status darurat kesadaran berlalu lintas. Sudah selayaknya Surat Izin Mengemudi menjadi alat evaluasi psikologis pengendara.

Menhub Minta Swasta Berperan dalam Uji KIR Taksi Online

JAKARTA, (PR).- Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, meminta perusahaan swasta juga ikut berperan dalam melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor KIR untuk taksi online atau taksi berbasis aplikasi.