Hindari Blokir, Segera Registrasikan Sim Card Anda, Begini Caranya

DOK. DREAMSTIME.COM
Ilustrasi sim card-kartu seluler.

JAKARTA, (PR).- Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mewajibkan baik calon pelanggan kartu seluler (kartu perdana) maupun pelanggan lama kartu seluler untuk melakukan registrasi (pendaftaran). Dimulai 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP Elektronik dan Nomor Kartu Keluarga.

"Yang pasti 31 Oktober dimulai, tidak bisa tidak," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu 11 Oktober 2017, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara.

Ia mengatakan registrasi kartu tersebut akan divalidasi dengan data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, maka data pemilik nomor tersebut valid, sehingga menjadikan data yang lebih tertib.

Selama ini, menurut dia, data kartu seluler tidak bisa membaca data pelanggan sebenarnya padahal program registrasi nomor tersebut telah dilakukan sejak 2005. Namun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Saat ini, dengan perkiraan nomor kartu yang beredar 360 juta sementara jumlah penduduk Indonesia sekitar 260 juta. Sementara data satu penduduk dengan satu ponsel diperkirakan 170 juta.

Data kartu seluler yang tidak tervalidasi membuat perilaku masyarakat juga tidak berubah, dan tidak bisa melihat data pelanggan sebenarnya. "Masyarakat beli paket, terus buang, beli paket terus buang, tapi kita punya lost opportunity," katanya. Dengan registrasi yang telah tervalidasi, menurut dia, akan muncul peluang tumbuhnya industri yang lebih sehat dan lebih baik seiring data pelanggan yang berkualitas.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, registrasi kartu seluler yang divalidasi dengan data dinas kependudukan dan catatan sipil akan menjadikan tata kelola yang lebih tertib.

Ia memastikan, pihaknya siap melayani untuk akses validasi data di dinas kependudukan catatan sipil. Ia mengatakan kemampuan akses data di Kemenetrian dalam Negeri dalam melayani sebanyak 100 transaksi per detik, sehingga diharapkan dalam empat bulan, registrasi kartu seluler dapat selesai. Ia menambahkan, hingga saat ini, pihaknya telah melayani sebanyak 36 juta akses NIK dari para penyedia layanan telekomunikasi.

Tidak registrasi, diblokir

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, M Ramli, mengatakan pelanggan kartu seluler yang tidak melakukan registrasi akan diberikan sanksi secara bertahap. Bila sampai dengan 28 Februari 2018 belum melakukan registrasi, maka diberi waktu 15 hari, bila tidak maka akan diblokir untuk panggilan keluar dan pengiriman SMS keluar. Kemudian 15 hari berikutnya belum mendaftar akan diblokir tidak bisa melakukan panggilan keluar maupun mengirim pesan singkat keluar. Dan terakhir, akan diblokir seluruh layanan, termasuk data internet.

Sementara untuk layanan registrasi tersebut, pelanggan cukup melakukan SMS ke 4444 dengan format NIK#NomorKK# untuk kartu perdana. Sedangkan pelanggan lama, maka dapat melakukan registrasi dengan format ULANG#NIK#NomorKK#. Informasi tersebut harus sesuai dengan NIK yang tertera di Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan KK agar proses validasi ke database Ditjen Dukcapil dapat berhasil.

Namun jika data yang dimasukkan calon pelanggan dan pelanggan lama tidak dapat tervalidasi meskipun telah memasukkan data yang sesuai dengan yang tertera pada e-KTP dan KK, maka pelanggan wajib mengisi Surat Pernyataan (sesuai lampiran pada Peraturan Menteri ini).

Surat ini menyatakan bahwa seluruh data yang disampaikan adalah benar, sehingga calon pelanggan dan pelanggan lama prabayar bertanggung jawab atas seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dan secara berkala melakukan registrasi ulang sampai berhasil tervalidasi. Setelah proses validasi, penyelenggara jasa telekomunikasi mengaktifkan nomor pelanggan paling lambat 1x24 jam. Pelanggan dapat mengunjungi gerai-gerai layanan operator.

Belum tervalidasi

Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Merza Fachys, mengatakan, sebelumnya registrasi telah dilakukan pelanggan namun belum ada validasi dari Dukcapil, sehingga seringkali data yang dimasukkan asal-asalan. Untuk itu, melalui upaya ini maka pelanggan tidak lagi bisa sembarangan memasukkan datanya.

"Kita tidak bisa lagi memasukkan data sembarangan karena diminta NIK dan KK yang memiliki nomor yang unik dan hanya satu. Diharapkan sampai Februari memiliki data-data yang benar-benar valid. Ini tonggak database yang bisa dipercaya," katanya.

Sementara itu, penetapan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.***

Baca Juga

Operasional Bandara Ngurah Rai dan LIA Tidak Terganggu

DENPASAR, (PR).- PT Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, mengatakan operasional di bandara setempat masih normal setelah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyebutkan Gunung Agung menyemburkan abu tebal ber

Gunung Agung Alami 7 Kali Letusan

KARANGASEM, (PR).- Gunung Agung mengalami tujuh kali letusan dengan mengeluarkan asap kelabu beserta butiran debu sejak 10 jam terakhir yakni pukul 00.01-10.00 WITA, kata Kepala Bidang Mitigasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geolog