Selain Subsidi Pupuk, Kartu Tani Terintegrasi Dengan KUR dan Asuransi Pertanian

Petani Indramayu/HILMI ABDUL HALIM/PR
SEORANG petani di Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu menunjukkan pupuk buatannya dari bahan-bahan organik beberapa waktu lalu. Pemerintah membuat program kartu tani bagi para petani yang membutuhkan bantuan.*

JAKARTA, (PR).- ‎Pemerintah menyiapkan payung hukum untuk rencana transformasi subsidi pupuk menjadi subsidi langsung untuk petani. Ke depan, pemerintah akan mengintegrasikan kartu tani yang didistribusikan dengan program kewirausahaan pertanian, penyaluran KUR, dan asuransi pertanian. 

“Hari ini kita akan bahas mengenai transformasi subsidi pupuk, kita akan bahas sudah sampai mana capaiannya di Pulau Jawa,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, setelah memimpin Rapat Pembahasan Tentang Perkembangan Kartu Tani Dalam Rangka Subsidi Pupuk, Rabu malam 11 Oktober 2017. Hadir dalam rapat antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait, termasuk wakil dari bank-bank.

Darmin mengatakan, ‎terdapat lima hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan kartu tani yaitu payung hukum, penyuluhan pertanian, perluasan kartu tani, koordinasi antar bank pelaksana, dan phase out subsidi pupuk. "Kami akan siapkan  peraturan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan terkait payung hukum Kartu Tani‎ ini," ujarnya.

Menurut Darmin, Program subsidi langsung ini melalui Kartu Tani dan bertujuan untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran kepada petani.‎ Penggunaan Kartu Tani juga dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan pupuk. Selain itu, melalui kartu, penyerapan dan distribusi pupuk dapat terpantau. 

Saat ini pemerintah telah menunjuk tiga bank BUMN untuk menerbitkan kartu tani. Bank penerbit Kartu Tani terdiri dari 3 (tiga) bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu BRI untuk Banten, Yogyakarta dan Jawa Tengah, Bank Mandiri di Jawa Barat, dan Bank BNI untuk Jawa Timur.

Penerima subsidi

Sementara itu Menteri BUMN, Rini Soemarno, mengatakan, data petani penerima pupuk bersubsidi baru terverifikasi 5,9 juta. Padahal total penerima kartu tani mencapai 8,8 juta petani.

‎Dia mengatakan, Kementrian BUMN bekerja sama dengan Kementrian Pertanian untuk pendistribusian kartu tani.‎ “Ke depan kita akan mengintegrasikan kartu tani yang didistribusikan dengan program kewirausahaan pertanian, penyaluran KUR, dan asuransi pertanian,” ujar Rini.

Menurut dia, implementasi kartu tani diharapkan dapat memperbaiki database petani agar menjadi lebih akurat dan terintegrasi. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mengetahui memberikan informasi luas lahan pertanian per wilayah dan menetapkan kebijakan berdasarkan perkiraan hasil panen.***

Baca Juga

Kemenhub: Angkutan Online Masih Boleh Beroperasi

JAKARTA, (PR).- Kementrian Perhubungan menegaskan bahwa angkutan berbasis aplikasi atau online masih boleh beroperasi pasca putusan pembatalan 14 pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 oleh Mahkamah Agung (MA).

Pemerintah Keluarkan Revisi Aturan Taksi Online

JAKARTA, (PR).- Pemerintah mengumumkan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 tahun 2017 tentang taksi berbasis aplikasi atau online. Peraturan tersebut mulai efektif berlaku 1 November 2017.