Kapolri: Impor Senjata Jangan Jadi Polemik

Ilustrasi/ANTARA
Senjata Api.*

JAKARTA, (PR).- Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta persoalan impor senjata api yang dilakukan instansinya tidak dijadikan polemik kembali di kalangan masyarakat.

Dia mengatakan, polemik itu tidak perlu terjadi lagi karena saat ini pemerintah sudah membentuk tim internal. Diketahui tim internal tersebut dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto.

"Oleh karena itu, saya berpikir bahwa polemik mengenai senjata api termasuk yang di Brimob tidak menjadi polemik yang berkelanjutan," kata Tito dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi III DPR, Jakarta, Kamis, 12 Oktober 2017, seperti dilansir Kantor Berita Antara.

Dia mengatakan tim internal akan membuat aturan teknis mengenai regulasi pembelian senjata api. Menurut dia, biarkan tim internal pemerintah tersebut melakukan koordinasi dan sinkronisasi, dan nanti tentunya dari polhukam akan menyampaikan ke publik.

Tito juga menegaskan hubungan antara Polri dengan TNI merupakan hal yang penting dalam menjaga NKRI sehingga pembelian senjata api impor yang membuat perspektif di publik hubungan kedua institusi itu mengalami konflik, tidak benar.

"Bapak Panglima TNI (Jenderal TNI Gatot Nurmantyo) sepakat dengan kami saat apel lalu, sudah menyampaikan tegas dengan Polri bahwa hubungan Polri dengan TNI di semua lini harus solid. Saya sudah perintahkan jajaran Polri jangan terpengaruh dengan isu-isu ini," ujarnya.

Sebelumnya beredar informasi bahwa ada senjata yang ditahan Badan Intelijen Strategis (BAIS TNI) yaitu senjata Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 milimeter sebanyak 280 pucuk dan 5.932 butir peluru.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto membenarkan informasi yang menyebutkan bahwa senjata yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten adalah milik instansinya.

Menurut Setyo, pengadaan senjata tersebut semuanya sudah sesuai dengan prosedur, mulai dari perencanaan hingga proses lelang.

"Kemudian proses berikutnya ditinjau staf Irwasum dan BPKP. Sampai dengan pengadaannya dan pembeliannya pihak ketiga dan proses masuk ke Indonesia dan masuk ke pabean Soekarno-Hatta," ujarnya.

Namun, Setyo membantah penahanan tersebut karena pengadaan ini sudah diketahui Dankor Brimob Irjen Pol Murad Ismail dan BAIS TNI.

Baca Juga

Pemeriksaan Setya Novanto Tak Bisa Ditunda

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pemeriksaan Setya Novanto sebagai terdakwa perkara KTP elektronik (E-KTP) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat ditunda.