Revisi Permenhub Diterbitkan, Persaingan Jasa Transportasi Diharapkan Adil

Aparat Pantau Situasi Terminal Cicaheum/ARMIN ABDUL JABBAR/PR
Aparat keamanan memantau situasi di Terminal Cicaheum, Kota Bandung, Kamis 19 Oktober 2017. Pengamanan tersebut sebagai antisipasi kejadian yang tidak terduga usai aksi mogok masal sopir Angkutan Kota, Rabu 18 Oktober 2017.

JAKARTA, (PR).- Pemerintah mengumumkan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Angkutan Berbasis Aplikasi. 

Peraturan tersebut efektif berlaku mulai 1 November 2017. Diharapkan, dengan adanya aturan itu, persaingan antarpenyedia jasa angkutan berlangsung adil.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah langsung membentuk kelompok kerja untuk merumuskan revisi peraturan menteri ini. 

Pembahasan draf revisi melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, Organda, dan perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi.

”Selama tiga minggu lebih tim bekerja. Kami mencari jalan tengah. Kami ingin ada keseimbangan. Jangan sampai seperti kemarin, sampai ke pengadilan,” ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis 19 Oktober 2017. 

Konferensi pers dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Ketua DPP Organda Adrianto Djokosoetono, dan perwakilan perusahaan penyedia jasa angkutan berbasis aplikasi.

Ia mengatakan, peraturan itu mungkin tidak bisa langsung memuaskan semua pihak. 

”Namun, tim Pak Budi (Menteri Perhubungan) dan Pak Rudi (Menteri Kominfo) sudah duduk bekerja. Ini sementara yang terbaik yang kami lakukan. Kami lihat ke depan. Kalau ada hal-hal yang jadi masalah, kami cari solusinya,” katanya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, peraturan itu dibuat dengan tujuan untuk memberikan kesetaraan. 

”Kami menampung kebutuhan dari perusahaan taksi online. Di sisi lain, kami memberikan payung yang baik kepada taksi-taksi lain. Maka, kami kaji masing-masing, mulai dari menginventarisasi masalah, diskusi, dan sosialisasi,” tuturnya.

Menurut dia, pemerintah akan kembali memberikan masa transisi bagi pelaku angkutan berbasis aplikasi untuk menjalankan peraturan. Namun, ia belum bisa memberikan kepastian, berapa lama waktu transisi tersebut karena masih melakukan sosialisasi ke lima daerah. ”Nanti, Senin 23 Oktober 2017, kami umumkan, berapa lama waktu transisinya,” ujarnya.

Harus dibahas

Dalam revisi aturan terdapat poin-poin yang tidak berubah, seperti kewajiban menempelkan stiker untuk angkutan berbasis aplikasi dan uji kir. Namun, terdapat pula beberapa poin yang masih harus dibahas karena menunggu usulan dari pemerintah daerah, di antaranya besaran tarif atas dan bawah, wilayah operasi, serta kuota kendaraan. 

Budi mengatakan, poin penting lainnya adalah pengemudi harus memiliki SIM umum. Selain itu, perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan pengangkut.

Untuk ke depannya, ia mengatakan, pemerintah memandang perlu perubahan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan demikian, Indonesia memiliki undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi. 

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pihaknya akan memonitor angkutan berbasis aplikasi. ”Sebenarnya, monitornya sama dengan apa yang dilakukan terhadap taksi konvensional, tinggal dipindahkan memakai dasbor,” katanya.

Ia mengatakan, kuota untuk angkutan berbasis aplikasi yang ditetapkan di masing-masing daerah tidak bergantung pada jumlah pengemudi, tetapi jumlah kendaraan. 

”Itu ada rumusnya, berdasarkan jumlah penduduk yang menggunakan, berapa pengalihan dari kendaraan pribadi, dan lain-lain,” ujarnya.

Head of Public Affairs Grab Indonesia Tri Sukma Anreianno mengatakan, pihaknya akan mencermati peraturan tersebut terlebih dahulu. Seperti diketahui, banyak pengemudi angkutan berbasis aplikasi yang bekerja paruh waktu, sedangkan kuotanya dibatasi. 

”Ini kan belum final. Masih ada perundingan dengan daerah. Kami pelajari terlebih dahulu,” ujarnya. 

Unsur keadilan

Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur angkutan berbasis aplikasi diciptakan untuk melindungi pengguna dan pengemudi sebagai mitra. Dengan adanya regulasi itu, persaingan antarpenyedia jasa angkutan diharapkan dapat memenuhi unsur keadilan.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Jawa Barat Sony Sulaksono mengatakan, tujuan paling utama dalam pertimbangan poin regulasi itu adalah manfaat perlindungan bagi penumpang. 

Pajak yang dikutip dari warga melalui pengemudi jasa angkutan wajib disetorkan kepada negara. Soalnya, pajak merupakan uang titipan dari pengguna jasa.

”Nanti online harus seperti itu. Setiap orang yang mengutip uang dari masyarakat, harus ada pajaknya, harus ada PPN-nya. Cuma, ada kebijakan tertentu. Ketika diatur ada retribusinya, bukan karena negara butuh uang, melainkan karena itu aturan main yang harus sama dengan konvensional,” tuturnya melalui telefon, Kamis 19 Oktober 2017.

Ia menjelaskan, keberadaan jasa angkutan konvensional dan daring berpijak pada upaya mencari nafkah dari penumpang jasa transportasi. Dari sisi regulator, pemerintah ingin menjadikan persaingan sehat di antara kedua jenis jasa angkutan ini.

Persepsi publik mengenai kenyamanan tidak bisa dijadikan satu patokan dalam pertimbangan sebuah kebijakan. Selama ini, jasa angkutan konvensional, seperti angkot dan taksi, diikat oleh aturan main dan tidak bisa sembarangan beroperasi.

”Kalau konvensional, jelas punya aturan main. Ada batasan tarif, trayek, tidak bisa keluar rute. Kalau taksi, ada argometer, uji kir, dan kewajiban lain. Kalau taksi online, relatif tidak ada aturannya. Cuma kebetulan pelayanannya lebih baik sehingga orang lebih suka memilih taksi online,” ujarnya.

Ia menganggap situasi tersebut tidak sehat karena hanya satu usaha yang diatur oleh pemerintah. Selain melindungi penumpang, regulasi itu juga menguntungkan jasa angkutan konvensional, perusahaan aplikasi, serta para pengemudi angkutan berbasis aplikasi.

Sony menambahkan, kuota taksi berbasis aplikasi juga tidak mungkin didasarkan kepada keinginan para pengemudi. Apalagi, saat ini, persaingan tidak hanya dirasakan oleh jasa angkutan konvensional, tetapi juga antarpengemudi angkutan berbasis aplikasi. 

”Makanya, sekarang satu pengemudi bisa menggunakan lebih dari satu aplikasi. Bisa ikut Uber, Grab, Go-Car. Semua diambil karena itu tuntutan perusahaan aplikasi. Sebenarnya, batasan kuota di daerah diinginkan oleh driver online,” ujar Sony.***

Baca Juga

Kasus Setya Novanto, Polri Dukung KPK

JAKARTA, (PR).- Kapolri Tito Karnavian menegaskan bahwa Polri sepenuhnya mendukung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam menangani kasus Setya Novanto. Dia menyerahkan kasus tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada di KPK.

Jokowi: Banyak Undang-Undang Pakai Sponsor 

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kebijakan ekonomi perlu didasarkan pada perubahan parameter dan pola konsumsi yang ‎terjadi saat ini. Reformasi struktural perlu dilakukan termasuk dalam hal regulasi.
 

Kapolri: Jangan Gunakan Isu SARA di Pilkada

JAKARTA, (PR).- Kepala Polri Tito Karnavian menjamin penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 aman selama Polri dan TNI bisa solid.