Kebijakan Pemda Jabar Terkait Transportasi Online Dinilai Keliru

Ilustrasi/DEDEN IMAN/PR
Transportasi online.*

TANGERANG SELATAN, (PR).- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melarang transportasi online berbasis aplikasi beroperasi.

"Kita sudah terjebak dalam sebuah paradigma ‎bahwa kalau segala sesuatu belum ada peraturanny, maka anggap saja itu dilarang. Bagi saya kalau gak ada aturan berarti bebas, kecuali ada aturan bahwa itu dilarang,"ujar dia saat menjadi pembicara dalam Seminar Trade, Tourism, and Investmen (TTI) di gelaran‎ Trade Expo Indonesia di Tanggerang Selatan, Kamis, 12 Oktober 2017.

Dia mengatakan, kebijakan itu tidak lepas dari keberanian politik dari seorang pemimpin pemerintahan. "Kita butuh pemimpin yang didemo puluhan ribu orang tapi tetap tegas, karena (di balik itu), ada kepentingan untuk ratusan ribu orang. Kita harus menolak untuk disandera grup tertentu untuk lakukan yang terbaik," ujar dia.

Dia mengatakan, saat ini memang sedang ada pertentangan antar supir taksi konvensional dan berbasis aplikasi di berbagai daerah, bahkan seluruh dunia. Meskipun demikian, pengambil kebijakan dihadapkan kenyataan bahwa pihak yang tidak memanfaatkan teknologi terbaru, akan ketinggalan daya saingnya.

"Siapa yang tidak memanfaatkan teknologi, maka akan ketinggalan daya saing dibandingkan pesaingnya," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Thomas juga meminta agar pemerintah Jawa Barat ‎bisa naik kelas untuk fokus pada industri berteknologi tinggi. Apalagi, Jawa Barat telah menjadi sentra teknologi tinggi yang didukung adanya banyak perguruan tinggi, seperti Institut Tekonologi Bandung dan Universitas Padjadjaran. 

Menurut dia, ada beberapa sektor industri berbasis teknologi yang berpotensi dikembangkan di Jawa Barat diantaranya otomotif dan start up. "Jadi sudah saatnya Jabar naik kelas, jangan terlalu menempel pada industri yang pada karya tapi rendah teknologi. Berikan kesempatan pada provinsi yang lain untuk mengambilnya (industri padat karya)," ujar dia.

Dia menambahkan, ‎Jawa Barat harus fokus untuk mempersiapkan sumber daya manusia untuk membangun industri berbasis teknologi tinggi tersebut. "Kita harus segera memikirkan bagaiman bisa kita melatih ulang para pekerja yang mungkin terlempar dari industri padat karya. Kita butuh kepemimpinan yang out of the boks, sehingga pekerja pabrik bisa masuk ke industri di masa depan," ujarnya.***

Baca Juga

Kemenhub: Angkutan Online Masih Boleh Beroperasi

JAKARTA, (PR).- Kementrian Perhubungan menegaskan bahwa angkutan berbasis aplikasi atau online masih boleh beroperasi pasca putusan pembatalan 14 pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 oleh Mahkamah Agung (MA).