Tiga Fraksi Walk Out, Laporan Kerja Angket KPK Diterima DPR

Tolak Angket/ANTARA
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Angket KPK (KOMAS TAK) membentangkan spanduk saat mendatangi gedung KPK, Jakarta, Rabu, 5 Juli 2017. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan kepada KPK serta menyampaikan petisi untuk menolak hak angket DPR yang dinilai melemahkan KPK.*

JAKARTA, (PR).- Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Selasa 26 September 2017 menyetujui Laporan Kinerja Pansus Angket KPK sebagaimana dilaporkan Ketuanya Agun Gunandjar Sudarsa. Namun persetujuan itu diwarnai penolakan empat fraksi untuk tidak memperpanjang kerja pansus terdiri Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra.

Fahri Hamzah yang didampingi Wakil Ketua Agus Hermanto dan Fadli Zon hanya menawarkan apakah laporan Ketua Pansus Angket disetujui atau tidak? Kemudian dijawab serentak peserta Rapat Paripurna minus empat fraksi dengan koor “ setuju” lalu ketukan palu menandai sahnya keputusan tersebut.

Rapat Paripurna diawali dengan pemaparan hasil temuan Pansus Angket KPK. Saat menyampaikan pemaparan, Pansus tidak bisa mengeluarkan rekomendasi lantaran masih perlu kehadiran KPK.

"Pansus belum dapat membuat sebuah kesimpulan dan rekomendasi pada subjek penyelidikannya. Tidak fair dan tidak adil dalam sidang paripurna ini, kami ambil keputusan sepihak atas temuan tersebut karena temuan tersebut harus dikonfirmasi, karena itu Pansus akan terus kerja," ujar Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar.

Meski menghargai hasil kerja Pansus, keempat fraksi tersebut dalam interupsinya menyatakan menolak untuk memperpanjang kerja Pansus. Fraksi PAN lewat jubirnya Yandri Susanto mengharapkan kerja Pansus cukup sampai disini saja. Adapun hasil kerja yang dilaporkan Ketua Pansus dinilai sudah cukup memadai, kalau mau buat rekomendasi bisa disusun dalam beberapa hari ke depan.

Matri Agung dan Ecky Awal Muharam dari Fraksi PKS dan Erma Suryani Ranik dari Fraksi Demokrat sejak awal menolak keberadaan Pansus Angket KPK dan tidak mengutus anggotanya, secara tegas menyatakan tidak bertanggungjawab atas hasil kerja Pansus. Mereka juga menolak masa perpanjangan kerja Pansus dan akhirnya melakukan walk out.

Diterima kok minta diperpanjang?

Meski diwarnai penolakan dan aksi walk out, tetapi masa kerja Pansus bisa dilanjutkan, sebagaimana ditegaskan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah,secara tidak langsung, masa kerja Pansus Angket KPK diperpanjang.

Anggota DPR Nizar Zahro dari Fraksi Gerindra mengatakan, apa isi dari Laporan Ketua Pansus Angket KPK sudah kita tangkap sungguh sangat melemahkan KPK. Dan dari laporan awal sampai akhir, kalau memang yakin jangan ragu-ragu, sudah rekomendasikan saja kenapa masih minta perpanjangan waktu.

“ Kalau memang dianggap benar, jangan ragu-ragu nggak usah minta perpanjangan,” ujarnya seusai mengikuti Rapat Paripurna DPR Selasa (26/9) yang beragendakan mendengarkan Laporan Kinerja Pansus Angket KPK.

Langkah selanjutnya, kata Nizar, Fraksi Gerindra menolak perpanjangan masa kerja Pansus Angket dan menolak pelemahan KPK. Saat ditanyakan sikap selanjutnya setelah Pansus tetap memperpanjang masa kerja dan menyampaikan rekomendasi, dia akan tetap konsisten menolak. “ Saya anggap apa yang dilaporkan Ketua Pansus Angket sudah cukup,” tegasnya. Didesak apakah Pansus masih legitimate, politisis Gerindra ini menyatakan, karena Pansus Angket sudah masuk lembaran negara kita hargai dan silahkan melanjutkan kerjanya.

Sementara Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaeni menyatakan, sebagai bentuk komitmen Fraksinya, tidak bertanggungjawab apa yang terjadi di Pansus. “ Kami juga menolak perpanjangan. Ini juga sebagai bentuk komitmen untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia baik oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan,” tukasnya.

Meski demikian, pihaknya tetap menghargai demokrasi dimana didalamnya selalu yang lebih banyak yang menang. “ Yang penting, apa yang kami sampaikan adalah bagian dari keputusan rapat yang tidak bisa dipisahkan, bahwa kami menolak perpanjangan,” tambahnya.***

Baca Juga

AM Fatwa Tutup Usia, DPR RI Turut Bersungkawa

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto mengungkapkan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Andi Mappetahang Fatwa atau yang dikenal dengan

Buku IPS SD, Jerussalem Ibukota Israel Segera Dicabut

JAKARTA, (PR),-  Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Buku pelajaran kelas 6 Sekolah Dasar (SD) yang menyebut Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel segera ditarik dari peredaran, agar tak menimbulkan kontroversi.