Masih di Singapura, Menteri Perhubungan Tak Penuhi Panggilan KPK

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi /SATRIO WIDIANTO/PR

JAKARTA, (PR).-  Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi sejatinya ingin memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, 14 Oktober 2017. Hanya saja, Menhub harus menghadiri acara Internasional mewakili negara Indonesia di waktu bersamaan. 

"Jadi pada prinsipnya, Menhub siap membantu KPK," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Baitul Ihwan di Jakarta, Jumat 13 Oktober 2017 

Seperti diketahui, Menhub dijadwalkan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara yang mendera Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan dan Dirjen Perhubungan Laut, Antonius Tonny Budiono. 

Ihwan menjelaskan bahwa Menhub saat ini tengah menghadiri kegiatan para Menteri Transportasi negara-negara ASEAN. Acara tersebut digelar di Singapura, sejak Kamis 12 Oktober 2017

Dalam kegiatan tersebut, kata Ihwan, para Menteri Transportasi ASEAN dijadwalkan menandatangani 4 buah kesepakatan, antara lain terkait liberalisasi bidang jasa transportasi udara.

Dia menegaskan, pihaknya telah memberi tahu kepada penyidik KPK dan akan menjadwalkan ulang. "Kami sudah memberitahu penyidik KPK. Nanti akan dijadwalkan ulang," tutur Ihwan.

KPK telah menetapkan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan nonaktif Antonius Tonny Budionodan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama Adiputra Kurniawan sebagai tersangka.

KPK juga masih menggali informasi-informasi dan menguraikan lebih rinci terkait dengan indikasi penerimaan suap atau gratifikasi yang diterima Tonny Budiono.

Salah satu yang didalami adalah soal sumber dan aliran dana yang terdapat pada 33 tas saat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Tonny Budiono.

Sebelumnya, KPK telah merinci jumlah uang yang berada di dalam 33 tas saat operasi tangkap tangan terhadap Tonny.

Uang yang ditemukan KPK pada operasi tangkap tangan di lokasi kediaman tersangka Tonny Budiono di Mess Perwira Ditjen Hubla, yaitu 479.700 dolar AS, 660.249 dolar Singapura, 15.540 poundsterling, 50.000 dong Vietnam, 4.200 euro, dan 11.212 ringgit Malaysia. Sementara, dalam mata uang rupiah sekitar Rp5,7 miliar.

Diduga pemberian uang oleh Adiputra Kurniawan kepada Tonny Budiono terkait dengan pekerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.***

Baca Juga

KPK Akan Periksa Nazaruddin Terkait E-KTP

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan se

Pasca OTT KPK, Jabatan Dirjen Perhubungan Laut Diminati

JAKARTA, (PR).- Kosongnya jabatan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, pasca-Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan cuma menarik untuk diikuti perjalanannya menjelang assessment ke-15 calon yang lolos seleksi