Revisi Aturan Taksi Online Disosialisasikan ke Tujuh Daerah

Revisi Peraturan Menteri/ANTARA
Menhub Budi Karya Sumadi memberi keterangan pers tentang revisi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2017 lalu. Ada sembilan poin yang ditekankan dalam aturan tersebut, antara lain argometer, tarif, wilayah operasi, kuota atau perencanaan kebutuhan, persyaratan minimal 5 kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, domisili tanda nomor kendaraan bermotor, sertifikat registrasi uji tipe (SRUT), dan peran aplikator.*

JAKARTA, (PR).- Menteri Perhubungan Budi Karya akan melakukan sosialisasi ke tujuh daerah untuk mendengarkan aspirasi mengenai revisi peraturan baru tentang transportasi online.

Dia mengimbau semua stake holder untuk mencamkan baik-baik peraturan tersebut terlebih dahulu, sebelum melakukan tindakan yang menimbulkan konflik.

"Saya sebagai wakil pemerintah menghimbau kepada semua stakeholder untuk mencoba mencamkan baik-baik apa yang kita atur dalam pasal-pasal tersebut. Tidak ada yang merugikan baik (dari sisi) online maupun konvensional,"ujar dia di Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2017.

Dia mengatakan, ‎kunjungan daerah tersebut sekaligus melakukan komunikasi mengenai tarif dan kuota taksi online yang perhitungannya berdasarkan kondisi daerah masing-masing.

"Besok akan ke tujuh kota, Surabaya, Bandung, Semarang, Makasar, Medan, Palembang, dan Balikpapan. Jika dari situ sudha ada masukan yang baik, kita putuskan minggu depan,"ujar dia.

Ojek online belum diatur

‎Sementara itu konflik yang sedang ramai di Jawa Barat, Budi mengatakan dirinya terus berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat. "Peraturan ini ditunggu Jabar, kami terus melakukan komunikasi,"kata dia.

Meskipun demikian, Budi mengakui bahwa sampai saat ini belum ada rencana dalam waktu dekat untuk segera merumuskan peraturan mengenai kendaraan roda dua berbasis aplikasi. Seperti diketahui, Peraturan Menteri no.26 tahun 2017 hanya mengatur mengenai kendaraan roda empat.

Namun Budi menegaskan bahwa pemerintah mengapresiasi munculnya moda transportasi tersebut. "Nanti kami tampung, tapi sekarang belum," ujar dia.***

Baca Juga

Rekrutmen Angkutan Online Tetap Bisa Diakses Secara Daring

KUNINGAN, (PR).- Menyusul adanya permintaan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan, agen pendaftaran ojek berbasis aplikasi daring yang ada di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kuningan, sementara ini telah menutup kegiatan r