Jelang Pilkada Serentak 2018, Pemerintah Petakan Daerah Rawan Konflik

Ilustrasi/ANTARA
Panitia Pemungutan Suara (PPS) memanggul kotak berisi surat suara.*

JAKARTA, (PR).- Jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 yang akan jatuh pada 27 Juni, pemerintah mulai memetakan daerah-daerah yang dianggap rawan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, indeks kerawanan Pilkada penting sebagai upaya pemetaan dini dan antisipasi konflik yang akan terjadi saat pesta demokrasi.

Ia mengungkapkannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pilkada Serentak 2018 di Kartika Chandra, Jakarta, Senin 23 Oktober 2017. Wiranto menyebut, jika peta kerawanan sudah diketahui secara baik maka proses menetralisir konflik akan lebih mudah. Adapun salah satu daerah rawan pada Pilkada Serentak 2018 adalah Papua.

"Ada rawan I, rawan II. Makanya kalau Minggu ini sudah bisa selesai (indeks kerawanan Pilkada) kita bisa tentukan daerah-daerah rawan itu teknisnya bagaimana," kata Wiranto. 

Dia pun meminta semua pihak mampu bersinergi dalam menyukseskan Pilkada serentak. Selain dalam menjaga keamanan, pilihan pemimpin yang punya kompetensi pun jadi salah satu tolak ukur kesukesan Pilkada. Itu mengingat jatuh bangunnya sebuah bangsa sangat tergantung pada kualitas pemimpin.

“Apakah memiliki kompetensi atau tidak. Makanya tadi saya sampaikan, Pikada ini melibatkan banyak pihak. Semuanya harus bersinergi. Kalau tidak, risikonya di kita semua,” ucap dia.

Risiko dalam Pilkada Serentak 2018

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan, pihaknya sudah mengantisipasi risiko umum berupa bencana alam, faktor keamanan, faktor politik, dan hukum. Selain itu diperhatikan juga netralitas penyelenggara serta kemungkinan intervensi asing di Pilkada.

"Kami juga klasifikan risiko pada beberapa tahapan seperti pada tahap kampanye yaitu terkait protes Parpol kepada KPUD, kemungkinan terjadi kerusuhan massa, pembakaran alat peraga, serta kejahatan konvensional lain," kata Sumarsono.

Pemerintah juga menilai masih ada risiko praktik politik uang di tahap kampanye hingga masa tenang Pilkada. Ancaman boikot serta kampanye golongan putih juga diantisipasi pada masa tenang nanti. Selain itu, ada juga potensi kerusuhan, ancaman terorisme, serta peningkatan kejahatan lain saat pemungutan suara Pilkada 2018.

"Semua itu mudah-mudahan tidak terjadi, bisa aman, nyaman, dan damai. Namun tidak ada salahnya kita dari segi pengamanan mengantisipasinya," ucapnya.

Sumarsono menambahkan, tahap persiapan dan pelaksanaan Pilkada 2018 dimulai sejak Oktober 2017. Presiden Joko Widodo juga akan mengumpulkan seluruh kepala daerah di Istana Negara pada Selasa 24 Oktober 2017 guna mempersiapkan Pilkada dan memaparkan beberapa hal terkait investasi, perizinan usaha, dan hal-hal lain.

"Pada kesempatan tersebut tidak ada paparan dari gubernur, bupati, wali kota. Paparan tunggal akan disampaikan Presiden," katanya. 

Kesiapan Jawa Barat

Sementara itu, Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat mengatakan di Jawa Barat sendiri seluruh tahapan Pilkada sudah disiapkan dengan baik. Mengenai antisipasi kerawanan dia berharap semua pihak bisa meneguhkan integritasnya.

“Baik penyelenggara, peserta, dan pemilih harus berintegritas. Jangan hanya di KPU, tapi tiga kaki ini harus sama integritasnya. Kalau pincang ya susah. Apa yang dilakukan harus sesuai dengan yang diatur,” kata dia.***

Baca Juga

Kasus Setya Novanto Turunkan Elektabilitas Golkar di Jabar

JAKARTA, (PR).- Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut gonjang-ganjing yang terjadi pada tubuh partai berlambang pohon beringin itu berdampak besar pada menurunnya elektabilitas Partai Golkar secara nasi

Pilkada

Idrus Jamin Rekomendasi Golkar di Pilkada Tak Berubah

JAKARTA, (PR).- Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan rekomendasi yang telah diberikan kepada pasangan calon dalam Pilkada Serentak 2018 tak akan terpengaruh oleh masalah hukum yang dihadapi Ketua DPP Golkar, Setya Nova

Wasekjen Gerindra: Sudrajat Punya Kompetensi

JAKARTA, (PR).- Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra, Andre Rosiade mengatakan, dipilihnya Sudrajat untuk ikut dalam kontestas Pilkada Jabar 2018 karena figur Sudrajat yang dianggap punya kecakapan dalam memimpin Jawa Barat lima tahun ke dep

Ganti Ketum, Dewan Pakar Golkar Usulkan Munaslub

JAKARTA, (PR).- Dewan Pakar Golkar mengusulkan digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk mengganti Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang kini tengah terjerat kasus hukum.